Peraturan Walikota Kota Mojokerto Nomor: 14 Tahun 2017

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) perlu kiranya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kota Mojokerto khususnya layanan di bidang pengujian kendaraan bermotor;

b.

bahwa agar pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dapat dilaksanakan dengan lebih optimal, efektif dan efisien serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Mojokerto.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

6.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Type Kendaraan Bermotor;

7.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan beserta Komponen-Komponennya;

8.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Type Baru;

9.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Type Baru;

10.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;

11.

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Mojokerto.

2.

Walikota adalah Walikota Mojokerto.

3.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Mojokerto.

4.

Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto.

5.

Unit pengujian kendaraan bermotor adalah Unit Pelaksanaan Tugas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Mojokerto.

6.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

7.

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

8.

Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

9.

Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

10.

Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

11.

Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

12.

Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.

13.

Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.

14.

Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap Kendaraan Bermotor yang wajib diujikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

16.

Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.

17.

Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.

18.

Kartu Uji adalah bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.

19.

Tanda uji adalah bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian Fisik yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.

20.

Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

21.

Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

22.

Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

23.

Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

24.

Kalibrasi adalah Kegiatan Pengecekan alat uji kendaraan bermotor untuk menentukan keakurasian alat pengujian kendaraan.

25.

Sertifikat registrasi uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor.

26.

Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa rancangan kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis.

27.

Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.

28.

Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji di luar wilayah domisili kendaraan.

29.

Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala.

30.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

(2)

Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala.

(3)

Setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan di wilayah daerah wajib melakukan uji berkala.

(4)

Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

(5)

Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:

 

a.

Pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan

 

b.

Pengesahan hasil uji.

 

 

 

 

 

(1)

Jenis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari:

 

a.

Uji berkala kendaraan bermotor meliputi:

 

 

1.

Uji berkala pertama;

 

 

2.

Uji berkala lanjutan.

 

b.

Numpang Uji meliputi:

 

 

1.

Numpang uji masuk;

 

 

2.

Numpang uji keluar.

 

c.

Mutasi uji meliputi:

 

 

1.

Mutasi uji masuk;

 

 

2.

Mutasi uji keluar.

 

d.

Uji kendaraan bermotor ubah bentuk (modifikasi);

 

e.

Ubah sifat kendaraan bermotor;

 

f.

Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan;

(2)

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor ditujukan terhadap:

 

a.

Mobil penumpang umum;

 

b.

Mobil bus;

 

c.

Mobil barang;

 

d.

Kereta gandengan;

 

e.

Kereta tempelan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menunjukan dan/atau melampirkan persyaratan sebagai berikut:

 

a.

Uji Berkala Kendaraan Bermotor meliputi:

 

 

1.

Uji Berkala Pertama

 

 

 

a)

Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) beserta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;

 

 

 

b)

Asli sertifikat registrasi uji tipe;

 

 

 

c)

Surat keterangan uji berkala pertama dari Dinas Perhubungan dan/atau kode registrasi;

 

 

 

d)

Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;

 

 

 

e)

Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;

 

 

 

f)

Surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik perusahaan;

 

 

 

g)

Surat Kuasa bermaterai jika dikuasakan;

 

 

 

h)

Gesekan nomor rangka dan nomor mesin.

 

 

2.

Uji Berkala Lanjutan

 

 

 

a)

Asli dan fotokopi kartu uji;

 

 

 

b)

Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;

 

 

 

c)

Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;

 

 

 

d)

Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;

 

 

 

e)

Surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik perusahaan;

 

 

 

f)

Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;

 

 

 

g)

Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.

 

b.

Numpang Uji meliputi:

 

 

1.

Numpang Uji Masuk

 

 

 

a)

Asli dan fotokopi kartu uji;

 

 

 

b)

Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) serta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;

 

 

 

c)

Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;

 

 

 

d)

Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;

 

 

 

e)

Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;

 

 

 

f)

Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;

 

 

 

g)

Surat keterangan atau rekomendasi numpang uji dari daerah asal;

 

 

 

h)

Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.

 

 

2.

Numpang Uji Keluar

 

 

 

a)

Asli dan fotokopi kartu uji;

 

 

 

b)

Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;

 

 

 

c)

Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;

 

 

 

d)

Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;

 

 

 

e)

Surat keterangan persetujuan numpang uji dari daerah tujuan numpang uji;

 

 

 

f)

Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;

 

 

 

g)

Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan.

