Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor: 33 Tahun 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

 

 

 

 

 

a.

bahwa pajak merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam mendukung kelangsungan hidup rakyat dan negara;

b.

bahwa pemungutan pajak harus memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan harus diarahkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat luas;

c.

bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak Restoran di Kota Palembang sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran dan dinamika keadaan maka perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Restoran;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Restoran;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2010);

5.

Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 16);

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Mekanisme Dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 16) diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Di antara Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c), ayat (4) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

 

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan di Restoran.

 

(1b) 

Pelayanan yang disediakan di Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang di konsumsi oleh pembeli baik di konsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain termasuk lauk pauk, nasi kotak, dan nasi

 

Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah:

 

 

a.

Restoran;

 

 

b.

rumah makan;

 

 

c.

kafetaria;

 

 

d.

kantin;

 

 

e.

warung;

 

 

f.

outlet;

 

 

g.

bar/cafe;

 

 

h.

pujasera/food court;

 

 

i.

toko roti/bakery/pastry;

 

 

j.

jasa boga/catering; dan

 

 

k.

lain-lain, termasuk toko yang menjual makanan dan cemilan khas daerah.

 

(2)

Wajib Pajak harus melaporkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usahanya dimulai untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

 

(3)

Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) serta Maklumat sebagai tanda untuk diketahui umum.

 

(4)

Dikecualikan dari objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atau dengan omzet kurang dari Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Restoran.

 

(2)

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

 

(3)

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

(4)

Wajib Pajak Restoran wajib mencantumkan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek Pajak Restoran.

 

(5)

Dalam hal Wajib Pajak Restoran tidak mencantumkan Pajak Restoran dalam bukti transaksi yang diberikan kepada Subjek Pajak Restoran, maka jumlah pembayaran telah termasuk Pajak Restoran.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Persyaratan administrasi pemungutan Pajak Restoran meliputi:

 

a.

mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan jelas, benar dan lengkap;

 

b.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

 

c.

fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;

 

d.

fotokopi Surat Izin Tempat Usaha;

 

e.

fotokopi bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; dan

 

f.

apabila salah satu syarat pendaftaran tidak dapat dipenuhi maka cukup mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan fotokopi identitas, dan syarat lain yang belum dipenuhi menyusul.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 ayat baru yaitu ayat (4) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk prosedur penyetorannya, angsuran dan penundaan pembayaran, pembukuan dan pelaporan, keberatan dan banding, penagihan, kegiatan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi serta pengembalian kelebihan pembayaran, sama dengan prosedur pemungutan pajak.

 

 

Penyetoran Pajak Daerah melalui Bank Persepsi terdiri dari:

 

 

Bank Sumsel Babel yang disediakan di kantor Dispenda Kota Palembang dengan Kode Rekening Nomor: 150-165-5555 an. Pajak Daerah Kota Palembang. Penyetoran yang telah divalidasi di distribusikan kepada Bendahara Khusus Penerima yang bertugas:

 

 

a.

mencatat dan menjumlahkan SSPD yang telah divalidasi dan dicatat dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui Bendahara Khusus Penerima dan selanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum;

 

 

b.

membukukan realisasi penerimaan dan penyetoran setiap hari berdasarkan tindasan SSPD yang telah divalidasi oleh Bank; dan

 

 

c.

setiap hari meminta cetakan rekening Koran transaksi pembayaran pajak daerah kepada Bank Sumsel Babel.

 

(2)

Angsuran pembayaran dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

 

 

a.

menerima surat permohonan angsuran dari Wajib Pajak;

 

 

b.

mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam persetujuan perjanjian angsuran oleh Walikota;

 

 

c.

membuat surat perjanjian angsuran/penolakan angsuran yang ditandatangani oleh Walikota, dan apabila permohonan disetujui selanjutnya dibuatkan Daftar Surat Perjanjian Angsuran;

 

 

d.

menyerahkan Surat Perjanjian Angsuran/Penolakan angsuran kepada Wajib Pajak dan Daftar Surat Perjanjian Angsuran kepada Unit-unit lain yang terkait;

 

 

e.

pemberian angsuran terhadap piutang Pajak Daerah di atas 1 Milyar diberikan oleh Walikota Palembang dengan jumlah angsuran sebanyak 5 (lima) kali;

 

 

f.

pemberian angsuran terhadap piutang Pajak Daerah di bawah 1 Milyar diberikan oleh Kepala Dinas dengan uraian sebagai berikut:

 

 

 

Angsuran piutang untuk Pajak Restoran diberi keringanan dalam mengangsur sebagai berikut:

 

 

 

1.

piutang pajak <10 Juta sebanyak paling tinggi 2 (dua) kali angsuran;

 

 

 

2.

piutang pajak >10 Juta s/d 25 Juta sebanyak paling tinggi 4 (empat) kali angsuran;

 

 

 

3.

pajak >25 Juta s/d 50 Juta sebanyak paling tinggi 6 (enam) kali angsuran;

 

 

 

4.

piutang pajak >50 Juta sebanyak paling tinggi 10 (sepuluh) kali angsuran.

 

 

g.

Terhadap kondisi tertentu, jumlah angsuran dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Pajak.

 

(3)

Penundaan pembayaran dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

 

 

a.

menerima surat permohonan penundaan pembayaran dari Wajib Pajak;

 

 

b.

mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan penundaan pembayaran oleh Kepala Dinas;

 

 

c.

membuat surat persetujuan penundaan pembayaran/penolakan penundaan pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, apabila permohonan disetujui dibuatkan daftar persetujuan penundaan; dan

 

 

d.

menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Pajak dan daftar persetujuan penundaan kepada unit-unit lain yang terkait.

 

(4)

Penagihan dengan surat teguran dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

 

 

a.

membuat Daftar Surat Teguran Wajib Pajak 7 (tujuh) hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran;

 

 

b.

menerbitkan Surat Teguran;

 

 

c.

menyampaikan/Penyerahan Surat Teguran ke-1 Kepada Wajib Pajak yang bersangkutan;

 

 

d.

menyampaikan Surat Teguran ke-2 apabila setelah 7 (tujuh) hari diterimanya Surat Teguran ke-1 belum juga menyelesaikan pembayaran tunggakan;

 

 

e.

menyampaikan Surat Teguran ke-3 apabila setelah 7 (tujuh) hari diterimanya Surat Teguran ke-2 belum juga menyelesaikan pembayaran tunggakan; dan

 

 

f.

apabila sampai dengan Surat teguran ke-3 tidak juga menyelesaikan pembayaran tunggakan, maka akan ditindaklanjuti dengan penutupan sementara tempat usaha sampai proses penyelesaian pembayaran tunggakan dilaksanakan.

 

 

 

 

 

5.

Setelah ketentuan Pasal 24 ditambahkan 2 (dua) pasal baru, yaitu Pasal 25 dan Pasal 26 yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Restoran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 September 2016
WALIKOTA PALEMBANG,
ttd.
HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG
ttd.
HAROBIN MASTOFA