Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor: 43 Tahun 2014

 

 

 

 

 

a.

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran perlu dilakukan perubahan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang­ Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

9.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 11);

10.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah) (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 8);

11.

Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 26);

12.

Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 44).

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN.

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 6, angka 7, angka 15 dan angka 16 diubah, angka 21 dan angka 27 dihapus, serta di antara angka 4 dan angka 5 disisipkan 5 (lima) angka yaitu angka 4a, angka 4b, angka 4c, angka 4d dan angka 4d, di antara angka 17 dan angka 18 disisipkan 5 (lima) angka yaitu angka 17a, angka 17b, angka 17c, angka 17d, dan angka 17e, di antara angka 24 dan angka 25 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 24a, di antara angka 26 dan angka 27 disisipkan 5 (lima) angka yaitu angka 26a, angka 26b, angka 26c, angka 26d, dan angka 26e, angka 27 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 30, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kota Tangerang.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.

 

3.

Walikota adalah Walikota Tangerang.

 

4.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang.

 

4a.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

4b.

Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

 

4c.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

 

4d.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK­ SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

 

4e.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.

 

5.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tangerang.

 

6.

Subjek Pajak adalah Subjek Pajak Restoran yaitu orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

 

7.

Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Restoran yaitu orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

8.

Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas Pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan Hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.

 

9.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persatuan perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

 

10.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

 

11.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

 

12.

Pajak Restoran adalah Pajak atas Pelayanan Restoran.

 

13.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

 

14.

Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha Restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungan nya.

 

15.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Calon Wajib Pajak Restoran untuk mendaftarkan diri dan melaporkan Objek Pajak atau usahanya ke DPKD.

 

16.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak atau Wajib Pungut sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atas Identitas Wajib Pajak dan untuk Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah.

 

17.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan Perhitungan dan/atau Pembayaran Pajak, dan/atau obyek pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

17a.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

 

17b.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

 

17c.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung atas kelebihan penerimaan Pajak untuk dibebankan pada rekening penerimaan Pajak atau belanja tidak terduga kepada wajib pajak atas dasar SKPDLB.

 

17d.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas pengurangan pendapatan atau atas beban pengeluaran DPA-SKPKD kepada Wajib Pajak.

 

17e.

Surat Perintah Pencairan Dana Langsung Pajak yang selanjutnya disebut SP2D-LS Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai sarana untuk pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

 

18.

Dihapus.

 

19.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

 

20.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.

 

21.

Dihapus.

 

22.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

 

23.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

 

24.

Pembayaran Pajak Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan STPD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

 

24a.

Tim Penilai Kelayakan Calon Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk dalam rangka membahas dan menilai kelayakan Calon Wajib Pajak yang mendaftarkan/didaftarkan usahanya ke Dinas untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Wajib Pajak.

 

25.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

 

26.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang­ undangan perpajakan daerah.

 

26a.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

 

26b.

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

26c.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

 

26d.

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.

 

26e.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

 

27.

Dihapus.

 

28.

Menghitung Pajak Sendiri (MPS)/Self Assesment, adalah cara penghitungan pajak yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

29.

Dihapus.

 

30.

Online System adalah pelaporan transaksi meliputi sistem informasi data transaksi usaha yaitu data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 2 huruf b angka 2) dan huruf d diubah dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

 

a.

Pendaftaran dan Pelaporan;

 

b.

Pemungutan Pajak meliputi:

 

 

1)

Tata Cara Pemungutan;

 

 

2)

Penagihan Pajak;

 

 

3)

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan;

 

 

4)

Keberatan dan Banding;

 

 

5)

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi;

 

c.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;

 

d.

Kedaluwarsa Penagihan;

 

e.

Pembukuan dan Pemeriksaan;

 

f.

Dihapus.

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), dan ditambahkan 4 (empat) ayat yaitu ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Calon Wajib Pajak, wajib mendaftarkan usahanya dengan menggunakan formulir SPOPD ke DPKD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak perusahaan tersebut beroperasi.

 

(2)

SPOPD diambil sendiri oleh Calon Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di DPKD atau dapat diantar oleh petugas DPKD.

