Perda Kabupaten Grobogan Nomor: 7 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi daerah khususnya retribusi jasa umum, untuk menampung penambahan obyek retribusi dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dalam masyarakat, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan kembali;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan:

a.

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 9);

b.

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11);

diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Obat-obatan bahan farmasi yang termasuk dalam kriteria obat pelayanan kesehatan dasar, biaya sudah termasuk retribusi rawat jalan.

 

(2)

Dihapus.

 

(3)

Dihapus.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur mengenai tarif retribusi pelayanan kesehatan diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan ayat (2) Pasal 61 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa tempat dasaran, pelataran, los, kios/toko yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

 

(2)

Pasar tradisional/sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tingkat keramaian pasar, kondisi wilayah dan perkembangan perekonomian setempat dibagi menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu:

 

 

a.

Pasar Kelas I;

 

 

b.

Pasar Kelas II; dan

 

 

c.

Pasar Kelas III.

 

Pembagian pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah ke dalam kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

(3)

Dikecualikan dari objek Retribusi Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan ayat (2) Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dibedakan berdasarkan jenis Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

 

(2)

Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

 

(3)

Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut:

 

 

a.

dalam kota indeks 0,9; dan

 

 

b.

luar kota indeks 1,1.

 

(4)

Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut:

 

 

a.

Menara pole indeks 0,9;

 

 

b.

Menara 3 kaki indeks 1; dan

 

 

c.

Menara 4 kaki indeks 1,1.

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

 

(2)

Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. 

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 107 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut:

 

 

 

(2)

Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp1.546.500,00 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) per menara per tahun.

 

(3)

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

 

(4)

Penetapan Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

(5)

Metode dan contoh penghitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

 

(1)

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 120 dihapus, sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dibedakan berdasarkan jumlah dan jenis Peta yang dicetak oleh Pemerintah Daerah.

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

BAB XXIII dihapus.

 

 

 

 

 

10.

Ketentuan Pasal 138 dihapus.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal
BUPATI GROBOGAN,
tttd.
SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,
ttd.
MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 7

 

 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu hak yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah mengenakan pungutan retribusi jasa umum kepada masyarakat.

Retribusi Jasa Umum yang telah dipungut kepada masyarakat Kabupaten Grobogan selama ini perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi perekonomian dalam masyarakat dan perkembangan ketentuan pemungutan retribusi serta untuk menampung penambahan obyek retribusi jasa umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Hal ini dilakukan selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi jasa umum, juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu disesuaikan lagi.

 

 

 

Pasal I

Pasal II

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR