Perda Kabupaten Bantul Nomor: 7 Tahun 2000

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil merupakan retribusi daerah, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;

 

 

 

 

1.

Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor 3685);

4.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3839);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 3692);

6.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

7.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

8.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

9.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

10.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Penerimaan Lain-lain;

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun II 1987 Seri D Nomor 7);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTE CATATAN SIPIL.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

4.

Penduduk adalah Setiap Orang Warga Negara indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah kartu sebagai tanda bukti diri bagi setiap penduduk baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

6.

Akte Catatan Sipil adalah Akte otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi;

8.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi pembayaran atas pelayanan dan penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;

9.

Wajib retribusi adalah orang yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi

10.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

11.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

12.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

 

 

 

 

 

Nama retribusi adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.

 

 

 

 

Obyek retribusi meliputi pencatatan dan pencetakan:

a.

KTP;

b.

akte kelahiran;

c.

akte perkawinan;

d.

akte perceraian;

e.

akte kematian;

f.

akte pengangkatan anak;

g.

akte pengesahan dan pengakuan anak;

h.

akte-akte perubahan nama;

i.

surat keterangan;

j.

tanda bukti pelaporan.

 

 

 

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pencatatan dan/atau pencetakan KTP dan akte catatan sipil.

 

 

 

 

Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan untuk memperoleh jasa pencatatan dan/atau pencetakan KTP dan akte catatan sipil.

 

 

 

 

 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP dan/atau akte catatan sipil yang diberikan.

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa untuk pencatatan dan pengganti biaya cetak KTP dan akte catatan sipil, kemampuan masyarakat dan keadilan.

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi:

 

a.

biaya cetak;

 

b.

biaya pengadaan blangko;

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan:

(2)

Struktur dan besarnya tarif di tetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua hasil pungutan retribusi disetorkan pada kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil.

 

 

 

 

 

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi harus dilunasi sekaligus dimuka.

(2)

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3)

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2)

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:

 

g.

menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

 

h.

melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

 

i.

menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

 

j.

melakukan penyitaan benda atau surat;

 

k.

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

 

l.

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

 

m.

mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

 

n.

mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;

 

o.

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati.

(2)

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian peraturan daerah ini dilaksanakan instansi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan dalam pelaksanaan nya dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur retribusi pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1992 tentang Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah Seri B Nomor 1 Tahun 1992) dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan nya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

 

 

 

 

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 03 Februari 2000
BUPATI BANTUL
ttd.
M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 04 Februari 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ttd.
ASHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI B NOMOR 7 TAHUN 2000