Perda Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 14 Tahun 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH,

 

 

 

 

a.

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis Retribusi Kabupaten;

b.

bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);

2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), Jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;

9.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

10.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

11.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

12.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

13.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Retribusi Tingkat II;

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

a.

Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;

b.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

c.

Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tengah;

d.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku;

e.

Dinas Pekerjaan Umum adalah badan yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi IMB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya;

g.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

h.

Izin mendirikan bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah kepada pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan;

i.

Retribusi izin mendirikan bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada pribadi atau badan termasuk merubah bangunan;

j.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

k.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin mendirikan bangunan;

l.

Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu pemilik;

m.

Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan pengadaan mengadakan bangunan;

n.

Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;

o.

Garis sempadan adalah garis hayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kavling atau yang boleh dan yang tidak boleh dibangun bangunan;

p.

Koefisien dasar bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan;

q.

Koefisien lantai bangunan adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/pekarangan;

r.

Keofesien bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut;

s.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

t.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

u.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

v.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan tambahan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

w.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat ketetapan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

x.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;

y.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

z.

Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bahan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

Pasal II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
 

Dengan nama retribusi izin mendirikan bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.

 

 

 

 

(1)

Objek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan;

(2)

Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

 

 

 

 

Surat retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

 

 

 

 

Retribusi izin mendirikan bangunan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

 

 

 

 

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
 

(1)

Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan;

(2)

Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (Koefisien).

(3)

Besarnya Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a.

Koefisien luas bangunan daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.

Koefisien tingkat bangunan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.

Koefesian guna bangunan-bangunan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Tingkat penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c

 

 

 

 

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin;

(2)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengadilan;

 

 

 

 

BAB VI
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 

(1)

Tarif ditetapkan seragam untuk setiap bangunan;

(2)

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp250.000,-/Izin;

 

 

 

 

BAB VII
CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI
 

Besarnya retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4);

 

 

 

 

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin mendirikan bangunan diberikan;

 

 

 

 

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
 

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah;

 

 

 

 

Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

 

 

 

 

BAB X
SURAT PENDAFTARAN
 

(1)

Wajib retribusi wajib mengisi SPORD;

(2)

SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;

(3)

Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

 

 

 

 

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI
 

(1)

Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2)

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;

(3)

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKDR atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;

 

 

 

 

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN
 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;

 

 

 

 

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

 

 

 

 

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN
 

(1)

Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;

(2)

Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD;

(3)

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;

 

 

 

 

(1)

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;

(2)

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;

 

 

 

 

BAB XV
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
 

(1)

Kepala daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

(2)

Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur;

(3)

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau krusuhan;

(4)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah;

 

 

 

 

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
 

(1)

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling banyak Rp5. 000. 000,- (Lima juta rupiah).

(2)

Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

 

 

BAB XVII
PENYIDIKAN
 

(1)

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah.

(2)

Wewenang penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

 

b.

meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

 

c.

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

 

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

 

e.

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

 

f.

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

 

g.

menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf (e).

 

h.

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.

 

i.

memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi.

 

j.

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 4 Tahun 1995 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan serta Peraturan Daerah Perubahannya dengan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah;

 

 

 

 

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

 

 

 

 

Disahkan di Takengon
pada tanggal 19 April 2001
BUPATI ACEH TENGAH
Dto,
H.MUSTAFA.M.TAMY

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 24 April 2001
Sekretaris Daerah,
Dto,
Drs. IBNU HADJAR LAUT TAWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2001