 

c.

Mutasi Uji meliputi:

 

 

1.

Mutasi Uji Masuk

 

 

 

a)

Asli dan fotokopi kartu uji;

 

 

 

b)

Asli kartu induk kendaraan bermotor;

 

 

 

c)

Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) serta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;

 

 

 

d)

Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;

 

 

 

e)

Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;

 

 

 

f)

Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;

 

 

 

g)

Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;

 

 

 

h)

Surat keterangan mutasi uji kendaraan dari Dinas Perhubungan dan/atau kode registrasi;

 

 

 

i)

Surat keterangan atau rekomendasi mutasi dari daerah asal;

 

 

 

j)

Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.

 

 

2.

Mutasi Uji Keluar

 

 

 

a)

Asli dan fotokopi kartu uji;

 

 

 

b)

Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;

 

 

 

c)

Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;

 

 

 

d)

Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;

 

 

 

e)

Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;

 

 

 

f)

Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan.

 

d.

Uji Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk (modifikasi):

 

 

1.

Asli dan fotokopi kartu uji;

 

 

2.

Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;

 

 

3.

Sertifikat registrasi uji tipe;

 

 

4.

Surat keterangan ubah bentuk kendaraan dari Dinas Perhubungan kota dan/atau kode registrasi;

 

 

5.

Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;

 

 

6.

Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;

 

 

7.

Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;

 

 

8.

Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;

 

 

9.

Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.

 

e.

Ubah Sifat Kendaraan Bermotor:

 

 

1.

Asli dan fotokopi kartu uji;

 

 

2.

Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;

 

 

3.

Menunjukkan dan/atau melampirkan surat keterangan ubah sifat dan/atau surat pencabutan izin trayek dari dinas perhubungan;

 

 

4.

Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;

 

 

5.

Asli kartu tanda penduduk pemohon;

 

 

6.

Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;

 

 

7.

Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;

 

 

8.

Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.

 

f.

Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan:

 

 

1.

Surat permohonan penilaian kondisi teknis kendaraan

 

 

2.

Asli dan fotokopi kartu uji;

 

 

3.

Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;

 

 

4.

Surat pengantar Kepala Instansi;

 

 

5.

Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;

 

 

6.

Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti.

(2)

Permohonan bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

 

a.

Menunjukan dan/atau melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, serta bukti pengumuman kehilangan bukti lulus Uji Berkala pada media massa bagi bukti lulus Uji Berkala yang hilang; atau

 

b.

Bukti lulus Uji Berkala yang rusak bagi permohonan bukti lulus Uji Berkala yang rusak

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Penguji yang memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor

(2)

Bentuk pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengujian kendaraan bermotor tetap.

(3)

Pengujian kendaraan bermotor tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dengan menggunakan peralatan uji mekanis berpedoman pada persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4)

Bagan alur proses pelayanan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

(5)

Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b angka 1, huruf c angka 1, dan huruf d sudah lengkap dan benar, Penguji melaksanakan pengujian kendaraan dan hasilnya dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Teknis yang dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

(6)

Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian, diberikan bukti lulus Uji Berkala kendaraan bermotor.

(7)

Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

(8)

Kartu Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat data mengenai:

 

a.

nomor dan tanggal sertifikat registrasi Uji Tipe;

 

b.

foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang Kendaraan Bermotor;

 

c.

nomor uji Kendaraan;

 

d.

nama pemilik;

 

e.

alamat pemilik;

 

f.

merek dan tipe;

 

g.

jenis;

 

h.

tahun pembuatan atau perakitan;

 

i.

isi silinder;

 

j.

daya motor penggerak;

 

k.

nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;

 

I.

berat kosong Kendaraan;

 

n.

ukuran ban;

 

o.

kelas jalan terendah yang boleh dilalui;

 

p.

ukuran utama Kendaraan;

 

q.

daya angkut;

 

r.

masa berlaku hasil uji;

 

s.

bahan bakar yang digunakan;

 

t.

hasil uji;

 

u.

JBB dan/atau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus;

 

v.

JBI dan/atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus.

(9)

Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat keterangan mengenai:

 

a.

nomor kendaraan;

 

b.

nomor uji Kendaraan;

 

c.

JBI dan/atau JBKI;

 

d.

daya angkut orang dan barang;

 

e.

masa berlaku uji Kendaraan;

 

f.

muatan sumbu terberat.

