Peraturan Walikota Kota Cirebon Nomor: 40 Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 57 Tahun 2011 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

b.

bahwa sehubungan adanya perubahan dan penambahan serta penyempurnaan tata laksana pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, sehingga perlu mengubah atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 5 Seri C);

10.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 42 Seri C);

11.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);

12.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

13.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

14.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);

15.

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 72);

16.

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 57);

 

 

 

 

 

PERATURAN WALI KOTA KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 57 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah Kota adalah Kota Cirebon.

 

2.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

 

3.

Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.

 

4.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

 

5.

Dinas adalah Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Cirebon.

 

6.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Cirebon.

 

7.

Izin adalah Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.

 

8.

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

 

9.

Pelelangan ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat.

 

10.

Penyelenggara Pelelangan Ikan adalah setiap orang atau badan yang memiliki keahlian di bidang pelelangan ikan.

 

11.

Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli semua jenis ikan dan hasil laut lainnya secara lelang yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

 

12.

Koperasi adalah koperasi primer perikanan dan/atau koperasi primer lainnya yang memiliki unit usaha perikanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

 

13.

Biaya Lelang adalah biaya yang diperlukan dan dihimpun oleh penyelenggara lelang yang mendapat izin dari Wali Kota untuk biaya administrasi lelang.

 

14.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

 

15.

Bakul adalah orang atau sekelompok orang yang membeli ikan dan hasil laut lainnya secara lelang di TPI.

 

16.

Kasir TPI adalah petugas yang berfungsi sebagai bendahara penerima yang ditugaskan di TPI.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan BAB III RUANG LINGKUP, yakni Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

 

a.

tata cara pelaksanaan pelelangan ikan;

 

b.

lokasi TPI;

 

c.

penyelenggaraan pelelangan ikan;

 

d.

tata cara permohonan, persyaratan, perpanjangan, penolakan dan pencabutan izin;

 

e.

administrasi pelelangan ikan;

 

f.

pembinaan dan pengawasan; dan

 

g.

perencanaan dan pelaporan.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Ikan laut hasil tangkapan nelayan dengan perahu dan/atau kapal yang didaratkan di wilayah daerah wajib dijual secara lelang di TPI, kecuali yang dimanfaatkan untuk:

 

 

a.

mencukupi keperluan konsumsi nelayan dan/atau keluarganya selama tidak untuk diperjualbelikan;

 

 

b.

kegemaran atau hobi; dan

 

 

c.

penelitian atau riset.

 

(2)

Hasil penangkapan ikan yang merupakan komoditas ekspor, pelaksanaan pelelangannya harus diprioritaskan, serta penanganannya dilakukan secara khusus.

 

(3)

Hasil ikan yang menerapkan rantai dingin dan penangannya secara khusus, penjualannya bisa tidak melalui lelang.

 

(4)

Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

 

 

a.

penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT); dan

 

 

b.

penerapan sistem rantai dingin.

 

(5)

Bagi Ikan yang menggunakan rantai dingin dan tidak dilakukan pelelangan maka harga ikan berdasarkan harga pasar terbaru.

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

TPI dibangun oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah Kota.

 

(2)

Lokasi TPI Pemerintah Daerah Kota adalah:

 

 

a.

TPI Kesenden;

 

 

b.

TPI Pesisir;

 

 

c.

TPI Cangkol; dan

 

 

d.

TPI PPN Kejawanan.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dapat dilaksanakan oleh:

 

 

a.

Dinas; dan

 

 

b.

Koperasi.

 

(2)

Dalam hal Penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang dilaksanakan oleh Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan izin dari Wali Kota.

 

(3)

Wali Kota dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan dan penerbitan izin kepada Dinas.

 

(4)

Surat izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan berlaku 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.

 

(5)

Koperasi yang dalam pelaksanaan pengelolaan Pelelangan Ikan tidak mematuhi ketentuan, maka Dinas dapat mencabut izin.

 

(6)

Setiap tahun dilakukan Herregistrasi oleh Wali Kota melalui Dinas dengan menggunakan formulir Model PI.13.