 

(3)

SPOPD harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Calon Wajib Pajak serta disampaikan ke DPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya SPOPD.

 

Usaha yang telah didaftarkan oleh Calon Wajib Pajak dengan jumlah omzet per bulannya di bawah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dilakukan pembahasan dan penilaian.

 

(4)

Calon Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan nilai omzet per bulannya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau lebih diberikan NPWPD dan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak.

 

(5)

Kepala DPKD atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Calon Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

(6)

Terhadap Calon Wajib Pajak yang telah dikukuhkan menjadi Wajib Pajak apabila dalam periode 1 (satu) tahun setelah dikukuhkan jumlah omzet per bulannya rata-rata tidak melebihi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka Wajib Pajak tersebut dapat mengajukan surat peninjauan kembali atas pengukuhannya sebagai Wajib Pajak.

 

(7)

Permohonan peninjauan kembali atas pengukuhan sebagai Wajib Pajak, harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya periode 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

 

(8)

Terhadap permohonan peninjauan kembali atas pengukuhan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) DPKD Wajib melakukan Pemeriksaan dan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sudah memberikan keputusan.

 

(9)

Apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan peninjauan kembali atas pengukuhan sebagai Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 4 (empat) ayat yaitu ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Wajib Pajak, wajib menyampaikan SPTPD.

 

(2)

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.

 

(3)

Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.

 

(4)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

 

(5)

Wajib Pajak dapat menyampaikan SPTPD dan/atau melaporkan data transaksi usahanya yang merupakan objek Pajak Daerah melalui online system.

 

(6)

Wajib Pajak yang melaporkan data transaksi usahanya melalui online system sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibebaskan dari kewajiban menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai online system diatur dengan Peraturan Walikota.

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) atau menyampaikan setelah melewati 20 (dua puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pajak, dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.

 

(2)

Kepala DPKD atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat ketetapan atas besaran pajak secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diberikan 3 (tiga) kali teguran tertulis.

 

(3)

Surat ketetapan atas besaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SKPDKB yang diterbitkan dan dihitung berdasarkan rata-rata besaran omzet 3 (tiga) bulan terakhir.

 

 

 

 

7.

Judul Bagian Kedua pada BAB IV diubah, sehingga Judul Bagian Kedua pada BAB IV berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan Pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Pengadilan Pajak.

 

(2)

Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran apabila telah melewati batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan.

 

(3)

Surat Teguran sekurang-kurangnya memuat:

 

 

a.

nama wajib pajak dan atau penanggung pajak;

 

 

b.

besarnya utang pajak;

 

 

c.

perintah untuk membayar;

 

 

d.

saat pelunasan utang pajak.

 

 

 

 

9.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 4 (empat) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), ayat (1e) dan ayat (1d), di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran pajak dilakukan ke Kas Daerah atau melalui tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota dengan menggunakan media SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Pengadilan Pajak sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Pengadilan Pajak.

 

 (1a)

Batas waktu pembayaran Pajak yang tertuang dalam media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

 

 

a.

Untuk media SPTPD batas waktu pembayaran yaitu akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak, dan apabila batas waktu pembayaran tersebut jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya;

 

 

b.

Untuk media SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan dan Keputusan Keberatan batas waktu pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan dan apabila batas waktu pembayaran tersebut jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan dan Keputusan Keberatan jatuh pada hari kerja berikutnya;

 

 

c.

Untuk media berupa Putusan Pengadilan Pajak batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertera dalam Putusan Pengadilan Pajak.

 

Terhadap penggunaan Jasa restoran oleh Pemerintah Kota Tangerang Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang mempunyai kewajiban untuk memotong dan menyetor Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen) ke Kas Daerah dan bersifat final.

 

Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) dilakukan pada saat pembayaran kepada pihak penyedia jasa restoran.

 

Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan paling lambat pada akhir bulan yang bersangkutan dengan menggunakan Formulir SSPD.

 

(2)

Apabila pembayaran pajak melewati batas waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan dan Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

 

Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) berfungsi sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah dan kepadanya diberikan NPWPD.