(10)

Setiap Kendaraan wajib uji yang telah dilakukan Uji Berkala untuk pertama kali diberi nomor uji Kendaraan Bermotor.

(11)

Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) harus memuat kode provinsi, kode Kabupaten/Kota, kode jenis Kendaraan Bermotor, kode tahun pendaftaran uji, dan nomor urut pengujian.

(12)

Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai Kendaraan wajib uji.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Ill Peraturan Walikota ini.

(2)

Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan:

 

a.

item yang tidak lulus uji;

 

b.

alasan tidak lulus uji;

 

c.

perbaikan yang harus dilakukan; dan

 

d.

waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.

(3)

Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Perhubungan.

(4)

Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diterima, Kepala Dinas Perhubungan menunjuk penguji lainnya untuk melakukan pemeriksaan ulang dan tidak dikenakan tarif retribusi.

(5)

Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditolak, maka kendaraan tetap dinyatakan tidak lulus uji dan pemilik kendaraan tidak dapat mengajukan permohonan keberatan kembali.

(6)

Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.

(7)

Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah 7 (tujuh) hari terhitung dari dikeluarkannya surat keterangan tidak lulus uji.

 

 

 

 

 

(1)

Uji Berkala terhadap kendaraan bermotor wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(2)

Masa uji berkala kendaraan bermotor berlaku selama 6 (enam) bulan.

(3)

Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan uji Berkala berikutnya.

(4)

Pendaftaran untuk pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku uji.

(5)

Kendaraan Bermotor asing yang wajib Uji Berkala dan digunakan di daerah wajib mengikuti ketentuan Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

(1)

Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilakukan di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.

(2)

Dalam keadaan tertentu uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.

(3)

Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dilakukan pada Kendaraan Bermotor di daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan pengujian Numpang Uji keluar.

(4)

Surat Keterangan Numpang Uji Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) kali uji.

(5)

Tidak dibenarkan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor numpang uji, apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut:

 

a.

kartu uji berkala habis kolom pengesahannya;

 

b.

kartu uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca;

 

c.

kartu uji berkala dipalsukan.

(6)

Tidak dibenarkan melaksanakan numpang uji terhadap kendaraan yang masih berada dalam satu wilayah Provinsi dan/atau yang berada pada wilayah Provinsi yang bersebelahan dengan wilayah Provinsi tempat Unit pengujian kendaraan bermotor yang menjadi daerah tujuan numpang uji.

 

 

 

 

 

(1)

Pemilik Kendaraan Bermotor harus melaporkan secara tertulis kepada Unit pengujian kendaraan bermotor apabila Kendaraan bermotornya dioperasikan di wilayah lain di luar wilayah daerah secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan.

(2)

Tidak dibenarkan numpang uji kendaraan ke daerah lain lebih dari 1 (satu) kali, kecuali dilakukan mutasi uji kendaraan.

(3)

Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 2, diberikan Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan.

(4)

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Instansi yang berwenang untuk proses lebih lanjut.

(5)

Tidak dibenarkan melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor yang melakukan mutasi uji apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut:

 

a.

Tidak disertai dengan surat keterangan mutasi uji kendaraan dari daerah asal kendaraan bermotor sebelum dimutasi;

 

b.

Tidak dilengkapi kartu induk asli yang berisi data selama kendaraan tersebut menjadi kendaraan wajib uji di daerah asal.

 

 

 

 

 

(1)

Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan dilaksanakan oleh petugas penguji Kendaraan Bermotor.

(2)

Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang mengajukan permohonan akan mendapatkan surat keterangan tentang kondisi teknis kendaraan, yang selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan penghapusan kendaraan.

(3)

Usulan penghapusan kendaraan bermotor dinas operasional agar diajukan karena keterpaksaan mengingat kondisi kendaraan yang bersangkutan sudah tidak dapat dipergunakan dan jika tidak dihapuskan menjadi tidak ekonomis, boros, kurang berdaya guna, dan tidak berhasil guna.

(4)

Kendaraan bermotor dinas operasional yang dapat diusulkan penghapusannya adalah kendaraan dinas operasional yang sudah terus menerus dipergunakan melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pemakaian terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya tercatat dalam daftar inventaris instansi terkait.

