Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor: 4 Tahun 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Pasar yang selanjutnya disebut Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dapat berupa toko, Kios, Los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang dan/atau jasa melalui tawar menawar.

2.

Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

3.

Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

4.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

5.

Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat.

6.

Pengunjung ialah orang yang melakukan kegiatan dengan atau tanpa membeli barang dan/atau jasa di Pasar Rakyat.

7.

Tempat Jualan adalah sarana dan prasarana di Pasar yang digunakan oleh pedagang untuk menjalankan usahanya yang berupa Los, Kios, dan pelataran.

8.

Kios adalah Tempat Jualan di Pasar Rakyat, berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.

9.

Los adalah Tempat Jualan di Pasar Rakyat, berbentuk bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.

10.

Pelataran adalah Tempat Jualan di Pasar Rakyat, umumnya berada di halaman Pasar Rakyat dan/atau di luar bangunan Los/Kios.

11.

Sarana dan Prasarana Pasar Rakyat adalah bangunan dan fasilitas lainnya yang disediakan untuk kepentingan pelayanan umum di lokasi Pasar.

12.

Pasar Umum adalah Pasar yang memperjualbelikan semua jenis barang dan jasa kebutuhan hidup sehari-hari.

13.

Pasar Hewan adalah Pasar yang komoditas utamanya binatang ternak berupa sapi, kerbau, domba, dan/atau kambing.

14.

Pasar Unggas adalah Pasar yang komoditas utamanya binatang unggas.

15.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

16.

Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa kios, los, pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

17.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

18.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

19.

Karcis adalah Dokumen yang dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang berbentuk Nota Pembayaran yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

20.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari penyediaan pelayanan fasilitas Pasar Rakyat.

21.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

22.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

23.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

24.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

25.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

26.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

27.

Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

28.

Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap penyediaan pelayanan fasilitas Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar.

(2)

Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

a.

Pasar Umum;

 

b.

Pasar Hewan;

 

c.

Pasar Unggas; dan

 

d.

Pasar lainnya menurut jenis komoditas yang diperdagangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek Retribusi pada Pelayanan Pasar Rakyat yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas Pasar Rakyat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi meliputi jenis pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar rakyat.

(2)

Penyediaan fasilitas Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

 

a.

Kios;

 

b.

Los;

 

c.

Pelataran;

 

d.

Ampalan; dan/atau

 

e.

Timbangan hewan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wajib Retribusi merupakan orang atau badan yang mendapatkan fasilitas pelayanan pasar serta diwajibkan membayar Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah penggunaan jasa atas pelayanan dan penyediaan fasilitas yang diberikan.

(2)

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(3)

Jumlah penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan:

 

a.

jenis sarana dan prasarana yang digunakan;

 

b.

luas tempat jualan; dan

 

c.

waktu penggunaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a adalah tempat yang dipergunakan oleh pedagang untuk menjalankan usahanya yaitu berupa Kios, Los, dan Pelataran.

(2)

Luas tempat jualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dinyatakan dalam ukuran m2 (meter persegi).

(3)

Waktu penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c adalah jangka waktu yang digunakan oleh pedagang yang dihitung secara harian pada saat melaksanakan aktivitas jual beli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan:

 

a.

biaya penyediaan jasa;

 

b.

kemampuan masyarakat; dan

 

c.

kendali mutu pelayanan.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengelolaan, pemeliharaan, pemuktahiran, dan pengamanan prasarana dan sarana fasilitas pasar rakyat.

(3)

Penetapan tarif retribusi dilakukan untuk menutup sebagian biaya pelayanan Pasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dihitung berdasarkan:

 

a.

setiap m² (meter persegi) untuk penggunaan kios, los dan/atau pelataran; atau

 

b.

setiap kali penggunaan ampalan dan/atau timbangan hewan.

(2)

Struktur tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3)

Penetapan Perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penambahan objek tarif Retribusi dapat dilakukan dengan memperhatikan perkembangan penyediaan pelayanan fasilitas Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah.

(2)

Penambahan objek tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(4)

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(5)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati.

(2)

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukkan tempat pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara tunai/lunas.

(2)

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi admnistratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

(3)

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

(4)

Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kehendak atau kekuasaannya.

(4)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

(5)

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

(2)

Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan diberi keputusan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3)

Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa Retribusi ditetapkan selama 1 (satu) hari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar beserta bunga ditagih dengan menggunakan STRD.

(2)

Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

(3)

Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(4)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(5)

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang berwenang di bidang pengelolaan Pasar.

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan termasuk bentuk dan isi STRD serta penerbitan surat teguran diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

a.

diterbitkan surat teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai Retribusi.

(2)

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

 

a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

 

b.

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

 

c.

memberikan keterangan yang diperlukan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.

(2)

Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan fungsi Objek Retribusi.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7)

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

(3)

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak membayar Retribusi secara lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2)

Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.

(3)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 8 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 3 Agustus 2020
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd.
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 1 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd.
DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2020 NOMOR 4

 

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat menyebutkan bahwa Pengelolaan Pasar dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan dan pengaturan fasilitas perdagangan. Tujuan Pengelolaan Pasar adalah untuk melestarikan keberadaan Pasar Rakyat dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat ekonomi lemah, menciptakan Pasar yang tertib, teratur, aman, nyaman, bersih dan sehat, memperoleh pendapatan asli daerah dalam rangka memperkuat keuangan daerah, menjadikan Pasar sebagai penggerak roda perekonomian daerah, dan menciptakan Pasar yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dikategorikan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum, sehingga pelayanan pasar berupa penyediaan fasilitas pasar rakyat oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dipungut retribusi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, atas hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi dengan memperhatikan indeks harga dan perekonomian serta dinamika perkembangan saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu disesuaikan.

 

 

 

 

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10 

Pasal 11 

Pasal 12 

Pasal 13 

Pasal 14 

Pasal 15 

Pasal 16 

Pasal 17 

Pasal 18

Pasal 19 

Pasal 20 

Pasal 21 

Pasal 22 

Pasal 23 

Pasal 24 

Pasal 25 

Pasal 26 

Pasal 27 

Pasal 28 

Pasal 29 

Pasal 30 

Pasal 31 

Pasal 32

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 64.