Peraturan Walikota Kota Tangerang Selatan Nomor: 1 Tahun 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (3), Pasal 95 ayat (7), Pasal 96 ayat (5), Pasal 100 ayat (4), dan 101 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0610);

7.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0914);

8.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 61);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3.

Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.

4.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran.

5.

Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran.

6.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran oleh Perangkat Daerah.

7.

Alat Pemadam Kebakaran adalah alat perlindungan kebakaran aktif yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil.

8.

Alat Penanggulangan Kebakaran adalah alat untuk memproteksi secara dini ruangan dari kebakaran.

9.

Alat Penyelamatan Jiwa adalah alat yang digunakan untuk pertolongan awal yang diberikan pada korban kebakaran dengan tujuan untuk meringankan cedera dan menghindari munculnya risiko yang lebih besar.

10.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

11.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

12.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

13.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

14.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

15.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

16.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

17.

Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

a.

nama, objek, subjek, dan Wajib Retribusi;

b.

jenis pelayanan;

c.

tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi;

d.

tata cara pembayaran dan tempat pembayaran Retribusi;

e.

tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;

f.

tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan;

g.

tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa;

h.

tata cara pengurangan, keringanan, atau pembebasan Retribusi; dan

i.

tata cara pemeriksaan Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Penyelamatan Jiwa oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Penyelamatan Jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh subjek Retribusi.

(2)

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Penyelamatan Jiwa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, pemerintah propinsi, pemerintah, sarana peribadatan, dan nirlaba.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Penyelamatan Jiwa dari Pemerintah Daerah.

(2)

Orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemilik Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa.

(3)

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

a.

pemilik Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa; atau

 

b.

pengelola Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran, dan Alat Penyelamatan Jiwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis pelayanan pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran, meliputi:

 

a.

pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

 

b.

pemeriksaan Alat Penanggulangan Kebakaran; dan

 

c.

Pemeriksaan Alat Penyelamatan Jiwa.

(2)

Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan label dan fisik tabung, pengecekan tekanan tabung, fungsi Refill dan alat pendukung lainnya.

(3)

Pemeriksaan Alat Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pemeriksaan fisik dan uji atau tes fungsi kelayakan.

(4)

Pemeriksaan Alat Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui test general alarm pada setiap tangga.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

 

a.

alat pemadam api ringan; dan

 

b.

alat pemadam api berat.

(2)

Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

 

a.

ukuran 0,50 kilogram sampai dengan 5 kilogram; dan

 

b.

ukuran lebih dari 5 kilogram sampai dengan 16 kilogram.

(3)

Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berjenis:

 

a.

dry chemical powder;

 

b.

gas karbon dioksida;

 

c.

foam;

 

d.

hallon;

 

e.

thermatic; dan

 

f.

bonpet.

(4)

Alat pemadam api berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

 

a.

ukuran 16 kilogram sampai dengan 40 kilogram;

 

b.

ukuran lebih dari 40 kilogram sampai dengan 100 kilogram; dan

 

c.

ukuran lebih dari 100 kilogram.

(5)

Alat pemadam api berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berjenis:

 

a.

hidran halaman atau hidran pilar;

 

b.

hidran box atau hidran gedung;

 

c.

siamese Connection;

 

d.

Sprinkler; dan

 

e.

pompa hidran.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi:

a.

detektor asap;

b.

detektor panas;

c.

detektor gas; dan

d.

kontrol panel alarm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat Penyelamatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berupa pressure fan (kipas bertekanan), berukuran:

a.

sampai dengan 7.000 cubic feet per minute;

b.

7.001 cubic feet per minute sampai dengan 10.000 cubic feet per minute; dan

c.

lebih dari 10.000 cubic feet per minute.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota berwenang melakukan Pemungutan Retribusi kepada Wajib Retribusi.

(2)

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan setelah pelayanan pemeriksaan.

(2)

Masa Retribusi adalah 1 (satu) tahun kalender.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:

 

a.

nama pemilik/pengelola gedung;

 

b.

alamat pemilik/pengelola gedung;

 

c.

NPWP;

 

d.

nama objek Retribusi;

 

e.

jenis pelayanan dan besaran Retribusi;

 

f.

tempat pembayaran; dan

 

g.

pejabat yang menandatangani.

(3)

SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

(4)

SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

(5)

Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berupa karcis.

(2)

Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:

 

a.

subjek retribusi;

 

b.

objek retribusi; dan

 

c.

tarif retribusi.

(3)

Format karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) telah dilakukan pemeriksaan, ditandai dengan pemberian stiker tempel.

(2)

Format Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi membayar Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah melalui bank yang ditunjuk berdasarkan SKRD.

(2)

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui bank selain bank yang ditunjuk.

