Perda Kabupaten Cirebon Nomor: 3 Tahun 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang mengatur tentang retribusi jasa usaha, perlu untuk disesuaikan;

b.

bahwa penyesuaian peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 130 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

5.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 , Seri E.3);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 , Seri E.6);

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 , Seri D.1);

19.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5, Seri D.4);

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6, Seri D,5);

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.

2.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4.

Bupati adalah Bupati Cirebon.

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

9.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10.

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

11.

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

12.

Kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki, dikelola dan dikuasai oleh pemerintah daerah meliputi tanah, bangunan, gedung dan kendaraan atau alat-alat berat milik pemerintah daerah.

13.

Pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian tanah dan/atau bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta dan lain-lain, pemakaian kendaraan atau alat-alat berat dan pemakaian alat laboratorium milik daerah serta kekayaan daerah lainnya.

14.

Pasar Grosir dan/atau pertokoan adalah tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah yang dalam kegiatannya menjual berbagai jenis barang dalam jumlah partai besar (per kwintal, per ton, per bal, per gross, per lusin dan lain-lain).

15.

Pertokoan adalah beberapa bangunan gedung yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan fungsi usaha untuk menjual barang terdiri dari satu penjual atau lebih.

16.

Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran bebas meningkat, di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

17.

Tempat pelelangan adalah tempat yang dibangun dan/atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi jual beli dengan cara penawaran meningkat.

18.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan /atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

19.

Waduk/Situ adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.

20.

Garis Sempadan Situ adalah garis batas luar pengamanan situ.

21.

Garis Sempadan Irigasi adalah garis batas luar pengamanan daerah irigasi.

22.

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.

23.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.

24.

Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

25.

Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan antar moda/angkutan.

26.

Fasilitas Penunjang Terminal adalah ruang tunggu, tempat parkir, kios, lahan, peturasan/kakus, tempat reklame dan sarana peribadatan.

27.

Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pemungutan retribusi sebagai sarana fasilitas pendukung terminal.

28.

Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

29.

Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendaraan.

30.

Tempat Parkir Umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan meliputi pinggir jalan, badan jalan, dan pelataran parkir atau lingkungan parkir yang disediakan dan diselenggarakan secara tetap yang ditetapkan oleh Bupati.

31.

Tempat Parkir Khusus adalah tempat-tempat untuk memarkir kendaraan berupa gedung parkir dan lahan/taman parkir yang disediakan dan dikuasai oleh pemerintah daerah, yang dapat dipergunakan oleh orang pribadi dan/atau badan hukum yang penggunaannya secara terus menerus.

32.

Tempat Parkir Khusus Tertentu adalah tempat parkir yang disediakan khusus untuk kendaraan tertentu milik pimpinan, karyawan atau pegawai dan tamu khusus pada tempat yang disediakan dan dikuasai oleh pemerintah daerah.

33.

Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan pelayanan di tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah baik pusat maupun provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

34.

Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat dan /atau di air, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.

35.

Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembang biakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.

36.

Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan.

37.

Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan usaha pemotongan yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau Badan Hukum untuk memenuhi kebutuhan penyediaan daging.

38.

Kandang Hewan adalah kandang yang digunakan untuk penampungan hewan sementara sebelum dipotong atau diperjualbelikan.

39.

Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa adalah jenis tempat tinggal dalam perjalanan dimana orang yang harus tinggal jauh dari rumah lebih dari satu hari keperluan untuk tempat tidur, istirahat, keselamatan, tempat berteduh dari suhu dingin atau hujan, penyimpanan barang serta akses ke fungsi umum pada rumah tangga.

40.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran secara rutin dengan tarif tertentu terhadap jasa kegiatan pelayanan pada pelabuhan kapal dan tambat labuh di pelabuhan/dermaga/ pinggir pantai.

41.

Pelayanan kepelabuhanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan sistem bisnis yang digunakan sebagai tempat kapal berlabuh, bersandar dan/atau bongkar muat dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan perikanan.

42.

Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan/badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.

43.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

44.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

45.

Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.

46.

Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.

47.

Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.

48.

Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

49.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan , dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

50.

Penyidikan tindak pidana di bidang dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

51.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cirebon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Retribusi jasa usaha terdiri atas:

a.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah;

b.

Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;

c.

Retribusi tempat pelelangan;

d.

Retribusi terminal;

e.

Retribusi tempat khusus parkir;

f.

Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;

g.

Retribusi rumah potong hewan; dan

h.

Retribusi pelayanan kepelabuhanan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

(2)

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a adalah pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah.

(3)

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa tanah adalah tanah yang berada di sekitar daerah irigasi.

(4)

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati kekayaan daerah.

