Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor: 28 Tahun 2009

 

 

 

 

a.

bahwa sehubungan dengan adanya penataan kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta ada perubahan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis yang terkait dengan Pajak Reklame, sehingga dalam rangka menjamin kepastian hukum maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2008 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;

b.

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

 

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985;

3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

4.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

6.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

7.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;

8.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

9.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

11.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

12.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

13.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman cara penghitungan Nilai Sewa Reklame;

14.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

15.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1988 tentang Bangunan;

16.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-bangunan;

17.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

18.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1998 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

19.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;

20.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;

21.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;

22.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME.

 

Mengubah penyebutan kelembagaan baik yang ada di Batang Tubuh maupun dalam Lampiran Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame yang semula dengan sebutan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat KPPD berubah menjadi Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DPDPK.

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

 

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2009
WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd.
H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 24 Maret 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA
ttd.
H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 31