Perda Kabupaten Bantul Nomor: 9 Tahun 2002

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Bantul, maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Bantul;

 

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685);

3.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);

4.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas pendaftaran penduduk Kabupaten Bantul;

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas pendaftaran penduduk Kabupaten Bantul jis. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56 Tahun 2000;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Bantul;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI KABUPATEN BANTUL.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Badan Legislatif Daerah;

3.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

4.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

5.

Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk;

6.

Kecamatan adalah kecamatan se-Kabupaten Bantul;

7.

Desa adalah Desa se-Kabupaten Bantul;

8.

Pendaftaran Penduduk adalah Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Bantul;

9.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi;

10.

Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk;

11.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang atau jumlah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi;

12.

Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Bantul yang merupakan unit kerja non struktural yang menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat.

 

 

 

 

 

 

Setiap pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dikenakan retribusi.

 

 

 

 

 

Nama retribusi adalah Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

 

 

 

 

 

(1)

Obyek retribusi adalah Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

(2)

Obyek retribusi meliputi pencatatan dan pencetakan:

 

a.

Pelayanan penerbitan KK;

 

b.

Pelayanan penerbitan KTP;

 

c.

Pelayanan penerbitan SKPPS;

 

d.

Pelayanan penerbitan SKPPT;

 

e.

Pelayanan penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman;

 

f.

Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah;

 

g.

Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Izin Penduduk;

 

h.

Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Perubahan kewarganegaraan;

 

i.

Pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan atau salinan akta Pencatatan Penduduk, terdiri atas:

 

 

1.

akte kelahiran;

 

 

2.

akte perkawinan;

 

 

3.

akte perceraian;

 

 

4.

akte kematian;

 

 

5.

akte pengangkatan anak;

 

 

6.

akte pengesahan dan pengakuan anak;

 

 

7.

akte-akte perubahan nama;

 

j.

Pelayanan penerbitan tanda bukti pelaporan;

 

k.

Pelayanan legalisasi Akta Pencatatan Penduduk dan surat-surat lainnya;

 

l.

Pelayanan penerbitan Surat Kelahiran;

 

m.

Pelayanan penerbitan Surat Kematian;

 

n.

Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati;

 

o.

Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Kependudukan

 

p.

Penerbitan surat keterangan lain.

 

 

 

 

 

Subyek dan Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

 

 

 

 

 

 

Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk digolongkan retribusi jasa umum.

 

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

 

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

 

 

 

 

 

 

Besarnya retribusi sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan jenis Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang diberikan.

 

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di tempat Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

 

 

 

 

 

 

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2)

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Seluruh penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9 disetor ke Kas daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Untuk Operasional Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dialokasikan anggaran operasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3)

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

Setiap penduduk berhak mendapatkan Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhannya.

 

 

 

 

 

Aparat Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk wajib memberikan pelayanan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk, Kecamatan, Desa dan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA).

(2)

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk.

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif retribusi penerbitan KK dan KTP sebagaimana dimaksud Pasal 9, dilaksanakan setelah pelayanan KK dan KTP menggunakan sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK).

(2)

Selama pelayanan KK dan KTP belum menggunakan SIMDUK, maka diberlakukan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2000 tentang retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda penduduk dan Akte Catatan Sipil.

 

 

 

 

 

 

Ketentuan Pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2000 tentang retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri B Nomor 7) dan semua ketentuan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

 

 

 

 

 

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 03 September 2002
BUPATI BANTUL
ttd.
M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 03 September 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ttd.
Drs. ASHADI, Msi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI B NOMOR 6 TAHUN 2002