Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor: 14 Tahun 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, maka perlu diatur lebih lanjut tentang Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru;

b.

bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Pekanbaru tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan adanya tuntutan agar pengelolaan persampahan dilakukan secara profesional, sehingga perlu dicabut Peraturan Walikota dimaksud;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Pekanbaru;

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945·

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1956 Nomor 19);

3.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10);

9.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG TATAKELOLA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KOTA PEKANBARU .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

3.

Walikota adalah Walikota Pekanbaru.

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pekanbaru.

5.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disingkat dengan DLHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

6.

Pelayanan persampahan/kebersihan adalah suatu rangkaian kegiatan pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah sampai tempat pemrosesan akhir, yang meliputi kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pemilahan, pengolahan, pemanfaatan dan pemrosesan akhir yang didukung oleh aspek kelembagaan hukum, teknis operasional, pembiyaan dan peran serta masyarakat.

7.

Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

8.

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

9.

Wajib Retribusi adalah orang/badan yang menerima atau menikmati manfaat atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

10.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

11.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

12.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan.

13.

Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala DLHK Kota Pekanbaru.

14.

E-commerce adalah aktivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis.

15.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Potensi Wajib Retribusi ditetapkan berdasarkan data dari instansi terkait.

(2)

Penetapan potensi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendataan ulang dan bekerja sama dengan pihak terkait.

(3)

Penetapan potensi Wajib Retribusi ditetapkan oleh Kepala DLHK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan oleh petugas pemungut yang ditunjuk.

(2)

Penunjukan petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Keputusan Kepala DLHK.

(3)

Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di setiap Kelurahan, dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan mengacu kepada potensi Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi dapat dilakukan melalui:

 

a.

pemungutan secara Kari.vensional; dan

 

b.

pemungutan dengan menggunakan Aplikasi.

(2)

Pemungutan secara konvensianal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(3)

Pemungutan dengan menggunakan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga, baik berupa Lembaga Keuangan, e-Commerce, Penyedia Jasa Layanan Online dan sejenisnya.

(4)

Hasil pemungutan secara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima DLHK Kata Pekanbaru paling lambat 1 x 24 jam.

(5)

Hasil pemungutan dengan menggunakan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

(6)

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman kepada Keten tuan Peraturan Perundangan-Undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mengacu kepada Peraturan Daerah Kata Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembayaran Retribusi Persampahan/Kebersihan dapat dilakukan melalui Petugas Pemungut, Bendahara Penerima dan/atau tempat lain yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan hasil pungutan retribusi persampahan/kebersihan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala DLHK paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi terhadap pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali oleh DLHK Kota Pekanbaru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota dan/atau Kepala DLHK secara tertulis terhadap penetapan tagihan, dengan disertai bukti-bukti yang sah dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapannya.

(2)

Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat keputusan keberatan belum diterbitkan.

(3)

Walikota Pekanbaru dan/atau Kepala DLHK, menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya pengajuan surat keberatan.

(4)

Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

(5)

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keputusannya belum dikeluarkan, maka keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi berarti diterima.

(6)

Kewajiban untuk membayar tagihan retribusi yang tertunda tetap dibayar walaupun Wajib Retribusi mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(7)

Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKRD, DLHK Kota Pekanbaru mengeluarkan SKRD baru berdasarkan keputusan keberatan.

(8)

SKRD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak bisa diajukan untuk keberatan berikutnya oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang/badan karena keadaan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada DLHK.

(2)

DLHK Kota Pekanbaru dapat memberikan keringanan atau penghentian tagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan apabila terdapat alasan yang cukup dan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan harus memenuhi syarat:

 

a.

satu surat keberatan untuk satu SKRD;

 

b.

diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;

 

c.

diajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala DLHK;

 

e.

dikemukakan jumlah retribusi terhutang menurut perhitungan Wajib Retribusi disertai alasan yang mendukung pengajuan keberatan;

 

f.

fotokopi identitas diri (KTP yang bertangungjawab dan/atau Akta Pendirian);

 

g.

diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat diterimanya SKRD, kecuali jika Wajib Retribusi atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan

 

h.

surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya bermaterai 6000.

(4)

Keberatan dapat dilakukan apabila Wajib Retribusi telah membayar paling sedikit sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari besar retribusi yang ditetapkan dalam SKRD.

(5)

Tanggal Penerimaan surat keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat keberatan adalah:

 

a.

tanggal terima surat keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Retribusi/Kuasanya kepada DLHK Kota Pekanbaru, atau tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam hal disampaikan melalui Pos dengan bukti pengiriman surat.

 

b.

Tanggal tanda pengiriman surat keberatan, dalam disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengajuan Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) maka pengajuan dari Wajib Retribusi tidak dapat diterima.

(2)

Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DLHK Kota Pekanbaru dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), harus memberitahukan terlebih dahulu jawaban secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Retribusi.

(3)

Pengajuan Keberatan hanya bisa dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan peninjauan di lapangan oleh DLHK Kota Pekanbaru.

(2)

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(3)

Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, DLHK Kota Pekanbaru terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang karena keadaan tertentu dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada DLHK Kota Pekanbaru.

(2)

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kondisi Wajib Retribusi yang mempengaruhi kemampuan membayar retribusi dan/atau memberikan jasa/dedikasi yang nyata bagi daerah dan/atau negara.

(3)

Yang mempengaruhi kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

 

a.

pensiunan dan/atau lanjut usia yang tidak mendapatkan bantuan biaya hidup; dan/atau

 

b.

fakir miskin berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.

(4)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung:

 

a.

SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan;

 

b.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);

 

c.

fotokopi Kartu Keluarga (KK);

 

d.

Surat Keterangan Tanda Miskin oleh Kelurahan  sesuai domisili pemohon; dan

 

e.

fotokopi bukti pelunasan PBB 2 (dua) tahun terakhir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi tepat waktunya atau kurang bayar, Wajib Retribusi ditagih dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan.

(2)

Surat Teguran atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam SKRD.

(3)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(4)

Apabila Wajib Retribusi tetap belum membayar retribusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Wajib Retribusi ditagih dengan menggunakan STRD dan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang atau kurang bayar terhitung sejak STRD diterbitkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

(2)

Kadaluwarsa penagihan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

diterbitkan surat teguran dan/atau Surat Paksa; dan

 

b.

terdapat pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Piutang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang tidak mungkin ditagih lagi karena sudah kadaluwarsa.

(2)

Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala DLHK Kota Pekanbaru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tatakelola Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Januari 2020
WALIKOTA PEKANBARU,
ttd.
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanfgal 6 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,
ttd.
MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2O2O NOMOR 14