 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) yaitu apabila penyedia jasa restoran menyelenggarakan perhitungan dan pemotongan pajak secara online system.

 

(3)

Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

 

 

 

 

10.

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (4) dihapus, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.

 

(2)

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur dan/atau menunda pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu.

 

(3)

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

 

(4)

Dihapus.

 

(5)

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan/atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu kegiatan usaha Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan mengalami kesulitan keuangan yang antara lain dibuktikan dengan perhitungan Acid Test Ratio/Quick Ratio kurang dari 1.

 

(6)

Bagi Wajib Pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak wajib menyelenggarakan pembukuan maka kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan adanya ketidaklancaran Wajib Pajak dalam memenuhi jadwal pembayaran biaya pegawai, biaya pembelian bahan baku, biaya listrik dan air.

 

(7)

Ketidaklancaran Wajib Pajak dalam memenuhi jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu selama 6 (enam) bulan berturut­ turut.

 

 

 

 

11.

Judul Paragraf Kedua pada Bagian Ketiga BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.

 

(2)

Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila:

 

 

a.

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau;

 

 

b.

terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika atau sekaligus atau;

 

 

c.

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

 

 

 

 

13.

Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan.

 

(2)

Dihapus.

 

 

 

 

14.

Ketentuan Pasal 18 ayat (2), ayat (4) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Apabila utang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pejabat menerbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.

 

(2)

Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk dan dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.

 

(3)

Setiap Pelaksanaan Penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

 

(4)

Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya Sekretaris Kelurahan.

 

(5)

Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Jurusita Pajak di hari lain.

 

(6)

Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 

(7)

Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita dan/atau di tempat-tempat umum.

 

 

 

 

15.

Ketentuan Pasal 23 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Daerah mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.

 

(2)

Ketentuan hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga dan/atau denda dan biaya penagihan pajak.

 

(3)

Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali:

 

 

a.

biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;

 

 

b.

biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;

 

 

c.

biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan;

 

 

d.

hak lain yang ditetapkan oleh Walikota.

 

(4)

Hak mendahulu itu hilang setelah melampaui waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau sejak tanggal disampaikannya SPTPD kepada DPKD yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran.

 

(5)

Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran, jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran.

 

 

 

 

16.

Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf d, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:

 

 

a.

SKPDKB;

 

 

b.

SKPDKBT;

 

 

c.

SKPDLB;

 

 

d.

STPD.

 

(2)

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPD KBT, SKPDLB, dan STPD diterima oleh Wajib Pajak, dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

 

(3)

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk, harus memberikan keputusan.

 

(4)

Apabila sudah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

 

(5)

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

 

 

 

 

17.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf c, ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

 

 

a.

membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;

 

 

b.

membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

 

 

c.

mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

 

(2)

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterima dokumen tersebut dengan memberikan alasan yang jelas.

 

(3)

Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

 

(4)

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

18.

Ketentuan Pasal 28 ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

 

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan sekurang-kurangnya memuat:

 

 

a.

bukti SPTPD yang telah divalidasi;

 

 

b.

dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak;

 

 

c.

perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak.

 

(3)

Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.

 

(4)

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota dan/atau Pejabat yang ditunjuk, harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

 

(5)

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.

 

(6)

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak yang sejenis atau utang pajak Daerah lainnya, maka kelebihan pembayaran pajak sebagaimana pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

 

(7)

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atas kelebihan pajak.

 

(8)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

 

 

 

 

19.

Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Apabila kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6):

 

 

a.

diperhitungkan dengan utang pajak lainnya dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

 

 

b.

diperhitungkan dengan utang pajak sejenis dilakukan dengan cara kompensasi.

 

(2)

Pemindahbukuan dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas SKPDLB.

 

(3)

SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah divalidasi berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

(4)

Apabila permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1), melewati tahun anggaran dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga.

 

 

 

 

20.

di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 29A, yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Prosedur Pengembalian Lebih Bayar Pajak yang terjadi pada tahun anggaran berjalan:

 

 

a.

Kepala Bidang Pendapatan Lain mengajukan Nota Pencairan Dana kelebihan penerimaan Pajak untuk dibebankan pada rekening penerimaan Pajak sebagai pengurang atas rekening tersebut kepada Kepala DPKD untuk mendapat persetujuan;

 

 

b.

