Perda Kabupaten Cilacap Nomor: 9 Tahun 2005

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan demi kelancaran serta ketertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk di Kabupaten Cilacap telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

b.

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak serta untuk mengantisipasi perkembangan di Bidang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c.

bahwa dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap;

 

 

 

 

 

1.

Staatsblad 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Eropa;

2.

Staatsblad 1919 Nomor 81 tentang Pencatatan Sipil Tionghoa;

3.

Staatsblad 1920 Nomor 751 Jo. Staatsblad 1927 No.564 tentang Pencatatan Sipil Penduduk Indonesia;

4.

Staatsblad 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil Penduduk Indonesia Kristen;

5.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

6.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

7.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

8.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

10.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kependudukan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3742);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

15.

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 6 seri D Nomor 3);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 5 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 5, Seri B Nomor 2).

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 49 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 74 Seri D Nomor 54);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KABUPATEN CILACAP.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2001 Seri B Nomor 5) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Pasal 3 diubah dan berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Obyek Retribusi meliputi pencetakan dan/atau penerbitan:

 

a.

Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

 

 

1.

Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia;

 

 

2.

Kartu Tanda Penduduk Sementara bagi Warga Negara Indonesia;

 

 

3.

Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Asing:

 

 

4.

Kartu Tanda Penduduk Sementara bagi Warga Negara Asing;

 

 

5.

Kartu Keluarga;

 

b.

Akta Catatan Sipil;

 

 

1.

Kutipan Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia;

 

 

2.

Kutipan Akta Kelahiran bagi Warga Negara Asing;

 

 

3.

Kutipan Akta Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia;

 

 

4.

Kutipan Akta Perkawinan bagi Warga Negara Asing;

 

 

5.

Kutipan Akta Perceraian bagi Warga Negara Indonesia;

 

 

6.

Kutipan Akta Perceraian bagi Warga Negara Asing;

 

 

7.

Kutipan Akta Pengakuan Anak bagi Warga Negara Indonesia;

 

 

8.

Kutipan Akta Pengakuan Anak bagi Warga Negara Asing;

 

 

9.

Kutipan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia;

 

 

10.

Kutipan Akta Kematian bagi Warga Negara Asing;

 

 

11.

Pengesahan Anak bagi Warga Negara Indonesia;

 

 

12.

Pengesahan Anak bagi Warga Negara Asing;

 

 

13.

Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Indonesia;

 

 

14.

Pengangkatan Anak bagi Warga Negara Asing;

 

 

15.

Perubahan akta/Ganti Nama bagi Warga Negara Indonesia;

 

 

16.

Perubahan Akta/Ganti Nama bagi Warga Negara Asing;

 

 

17.

Salinan Akta Kelahiran Bagi Warga Negara Indonesia;

 

 

18.

Salinan Akta Kelahiran bagi Warga Negara Asing;

 

 

19.

Salinan Akta Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia;

 

 

20.

Salinan Akta Perkawinan bagi Warga Negara Asing;

 

 

21.

Salinan Akta Perceraian bagi Warga Negara Indonesia;

 

 

22.

Salinan Akta Perceraian bagi Warga Negara Asing;

 

 

23.

Salinan Akta Pengakuan Anak bagi Warga Negara Indonesia;

 

 

24.

Salinan Akta Pengakuan Anak bagi Warga Negara Asing;

 

 

25.

Salinan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia;

 

 

26.

Salinan Akta Kematian bagi Warga Negara Asing;

 

c.

Pengumuman Perkawinan.

 

d.

Surat Keterangan:

 

 

1.

Surat Keterangan bagi Warga Negara Indonesia;

 

 

2.

Surat Keterangan bagi Warga Negara Asing;

 

e.

Pelaporan:

 

 

1.

Pelaporan kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi di luar negeri bagi Warga Negara Indonesia.

 

 

2.

Pelaporan kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang terjadi di luar negeri bagi Warga Negara Asing.

2.

Pasal 8 ayat (2) diubah dan berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Keterlambatan dalam mengurus KTP dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) dikenakan sanksi administrasi. sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

 

(2)

Keterlambatan terhadap Pencatatan Kelahiran untuk warga negara asing sesuai waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

 

(3)

Keterlambatan terhadap Pencatatan Perkawinan sesuai waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

 

(4)

Keterlambatan terhadap pencatatan perceraian sesuai waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

 

(5)

Keterlambatan terhadap pencatatan kematian sesuai waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

 

(6)

Keterlambatan terhadap pencatatan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian bagi Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar negeri sesuai waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

 

(7)

Keterlambatan terhadap pencatatan Pengangkatan Anak sesuai waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap,

 

 

 

 

 

Disahkan di Cilacap
pada tanggal 1 Mei 2006
BUPATI CILACAP,
CAP TTD.
PROBO YULASTORO

Diundangkan di Cilacap
Pada tanggal 1 Mei 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,
CAP TTD.
SAYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2006 NOMOR 9 SERI C NOMOR 3

 

Penetapan Pungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta seiring dengan kemajuan dan perkembangan dewasa ini, sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, karena didalam dirinya melekat harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia. Hak pertama yang harus didapat sebagai manusia adalah hak untuk memperoleh identitas diri, yang dituangkan dalam akta kelahiran, menjadi tanggungjawab pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya penyesuaian beberapa ketentuan yang tercakup dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Catatan Sipil tersebut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Untuk maksud tersebut diatas, perlu adanya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2001 dengan penuangannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Bahwa dengan adanya program, maka Peraturan Daerah ini diberlakukan bagi mereka yang tidak ikut program SIAK Tahun 2005.

 

 

 

dst

Pasal 8

dst