Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor: 14 Tahun 2016

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

b.

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafond Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 18 Desember 2016;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4 Seri E).

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

 

 

 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

 

a.

Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp192.374.661.747,09;

 

b.

Dana Perimbangan sejumlah Rp1.356.665.459.114,00;

 

c.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp270.248.109.192,69.

(2)

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

 

a.

Pajak Daerah sejumlah Rp37.525.500.000,00;

 

b.

Retribusi Daerah sejumlah Rp31.849.757.986,00;

 

c.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp13.660.322.875,00;

 

d.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp109.339.080.886,09.

(3)

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

 

a.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp30.826.246.000,00;

 

b.

Dana Alokasi Umum sejumlah Rp1.024.163.716.014,00;

 

c.

Dana Alokasi Khusus sejumlah 301.675.497.100,00.

(4)

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

 

a.

Hibah sejumlah Rp3.800.000.000,00;

 

b.

Dana darurat sejumlah Rp0,00;

 

c.

Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp82.210.112.192,69;

 

d.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp132.353.781.000,00;

 

e.

Dana Insentif Daerah Rp51.884.216.000,00.

 

 

 

 

(1)

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

 

a.

Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp1.161.905.599.832,33;

 

b.

Belanja Langsung sejumlah Rp675.205.437.850,00.

(2)

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

 

a.

Belanja Pegawai sejumlah Rp891.721.275.757,33;

 

b.

Belanja Hibah sejumlah Rp21.566.994.100,00;

 

c.

Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp8.467.517.875,00;

 

d.

Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp237.149.812.100,00;

 

e.

Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp3.000.000.000,00.

(3)

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

 

a.

Belanja Pegawai sejumlah Rp35.303.904.200,00;

 

b.

Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp299.234.554.627,00;

 

c.

Belanja Modal sejumlah Rp340.666.979.023,00.

 

 

 

 

(1)

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

 

a.

Penerimaan sejumlah Rp31.322.807.628,55;

 

b.

Pengeluaran sejumlah Rp13.500.000.000,00.

(2)

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

 

a.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp31.322.807.628,55;

 

b.

Pencairan dana cadangan sejumlah Rp0,00;

 

c.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp0,00;

 

d.

Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp0,00;

 

e.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp0,00;

 

f.

Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp0,00.

(3)

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

 

a.

Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp0,00;

 

b.

Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp13.500.000.000,00;

 

c.

Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp0,00;

 

d.

Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp0,00.

 

 

 

 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

 

 

 

 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

 

 

 

 

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

 

Diundangkan di Wonosari

pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUPARTONO

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR 14