(5)

Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

(6)

Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah berdasarkan:

a.

Pemakaian tanah milik pemerintah daerah berdasarkan lokasi, harga tanah, luas tanah, dan peruntukan serta jangka waktu pemakaian;

b.

Pemakaian gedung/bangunan pemerintah daerah berdasarkan fasilitas milik pemerintah daerah diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan fasilitas, dan waktu pemakaian;

c.

Pemakaian alat-alat berat dan alat-alat laboratorium milik pemerintah daerah untuk pengujian mutu bahan dan mutu hasil pekerjaan berdasarkan jenis, kondisi, dan waktu pemakaian; dan

d.

Pemakaian WC umum milik pemerintah daerah berdasarkan lokasi, kondisi dan fasilitasnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar grosir.

(2)

Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

(3)

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan pasar grosir.

(4)

Wajib retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

(5)

Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan jenis fasilitas yang disediakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan.

(2)

Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang di sediakan di tempat pelelangan dan/atau tempat yang dikontrak pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

(3)

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan.

(4)

Wajib retribusi tempat pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

(5)

Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas tempat pelelangan yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat pelelangan diukur berdasarkan jenis pelayanan, harga jual dan fasilitas yang disediakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal

(2)

Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pelayanan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki dan/atau di kelola oleh pemerintah.

(3)

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas terminal.

(4)

Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

(5)

Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang transportasi angkutan penumpang umum/ bus dan angkutan barang, pemerintah daerah membangun/menyediakan terminal beserta fasilitas penunjang lainnya.

(2)

Untuk mengelola terminal beserta fasilitas penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati dapat menunjuk instansi pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap angkutan umum yang melayani rute perjalanan angkutan kota antar provinsi, angkutan kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan wajib masuk ke terminal dan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Setiap angkutan barang yang melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi wajib masuk ke terminal barang.

(3)

Setiap angkutan umum dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan retribusi.

(4)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah angkutan penumpang umum/bus untuk keperluan pariwisata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang:

a.

Menempatkan kendaraannya di luar tempat parkir yang telah disediakan di terminal; dan/atau

b.

Mengadakan kegiatan atau usaha di terminal tanpa izin dari instansi pengelola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan klasifikasi terminal, jenis kendaraan dan waktu pemakaian terminal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir.

(2)

Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

(3)

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas tempat khusus parkir.

(4)

Wajib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

(5)

Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas tempat khusus parkir yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis, waktu, dan fasilitas yang disediakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas penginapan/pesanggrahan/villa .

(2)

Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

(3)

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

(4)

Wajib retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

(5)

Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas penginapan/pesanggrahan/villa yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis, waktu dan fasilitas yang disediakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat rumah potong hewan.

(2)

Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola pemerintah daerah.

(3)

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas tempat rumah potong hewan.

(4)

Wajib retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

(5)

Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas rumah potong hewan yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis hewan, jenis pemeriksaan, volume/sampel, unsur bahan pemeriksaan dan penggunaan fasilitas yang disediakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama retribusi pelayanan kepelabuhan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.

(2)

Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas tempat pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

(3)

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas tempat kepelabuhan.

(4)

Wajib retribusi pelayanan kepelabuhan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

(5)

Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kepelabuhan diukur berdasarkan jenis, waktu dan fasilitas yang disediakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2)

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dikenakan retribusi sesuai dengan struktur dan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII dan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2)

Tarif retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3)

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.

(4)

Perubahan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2)

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pungutan retribusi disetor secara bruto ke kas daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2)

Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagi wajib retribusi yang tidak dapat dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) diberikan surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3)

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah ditetapkan oleh bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

a.

diterbitkan surat teguran; dan/atau

 

b.

ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

(5)

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana maksud pada ayat (1).

(3)

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

(2)

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 merupakan penerimaan daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkup pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku.

(2)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

g.

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

menghentikan penyidikan; dan

 

k.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3)

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pada saat peraturan daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan peraturan daerah mengenai jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 peraturan daerah ini, sepanjang tidak diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

(2)

Dalam hal pelaksanaan peraturan daerah ini diberikan masa transisi untuk melakukan penyesuaian atas hal-hal yang bersifat administratif, teknis dan yuridis agar diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.

(3)

Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:

1.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1991 tentang Retribusi Terminal;

2.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

3.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelelangan Ikan;

4.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Parkir;

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan

6.

Segala ketentuan/Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon sepanjang mengatur retribusi dan bertentangan dengan peraturan daerah ini.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2)

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 3 Mei 2012
BUPATI CIREBON,
ttd.
DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 4 Mei 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
ttd.
ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 201 2 NOMOR 3 SERI C.2