Perda Kabupaten Batang Nomor: 9 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan perkembangan keadaan khususnya pengelolaan tempat rekreasi dan olah raga yang mengalami penambahan obyek/destinasi wisata untuk mempunyai perubahan pengelolaan, maka pengelolaan retribusi pada obyek baru tersebut perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

b.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang­ Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6.

Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

9.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

10.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

11.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014);

12.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

13.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

19.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

20.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);

22.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9);

23.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 53 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

 

(2)

Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan fasilitas sebagai berikut:

 

 

a.

Tempat Rekreasi/Destinasi Wisata terdiri atas:

 

 

 

1.

Daya Tarik Wisata THR Kramat;

 

 

 

2.

Daya Tarik Wisata Pantai Sigandu;

 

 

 

3.

Daya Tarik Wisata Ujungnegoro;

 

 

 

4.

Daya Tarik Wisata Pemandian Bandar;

 

 

 

5.

Daya Tarik Wisata Agrowisata Pagilaran;

 

 

 

6.

Daya Tarik Wisata Pantai Jodo Gringsing;

 

 

 

7.

Daya Tarik Wisata Pantai Celong Banyuputih;

 

 

 

8.

Daya Tarik Wisata Pemandian Air Panas Sangubanyu Bawang;

 

 

 

9.

Daya Tarik Wisata Taman Rekreasi/Kolam Renang Cokrokembang Mentosari Gringsing;

 

 

 

10.

Daya Tarik Wisata Agrowisata Clapar Subah;

 

 

 

11.

Daya Tarik Wisata Tubing Pandansari Warungasem;

 

 

 

12.

Daya Tarik Wisata Curug Gombong Pecalungan; dan

 

 

 

13.

Daya Tarik Wisata Curug Macan Kumbang Reban; dan

 

 

b.

Tempat Olah Raga terdiri atas:

 

 

 

1.

Gedung Olah Raga (GOR);

 

 

 

2.

Lapangan tenis; dan

 

 

 

3.

Gelanggang Renang/kolam renang.

 

(3)

Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Lampiran VII diubah, sehingga keseluruhan Lampiran VII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Batang

pada tanggal 17 Desember 2018

BUPATI BATANG,

dto.

WIHAJI

 

Diundangkan di Batang

pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

dto.

NASIKHIN

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 9

 

 

 

 

 

 

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kemanfaatan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi daerah.

 

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan dibudidayakan guna meningkatkan penerimaan negara/daerah, maupun masyarakat. Dalam pengembangan potensi daerah dibidang pariwisata dilaksanakan melalui beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana hingga pengelolaan Destinasi Wisata.

 

Salah satu aspek yang tidak kalah pentingnya dalam penyelenggaraan kepariwisataan daerah adalah pengelolaan destinasi/obyek wisata dengan penerapan regulasi sebagai landasan hukum pengelolaan obyek, diantaranya adalah Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Batang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011.

 

Dalam perkembangannya, karena di Kabupaten Batang terjadi pertumbuhan/peningkatan tempat rekreasi/obyek wisata yang dikelola, maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 perlu disesuaikan terutama yang berkaitan dengan pengaturan mengenai Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

 

 

 

Pasal I

Pasal II

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR..1