Perda Kabupaten Garut Nomor: 14 Tahun 2005

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka optimalisasi pemberian pelayanan terhadap masyarakat di bidang kepariwisataan sebagai perwujudan dalam jasa pelayanan pada tempat dan sarana rekreasi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga perlu ditinjau kembali;

b.

bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2.

Undang-Undang Nomor Prp 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

6.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

8.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

9.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

10.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

12.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5);

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pelanggaran Kesusilaan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14);

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);

24.

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24).

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT DAN SARANA REKREASI.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Garut.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.

Kepala Daerah adalah Bupati Garut.

4.

Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut.

5.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut.

6.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau badan yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

7.

Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

8.

Retribusi Tempat dan Sarana Rekreasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat dan sarana rekreasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.

9.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

10.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan atas penyediaan tempat retribusi dan olah raga.

11.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

12.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

13.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

14.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

15.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

16.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

17.

Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat dan Sarana Rekreasi, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat dan sarana rekreasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Obyek Retribusi adalah setiap tempat dan sarana rekreasi yang disediakan/diusahakan oleh Pemerintah Daerah.

(3)

Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, yang disediakan/diusahakan oleh pihak lain dan/atau bukan milik pemerintah maka pengelolaannya dapat menggunakan perjanjian tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan atas pelayanan tempat dan sarana rekreasi.

 

 

 

 

 

Retribusi Pelayanan Tempat dan Sarana Rekreasi termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

 

 

 

 

 

Retribusi Jasa Pelayanan Tempat dan Sarana Rekreasi diukur berdasarkan fasilitas tempat dan sarana rekreasi yang disediakan.

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya bangunan, pemeliharaan dan perawatan fasilitas tempat dan sarana rekreasi.

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif didasarkan pada jenis Pelayanan Tempat dan Sarana Rekreasi yang diberikan.

(2)

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Tempat Rekreasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Sarana Rekreasi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Jenis dan lokasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a dan b di atas, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dipungut di Wilayah Daerah Pelayanan Tempat dan Sarana Rekreasi.

 

 

 

 

Masa retribusi Pelayanan Tempat dan Sarana Rekreasi berlaku untuk satu kali penggunaan.

 

 

 

 

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2)

Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

(6)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

 

 

 

 

(1)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

 

 

 

 

(1)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:

 

a.

nama dan alamat wajib retribusi;

 

b.

masa retribusi;

 

c.

besarnya kelebihan pembayaran;

 

d.

alasan yang singkat dan jelas.

(2)

Permohonan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3)

Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat, merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

 

 

 

 

(1)

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2)

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

 

 

 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2)

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3)

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;

 

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;

 

g.

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan;

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga dinyatakan tidak berlaku.

(2)

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

 

 

 

 

Ditetapkan di Garut

pada tanggal 14 November 2005

BUPATI GARUT,

ttd.

AGUS SUPRIADI

 

Diundangkan di Garut

pada tanggal 17 November 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd.

ACHMAD MUTTAQIEN

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2005 NOMOR 34 SERI C