(3)

Apabila pembayaran Retribusi dilakukan melalui bank selain bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh bank divalidasi oleh bank yang ditunjuk atau bendahara penerimaan untuk mendapatkan SSRD.

(4)

Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal pembayaran Retribusi dengan menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), petugas pemungut Retribusi menerima pembayaran Retribusi.

(2)

Petugas pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan paling lambat 1 x 24 Jam.

(3)

Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan hasil pemungutan Retribusi ke Kas Umum Daerah dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam dihari yang sama.

(4)

Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran Retribusi yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2)

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Jika wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7)

Format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan Retribusi terutang yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam SKRD diberikan surat teguran/peringatan.

(2)

Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi.

(3)

Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.

(4)

Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

(5)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan diterima wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(6)

Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran diterima wajib Retribusi belum melunasi Retribusi yang terutang, dikeluarkan STRD.

(2)

STRD sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar penagihan Retribusi terutang.

(3)

STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat;

 

a.

nama pemilik/pengelola gedung;

 

b.

alamat pemilik/pengelola gedung;

 

c.

nomor pokok wajib pajak;

 

d.

nama alat pemadam kebakaran;

 

e.

jenis pelayanan dan besaran denda;

 

f.

tempat pembayaran; dan

 

g.

pejabat yang menandatangani.

(4)

Retribusi terutang dibayarkan ke Kas Umum Daerah, melalui Bank yang ditunjuk dan bank lain dengan menggunakan STRD.

(5)

Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, jika:

 

a.

diterbitkan surat teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran.

(4)

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Kepala Perangkat Daerah mengajukan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

(3)

Penghapusan piutang Retribusi bagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2)

Pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib Retribusi.

(3)

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan terhadap pokok Retribusi.

(2)

Pengurangan Retribusi diberikan kepada wajib Retribusi yang tidak mampu membayar Retribusi yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang pendapatannya kurang dari nilai Retribusi terutang.

(3)

Pengurangan retribusi diberikan:

 

a.

orang pribadi paling besar 30% (tiga puluh perseratus); atau

 

b.

badan hukum paling besar 25% (dua puluh lima perseratus).

(4)

Pengurangan tersebut sebagaimana ayat (3) dihitung berdasarkan jumlah titik obyek Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengajuan pengurangan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui surat permohonan dilengkapi dengan laporan keuangan tahun terakhir bagi badan hukum atau surat pernyataan kesanggupan pembayaran dengan jangka waktu bermeterai cukup bagi orang pribadi.

(2)

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah.

(3)

Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.

(4)

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi paling lama 3 (tiga) hari kerja, Kepala Perangkat Daerah membuat keputusan menyetujui atau menolak permohonan.

(5)

Format surat permohonan pengurangan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan terhadap mekanisme dan jangka waktu pembayaran Retribusi.

(2)

Keringanan Retribusi diberikan kepada wajib Retribusi yang tidak mampu membayar Retribusi yang dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan bagi badan hukum atau surat pernyataan kesanggupan pembayaran dengan jangka waktu bermeterai cukup bagi orang pribadi.

(3)

Keringanan Retribusi diberikan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengajuan keringanan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui surat permohonan.

(2)

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan keuangan tahun terakhir bagi badan hukum atau surat pernyataan kesanggupan pembayaran dengan jangka waktu bermeterai cukup bagi orang pribadi.

(3)

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah.

(4)

Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi.

(5)

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Perangkat Daerah membuat keputusan menyetujui atau menolak permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(6)

Format surat permohonan keringanan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan terhadap Retribusi terutang.

(2)

Pembebasan Retribusi diberikan kepada pemilik atau pengelola gedung yang mengalami kepailitan yang dibuktikan dengan putusan pengadilan.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengajuan pembebasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diajukan secara tertulis melalui surat permohonan dilengkapi dengan surat pernyataan Pailit.

(2)

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Perangkat Daerah.

(3)

Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik.

(4)

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah membuat keputusan menyetujui atau menolak permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(5)

Format surat permohonan pembebasan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.

(2)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas khusus.

(3)

Petugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pegawai Perangkat Daerah yang telah bersertifikat Inspektur Pemadam.

(4)

Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

 

a.

Perangkat Daerah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk melakukan pemeriksaan kepada pemilik dan/atau pengelola alat pemadam kebakaran paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

 

b.

Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang memerintahkan petugas untuk melakukan pemeriksaan dengan surat perintah tugas.

 

c.

petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu yang termuat dalam surat perintah tugas.

 

d.

petugas membuat berita acara hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari setelah dilakukan pemeriksaan dan menyampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

(5)

Berita acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 3 Januari 2017
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
Ttd/Cap
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 3 Januari 2017
Plt SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
Ttd/Cap
MUHAMMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 1