Perda Kabupaten Ciamis Nomor: 9 Tahun 2013

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2012;

b.

bahwa dengan meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat dan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu diadakan penyesuaian;

c.

bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

10.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

11.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

12.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

22.

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

23.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/K.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya;

24.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

26.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 4);

27.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 3);

28.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 9);

29.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);

30.

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 12).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor dengan tarif retribusi.

 

(2)

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor adalah jumlah penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

 

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

 

(3)

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Setiap pengujian kendaraan bermotor dikenakan pungutan retribusi;

 

b.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor terdiri dari biaya:

 

 

1)

Kendaraan baru;

 

 

2)

Buku uji;

 

 

3)

Tanda Uji, baut, kawat dan segel;

 

 

4)

Pengetokan nomor uji dan pengecatan tanda samping;

 

 

5)

Uji asap/uji emisi gas buang;

 

 

6)

Jasa uji;

 

 

7)

Penggantian Buku Uji yang hilang;

 

 

8)

Penggantian Plat Uji yang hilang/rusak;

 

 

9)

Numpang uji;

 

 

10)

Penilaian teknis kendaraan.

 

c.

Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.

Terhadap kendaraan yang akan dilaksanakan uji penghapusan, kendaraan barang rampasan untuk Negara yang akan dilelang, dan penilaian teknis pemeliharaan kendaraan Dinas dikenakan biaya penilaian teknis, sebesar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

(2)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Karcis, kupon dan kartu langganan.

 

(3)

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor bruto ke Kas Daerah.

 

(4)

Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

 

(5)

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

(6)

Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 14 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.

 

(2)

Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

 

(3)

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

 

(4)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

 

(5)

Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

 

(6)

Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 22 Maret 2013
BUPATI CIAMIS,
Cap/ttd.
H. ENGKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 22 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
Cap/ttd.
H. HERDIAT S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR 9

 

 

 

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota yang pemungutannya menjadi kewenangan daerah.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Ciamis telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2012 namun demikian dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin meningkat dan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor perlu dilakukan penyesuaian, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2012 perlu ditinjau dan disesuaikan kembali.

 

 

 

Pasal I

Pasal II