Peraturan Walikota Kota Tegal Nomor: 31 Tahun 2012

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4

Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

5

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

6

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

12

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

15

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

17

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

19

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

20

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);

21

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);

22

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);

23

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 9);

24

Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Tegal.

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.

Walikota adalah Walikota Tegal.

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.

5.

Dinas Permukiman dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal.

6.

Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal.

7.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

9.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi sampah dari sumber sampah ke Tempat Pembuangan Sementara, Tempat Pembuangan Sementara ke Tempat Pembuangan Akhir.

10.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

11.

Petugas Pemungut Retribusi Persampahan/Kebersihan adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pemungutan dan pembayaran retribusi daerah.

12.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

13.

Tanda Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran berupa karcis retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

14.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.

15.

Surat Tanda Setoran disingkat STS adalah surat yang diberikan sebagai tanda bukti pembayaran.

16.

Surat Tagihan Retribusi Daerah disingkat STRD adalah surat tagihan kepada Wajib Retribusi untuk membayar retribusi yang terutang.

17.

Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar disingkat SKRDLB adalah surat keterangan besarnya pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada wajib retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 1Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 9) Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Menugaskan kepada Kepala Dinas atau SKPD yang diberi kewenangan sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau SKPD yang diberi kewenangan sesuai tugas dan fungsinya untuk melaporkan dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Klasifikasi Penggolongan Kelas Retribusi Persampahan/Kebersihan Industri/Pabrik; Perusahaan/Jasa; Perdagangan; Fasilitas Umum; dan Pertunjukan, Keramaian Umum, Insidentil di Luar Ruangan:

 

a.

Kelas I: jumlah sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah dalam satu bulan mencapai > 8 m³;

 

b.

Kelas II: jumlah sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah dalam satu bulan mencapai > 6 m³-8 m³;

 

c.

Kelas III: jumlah sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah dalam satu bulan mencapai > 4 m³-6 m³;

 

d.

Kelas IV: jumlah sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah dalam satu bulan mencapai < 4 m³.

(2)

Klasifikasi Penggolongan Kelas Retribusi Persampahan/Kebersihan Rumah Tangga:

 

a.

Kelas I: jumlah sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah dalam satu bulan mencapai > 1,5 m³;

 

b.

Kelas II: jumlah sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah dalam satu bulan mencapai > 1 m³-1.5 m³;

 

c.

Kelas III: jumlah sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah dalam satu bulan mencapai > 0.5 m³-1 m³;

 

d.

Kelas IV: jumlah sampah yang dihasilkan oleh sumber sampah dalam satu bulan mencapai < 0.5 m³.

(3)

Penetapan klasifikasi penggolongan kelas yang dihasilkan oleh sumber sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4)

Penetapan klasifikasi penggolongan kelas yang dihasilkan oleh sumber sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut oleh Petugas Pemungut Retribusi Persampahan/Kebersihan dengan menggunakan Karcis atau dokumen lain yang dipersamakan

(2)

Petugas Pemungut Retribusi Persampahan/Kebersihan wajib memberikan karcis kepada wajib retribusi yang membayar Retribusi Persampahan/Kebersihan.

(3)

Retribusi yang dipungut oleh Petugas Pemungut Retribusi Persampahan/Kebersihan selanjutkan disetorkan ke Bendahara Penerimaan paling lambat 1 x 24 jam kerja.

(4)

Bentuk dan isi Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bendahara Penerimaan menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke rekening kas daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setor.

(2)

Penyetoran ke rekening kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Tanda Setor yang dibuat rangkap 4 (empat) masing-masing:

(3)

Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.

(4)

Penerimaan atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor secara bruto ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.

(5)

Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan Retribusi

(6)

Bentuk dan isi Surat Tanda Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(7)

Bentuk dan isi Buku Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan Retribusi yang terutang berdasarkan STRD.

(2)

Penagihan Retribusi diawali dengan Surat Teguran.

(3)

Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran belum membayar, dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi terutang.

(4)

Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(5)

Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2)

Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurang- kurangnya sebagai berikut:

 

 

1.

nama dan alamat Wajib Retribusi;

 

 

2.

besarnya kelebihan pembayaran retribusi;

 

 

3.

alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

b.

Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;

 

c.

berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Bidang yang menangani retribusi menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;

 

d.

berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang yang menangani retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas menerbitkan SKRDLB.

(3)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga.

(4)

Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dalam hal terdapat alasan lain dari wajib retribusi yang dapat dipertanggung jawabkan.

(2)

Mekanisme pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendapat rekomendasi dari pejabat setempat untuk mendukung permohonannya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKRD;

 

b.

Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;

 

c.

berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas menganalisa dan mempertimbangkan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diterima atau ditolak;

 

d.

berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang diterima atau ditolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(3)

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung diterimanya permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi tidak ada jawaban dianggap permohonan dikabulkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Mekanisme penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi;

 

b.

hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan/penelitian;

 

c.

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan kepada Walikota disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;

 

d.

berdasarkan permohonan Kepala Dinas, Walikota menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kepatuhan terhadap Peraturan Walikota ini ditugaskan kepada Kepala Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan, pengendalian dan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 16 Januari 2012
WALIKOTA TEGAL,
ttd.
IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 16 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL
ttd.
EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 31