Berdasarkan persetujuan Kepala DPKD, Bendahara Penerimaan membuat dan mengajukan SPP-LS kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;

 

 

c.

SPP-LS dimaksud, dilampiri dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap;

 

 

d.

Dalam hal dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap, maka Pengguna Anggaran menerbitkan SPM-LS;

 

 

e.

SPM-LS yang telah diterbitkan, selanjutnya diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D-LS Pajak;

 

 

f.

SP2D-LS Pajak yang diterbitkan sebagai dasar Kas Umum Daerah untuk melakukan kelebihan pembayaran Pajak ke rekening Wajib Pajak.

 

(2)

Prosedur Pengembalian Lebih Bayar Pajak yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya:

 

 

a.

Kepala Bidang Pendapatan Lain mengajukan Nota Pencairan Dana kelebihan penerimaan Pajak untuk dibebankan pada belanja tidak terduga kepada PPKD untuk mendapat persetujuan;

 

 

b.

Berdasarkan persetujuan PPKD, Bendahara Pengeluaran PPKD membuat dan mengajukan SPP-LS kepada PPKD melalui PPK-SKPKD;

 

 

c.

SPP-LS dimaksud, dilampiri dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah;

 

 

d.

Dalam hal dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap, maka PPKD menerbitkan SPM-LS;

 

 

e.

SPM-LS yang telah diterbitkan, selanjutnya diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D-LS;

 

 

f.

Berdasarkan SP2D-LS Kas Umum Daerah melaksanakan pembayaran kelebihan Pajak ke rekening Wajib Pajak.

 

(3)

SP2D-LS Pajak dan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan peruntukan sebagai berikut:

 

 

a.

Lembar ke 1 dan 2 untuk Bidang Penatausahaan dan Akuntansi selaku Penerbit SP2D-LS;

 

 

b.

Lembar ke 3 untuk Bendahara Penerimaan;

 

 

c.

Lembar ke 4 untuk Bidang Pendapatan Lain;

 

 

d.

Lembar ke 5 untuk Kas Umum Daerah;

 

 

e.

Lembar ke 6 untuk Bank.

 

 

 

 

21.

Judul BAB VI dan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga BAB VI Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

 

(2)

Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila:

 

 

a.

diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;

 

 

b.

ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

22.

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

 

(2)

Wajib Pajak yang peredaran usaha atau omzetnya di bawah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun pencatatannya dilakukan secara tertulis dan teratur sekurang-kurangnya memuat data dan informasi mengenai omzet per hari.

 

 

 

 

23.

Ketentuan Pasal 32 di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat ( la) serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang, melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang­ undangan Perpajakan Daerah.

 

Dalam teknis pelaksanaannya pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh Tenaga Ahli dari luar lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

 

(2)

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

 

 

a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;

 

 

b.

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

 

 

c.

memberikan keterangan yang diperlukan.

 

(3)

Dihapus.

 

 

 

 

24.

Ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam bentuk:

 

 

a.

pemeriksaan lengkap;

 

 

b.

pemeriksaan sederhana.

 

(2)

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di tempat domisili atau di lokasi usaha Wajib Pajak, untuk tahun pajak berjalan dan atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan.

 

(3)

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana yaitu dengan cara membandingkan dan menguji SPTPD yang disampaikan dengan Laporan Omzet beserta dengan bukti-bukti pendukungnya dan dapat dilakukan.

 

 

a.

di lapangan, untuk tahun pajak berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya;

 

 

b.

di DPKD, untuk tahun pajak berjalan.

 

 

 

 

25.

Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah serta ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan berpedoman pada tata cara pemeriksaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tersendiri.

 

(2)

Dihapus.

 

(3)

Dihapus.

 

(4)

Dihapus.

 

(5)

Dihapus.

 

 

 

 

26.

Ketentuan Pasal 35 dihapus.

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

 

 

 

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 1 Oktober 2014
WALIKOTA TANGERANG,
ttd
H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 1 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,
ttd
DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 43