(5)

Kendaraan bermotor dinas operasional untuk pelaksanaan tugas khusus seperti: mobil ambulance, mobil sel lembaga permasyarakatan, mobil tahanan kejaksaan, mobil tahanan kepolisian, mobil pemadam kebakaran, mobil patroli, dan tugas khusus lainnya, belum dapat diajukan usulan penghapusannya jika belum tersedia kendaraan baru sebagai penggantinya karena secara langsung akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi terkait.

 

 

 

 

 

 

Tata cara pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

a.

Pemohon dengan membawa kendaraan uji mengajukan permohonan uji kendaraan bermotor di loket pelayanan dengan melengkapi persyaratan uji dan membayar biaya retribusi uji.

b.

Petugas pada loket pelayanan

 

1)

Menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan uji yang diajukan pemohon;

 

2)

Menerima pembayaran retribusi uji dari pemohon dan memberikan tanda terima pembayaran retribusi uji;

 

3)

Memberitahukan kepada Pemohon untuk masuk ke ruang pengujian kendaraan sesuai antrian uji.

c.

Petugas penguji di gedung uji

 

1)

melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap kondisi teknis kendaraan dan ambang batas laik jalan kendaraan sebagaimana format Pengujian berkala;

 

2)

melaporkan hasil pemeriksaan ke dalam perangkat pemeriksaan pada sistem informasi dan manajemen pengujian kendaraan bermotor (SIM PKB);

 

3)

memberitahukan dan/atau menunjukan secara visual tentang kerusakan teknis kendaraan kepada pemohon uji.

d.

Petugas pengesah hasil uji

 

1)

memberikan dan/atau mengesahkan hasil pemeriksaan teknis pada kartu uji dan memberikan tanda uji, jika kendaraan uji dinyatakan lulus uji;

 

2)

memberikan surat keterangan tidak lulus uji, jika kendaraan uji dinyatakan tidak lulus uji;

 

3)

dalam hal kendaraan uji berkala pertama kali, penguji akan memverifikasi dan/atau menghitung hasil pemeriksaan dan pengukuran dimensi kendaraan uji untuk menentukan; daya angkut, muatan sumbu terberat (MST), jumlah berat yang diizinkan (JBI), dan kelas jalan terendah yang harus dilalui;

 

4)

setelah dilakukan verifikasi dan penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka akan diberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis surat dan rekomendasi yang dikeluarkan dan/atau digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor terdiri dari:

 

a.

Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan;

 

b.

Surat Keterangan Numpang Uji kendaraan;

 

c.

Surat keterangan kendaraan bermotor ubah bentuk (modifikasi);

 

d.

Surat keterangan kendaraan bermotor ubah sifat;

 

e.

Surat Keterangan Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Usulan Penghapusan.

(2)

Format surat Keterangan yang digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

(3)

Bagan alur proses untuk mendapatkan surat yang digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penandatanganan Jenis surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

(2)

Penandatanganan Jenis surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d.2 dilakukan oleh Petugas pengesah hasil uji.

(3)

Penandatangan dalam Kartu Uji dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

(4)

Penandatanganan Jenis surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dilimpahkan kewenangan penandatanganannya kepada Kepala Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana.

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.

(2)

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

(1)

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

(2)

Masa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila kendaraan bermotor wajib uji mengalami:

 

a.

kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan atau perubahan fisik pada kendaraan bermotor;

 

b.

perubahan fisik sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan/atau teknis.

 

 

 

 

 

 

(1)

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 5% (lima persen) dari target yang telah ditetapkan.

(3)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

 

 

 

 

 

 

Dalam hal kendaraan wajib uji tidak diujikan tepat pada waktunya dikenakan saksi administrasi setiap bulan keterlambatan yang besarnya ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari biaya pokok retribusi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal adanya laporan tentang terjadi pelanggaran dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor maka Walikota dapat membentuk Tim evaluasi yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan pelanggaran di bidang penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

(3)

Wewenang Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

 

b.

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pelanggaran dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor;

 

c.

meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor;

 

d.

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran dalam penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor;

 

e.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.

 

 

 

 

 

 

Ketentuan tentang pengaduan, saran dan masukan terhadap hal hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 16 Januari 2017
WALIKOTA MOJOKERTO
ttd
MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 16 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
ttd
MAS AGOES NIRIBITO .M.W.,S.H.M.St

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 14