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Koperasi pelaksana Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, bertanggung jawab:

 

a.

melaksanakan Pelelangan Ikan;

 

b.

menyelenggarakan proses Pelelangan Ikan dengan memegang asas keadilan, transparansi dan akuntabel;

 

c.

memungut retribusi tempat pelelangan dari hasil pelelangan;

 

d.

menyetorkan penerimaan retribusi tempat pelelangan ke kas daerah melalui bendahara penerima yang ditunjuk;

 

e.

membuat laporan tentang pelaksanaan tugas, baik bidang teknis maupun administrasi TPI;

 

f.

menyelenggarakan administrasi Pelelangan Ikan dengan tertib dan teratur; dan

 

g.

menjaga/memelihara terhadap sanitasi dan higienis tempat Pelelangan Ikan agar dalam kondisi terawat baik, bersih, indah dan nyaman.

 

 

 

 

 

7.

Diantara Ketentuan Pasal 10 dengan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 10A berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Personalia unit Pelelangan Ikan yang dikelola Koperasi sekurang-kurangnya terdiri dari:

 

 

a.

Pimpinan TPI;

 

 

b.

Kasir;

 

 

c.

Pencatat;

 

 

d.

Juru Tawar;

 

 

e.

Juru Timbang; dan

 

 

f.

Tata Usaha;

 

(2)

Jumlah personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta kelancaran kerja, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.

 

(3)

Pelaksanaan Pelelangan Ikan dipimpin oleh pimpinan TPI (Manajer) dibantu oleh personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

(4)

Ketua pimpinan Koperasi merangkap menjadi Manajer TPI.

 

(5)

Ketua Pimpinan Koperasi wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelelangan baik administrasi maupun keuangan kepada Wali Kota dan memberikan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi keuangan, kelautan dan Koperasi.

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN, yakni Pasal 17, dan Pasal 18 dihapus.

 

 

 

 

 

9.

Ketentuan BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN, yakni Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dihapus.

 

 

 

 

 

10.

Ketentuan BAB XII TATA CARA PENAGIHAN, yakni Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 dihapus.

 

 

 

 

 

11.

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang kelautan bertugas mengawasi dan melakukan membina tatalaksana pelelangan dan produksi ikan.

 

(2)

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang Koperasi bertugas mengawasi dan melakukan membina perkoperasian.

 

(3)

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang keuangan dan retribusi bertugas mengawasi dan membina penarikan retribusi dan keuangan.

 

 

 

 

 

12.

Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Manajer TPI diwajibkan membuat laporan terdiri dari laporan kegiatan Penyelenggaraan Pelelangan ikan dengan menggunakan formulir Model PI.11, setiap bulan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas sepengetahuan pemegang izin penyelenggaraan pelelangan ikan.

 

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukan bagi:

 

 

a.

Kepala Dinas; dan

 

 

b.

Arsip pada TPI yang bersangkutan.

 

(3)

Penyampaian Laporan kepada Kepala Dinas paling lambat setiap tanggal 2 pada bulan berikutnya.

 

 

 

 

 

13.

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Dinas setiap bulan diwajibkan membuat laporan kolektif penyelenggaraan pelelangan ikan dengan menggunakan formulir Model PI. 12 untuk semua TPI yang berada di wilayah kerjanya.

 

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan:

 

 

a.

Wali Kota; dan

 

 

b.

Arsip pada Dinas.

 

(3)

Penyampaian laporan kepada Wali Kota paling lambat setiap tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon selaku bagian yang melaksanakan monitoring dan evaluasi urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.

 

 

 

 

 

14.

Ketentuan Pasal 36 dihapus.

 

 

 

 

 

15.

Ketentuan Pasal 37 dihapus.

 

 

 

 

 

16.

Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bentuk Formulir yang digunakan dalam penyelenggaraan pelelangan ikan terdiri dari:

 

 

 

(2)

Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

 

 

 

 

 

17.

Ketentuan Pasal 40 dihapus.

 

 

 

 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 September 2019
WALI KOTA CIREBON,
ttd.
NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 3 September 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,
ttd.
ANWAR SANUSI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 40