Perda Kabupaten Cianjur Nomor: 07 Tahun 2010

 

 

 

 

 

a.

bahwa retribusi tempat rekreasi dan olah raga di Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 29 Seri B;

b.

bahwa besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, oleh karena itu dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan, pengaturan retribusi tempat rekreasi dan olah raga termaksud perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu merubah kembali Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 21981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 22 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 29 Seri B);

13.

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);

16.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 7 September 1999 Nomor 22 Seri B, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2005 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 1 Juni 2005 Nomor 29 Seri B, diubah lagi sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

 

2.

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

 

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

 

4.

Bupati adalah Bupati Cianjur.

 

5.

Dinas adalah unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang pelayanan penyediaan tempat rekreasi/pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

6.

Kas daerah adalah Kas daerah Kabupaten Cianjur.

 

7.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

 

8.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

 

9.

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam rangka waktu sementara.

 

10.

Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

 

11.

Objek dan daya tarik wisata adalah wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dikelola oleh Pemerintah.

 

12.

Rekreasi adalah aktivitas yang dilakukan di tempat-tempat yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan.

 

13.

Olah raga adalah setiap kegiatan fisik yang mengandung permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau dengan orang lain atau konfrontasi dengan unsur alam.

 

14.

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

 

15.

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta.

 

16.

Retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi/pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

17.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

 

18.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

 

19.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

 

20.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.

 

21.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

 

 

 

 

2.

BAB V, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF, Pasal 7, diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang dikelola atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

 

 

 

 

3.

BAB VI, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF, Pasal 8, ayat (1) diubah sebagai berikut:

 

(1)

Struktur dan besarnya tarif retribusi masuk ke tempat rekreasi/pariwisata di:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

 

 

 

 

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 April 2010
BUPATI CIANJUR,
Cap/ttd.
TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 3 Mei 2010
SEKRETARIS DAERAH,
Cap/ttd.
MASKANA SUMITRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2010 NOMOR 22 SERI B