Perda Kabupaten Bekasi Nomor: 15 Tahun 1999

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu mengatur mengenai Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

b.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

 

 

 

 

1.

Undang-undang nomor 14 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2.

Undang-undang nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara 3037);

3.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1977, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor: 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

6.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

7.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

9.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;

10.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

11.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi.

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 24/HK-PD/KP.031.1/VIII/1985 Tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a.

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

b.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

c.

Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;

d.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e.

Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

f.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

g.

Benih padi adalah benih padi yang dihasilkan oleh Balai Benih milik Pemerintah Daerah yang diberi biaya investasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, yang bermutu dan bersertifikat;

h.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Jumlah Retribusi yang terutang;

i.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha daerah.

(2)

Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi usaha daerah berupa benih padi.

 

 

 

 

Subjek Retribusi adalah Balai Benih milik Pemerintah Daerah yang melakukan penjualan benih padi.

 

 

 

 

 

Retribusi penjualan produksi usaha daerah termasuk golongan retribusi jasa usaha.

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan ukuran jasa dihitung dari jumlah penjualan hasil produksi usaha daerah.

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi umum, operasional dan pemeliharaan pengembangan produksi benih padi.

 

 

 

 

 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp310,- per kilogram.

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

 

 

 

 

 

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2)

Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

 

 

 

 

(1)

Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 13 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

(2)

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3)

Bentuk isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(4)

Seluruh pendapatan dari Retribusi ini disetor ke Kas Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Surat teguran atau surat peringatan atau surat yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

(3)

Surat teguran, Surat peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2)

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, dan 14 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kedaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:

 

a.

Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;

 

b.

Ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

 

Sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

 

 

 

 

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Instansi terkait sepanjang menyangkut bidang tugasnya.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2)

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2)

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai uang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

 

c.

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

 

d.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

g.

Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

j.

Menghentikan penyidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi.

 

 

 

 

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 April 1999
Ketua DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI
Ttd.
H.R. SUGIYONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI
Ttd.
H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi pada tanggal 14 Mei 1999 Nomor 12 Seri B.