Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor: 2 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2017;

b.

bahwa dalam perjalanannya penanganan obyek wisata diperlukan konsentrasi yang khusus di Bidang Pariwisata;

c.

bahwa Retribusi dari wisata harus ditangani oleh perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tujuan di bidang keuangan agar dapat memaksimalkan dalam pemasukan Pendapatan Asli Daerah;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang­-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah­-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah 15);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan:

a.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 17);

b.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 5);

diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan lokasi, jenis pelayanan, dan jangka waktu pemakaian serta kemampuan masyarakat.

 

(2)

Lokasi dan Jenis pelayanan meliputi:

 

 

a.

Objek Wisata Kawasan Pantai Baron, Pantai Kukup, Pantai Sepanjang, Pantai Watu Kodak, Pantai Sanglen, Pantai Drini, Pantai Krakal, Pantai Sarangan, Pantai Slili, Pantai Sadranan, Pantai Ngandong, Pantai Sundak, Pantai Somandeng, Pantai Pulangsawal, Pantai Poktunggal, dan Pantai Seruni;

 

 

b.

Objek Wisata Kawasan Pantai Wediombo, Pantai Jungwok, Pantai Watu Lumbung, Pantai Nampu, Pantai Sedahan, Pantai Greweng dan Gunung Batur;

 

 

c.

Objek Wisata Kawasan Pantai Siung, Pantai Nglambor, dan Pantai Jogan;

 

 

d.

Objek Wisata Kawasan Pantai Ngrenehan, Pantai Ngobaran, dan Pantai Nguyahan;

 

 

e.

Objek Wisata Kawasan Pantai Ngedan;

 

 

f.

Objek Wisata Kawasan Pantai Gesing, Pantai Buron dan Pantai Kesirat;

 

 

g.

Objek Wisata Kawasan Pantai Timang;

 

 

h.

Objek Wisata Kawasan Hutan Wanasadi;

 

 

i.

Objek Wisata Kawasan Gunung Gentong;

 

 

j.

Objek Wisata Kawasan Green Village Gedangsari;

 

 

k.

Objek Wisata Kawasan Embung Bathara Sriten;

 

 

l.

Objek Wisata Kawasan Kalisuci;

 

 

m.

Objek Wisata Kawasan Watu Gupit, Situs Gembirowati, Sendang Beji, Gua Langse, dan Gua Tapan;

 

 

n.

Objek Wisata Kawasan Gua Cerme;

 

 

o.

Objek Wisata Kawasan Gunung Gambar;

 

 

p.

Objek Wisata Kawasan Gua Pindul;

 

 

q.

Objek Wisata Kawasan Bleberan;

 

 

r.

Objek Wisata Kawasan Gunung Api Purba Nglanggeran; dan

 

 

s.

Fasilitas Penunjang meliputi:

 

 

 

1)

Kios;

 

 

 

2)

Los;

 

 

 

3)

Pelataran.

 

(3)

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

(4)

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

 

(5)

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

 

(6)

Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek retribusi.

 

(7)

Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan pemungutan, pengendalian, dan pengawasan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 1 Januari 2019.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 10 Agustus 2018
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd.
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 10 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd.
DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2018 NOMOR 2

 

 

 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Gunungkidul telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2017.

Agar obyek wisata di Kabupaten Gunungkidul dapat berkembang dengan pesat diperlukan penanganan dan pengelolaan yang secara khusus menangani tempat Pariwisata.

Obyek wisata diharapkan merupakan salah satu andalan pemasukan pendapatan asli Daerah sehingga diperlukan juga penanganan oleh perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendapatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

 

 

 

Pasal I

Pasal II

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 40