Peraturan Walikota Kota Cimahi Nomor: 44 Tahun 2019

 

bahwa untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

 

1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1.

Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang di jalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang belum dipakai.

2.

Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda­-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

3.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (B UMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4.

Sidang adalah Pelayanan Tera/Tera Ulang di tempat­ tempat tertentu.

5.

Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.

6.

Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.

7.

Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.

8.

Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.

9.

Ala t perlengkapan adalah alat yang di peruntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

10.

Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat dan uji kompetensi fungsional Penera.

11.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional umum yang di tunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

12.

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

13.

Kas daerah adalah Kas Daerah Kota Cimahi.

14.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

15.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

16.

Pendaftaran adalah kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya dan/atau didaftar berdasarkan penjaringan menjadi wajib retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.

17.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

18.

Bendahara Penerimaan Retribusi adalah pejabat fungsional umum yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi bendahara penerima retribusi dalam menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perangkat daerah.

19.

Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa pelayanan Tera/Tera ulang adalah retribusi atas jasa pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang di wajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang di sediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah.

20.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

21.

Masa retribusi adalah jangka waktu dari UTTP ditera, ditera ulang, atau diuji sampai dengan UTTP tersebut wajib ditera ulang, atau diuji kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

23.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

24.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

25.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

26.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga/atau denda.

27.

Surat Keterangan Hasil Pengujian, yang selanjutnya disingkat SKHP, adalah surat keterangan yang menyatakan UTTP yang diuji sesuai dengan ketentuan syarat teknis.

28.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang retribusi daerah.

29.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD ML adalah Unsur Pelaksana Teknis Pada Dinas Yang Berada Di bawah Dan Bertanggung Jawab Kepada Kepala Dinas Melalui Sekretaris Dinas.

30.

Kepala UPTD-ML adalah Kepala UPTD-ML Pada Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi.

31.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

32.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

33.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

34.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

35.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

36.

Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.

37.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

 

BAB II
KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
 

Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kemetrologian berwenang melakukan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang kepada wajib retribusi.

 

BAB III
TEMPAT PELAYANAN TERA/TERA ULANG
 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan melaksanakan pelayanan kemetrologian tera/tera ulang di:

a.

kantor; atau

b.

luar kantor.

 

Pelayanan tera/tera ulang di kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan di kantor UPTD Metrologi Legal.

 

(1)

Pelayanan tera/tera ulang di luar kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilakukan di:

 

a.

Pasar; atau

 

b.

tempat UTTP terpasang.

(2)

Pelayanan tera/tera ulang di Pasar sebagaiman­a dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan Sidang Pasar.

(3)

Pelayanan tera/tera ulang di Tempat UTTP terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap UTTP yang:

 

a.

tidak mudah dipindahkan; atau

 

b.

mempunyai kekhususan.

(4)

UTTP yang mempunyai kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu UTTP yang:

 

a.

rentan terjadi perubahan; atau

 

b.

sangat dibutuhkan.

(5)

UTTP yang rentan terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaitu UTTP yang memiliki Kelas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)

UITP yang sangat dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yaitu UITP yang dinyatakan sangat dibutuhkan oleh Wajib Tera.

 

(1)

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kemetrologian melaksanakan pelayanan tera/tera ulang di Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan membentuk tim sidang pasar.

(2)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kemetrologian.

(3)

Tim sidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

 

a.

penera;

 

b.

pembantu teknis;

 

c.

bendahara penerimaan retribusi; dan

 

d.

pembantu umum.

 

Wajib Tera yang melakukan tera/tera ulang di tempat UITP terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dapat meminta SKHP.

 

(1)

Wajib tera yang akan melakukan tera/tera ulang harus mengajukan pendaftaran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kemetrologian.

(2)

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir pendaftaran.

(3)

Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.

 

(1)

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2)

Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pernyataan:

 

a.

diterima; atau

 

b.

ditolak.

(3)

Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(1)

Wajib tera yang diterima pendaftarannya harus mempersiapkan UTIP untuk di tera/tera ulang.

(2)

Persiapan UTIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dengan melakukan pembersihan terhadap UTIP yang akan di tera/tera ulang.

(3)

Selain harus dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk UTIP terpasang di tempat yang akan di tera/tera ulang harus dilakukan lokalisasi terlebih dahulu.

 

(1)

Wajib tera yang melakukan tera/tera ulang untuk UTIP terpasang di tempat melakukan lokalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) untuk memudahkan pelaksanaan tera/tera ulang.

(2)

Lokalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

 

a.

mengumpulkan UTIP dalam satu area; atau

 

b.

mengosongkan area sekitar UTIP.

 

Wajib tera yang melaksanakan tera/tera ulang di Kantor harus membawa UTIP ke Kantor Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kemetrologian.

 

Penera melakukan tera/tera ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Penera memberi tanda bahwa UTIP akan ditera/tera ulang pada setiap UTIP yang akan ditera/tera ulang.

 

Penera melaksanakan pelayanan pengujian tera/tera ulang pada UTIP yang telah diberi tanda.

 

(1)

Penera berdasarkan pengujian tera/tera ulang pada UTIP mengeluarkan pernyataan:

 

a.

sah; atau

 

b.

batal.

(2)

Pernyataan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan membubuhkan cap tanda tera pada UTIP.

(3)

Pembubuhkan cap tanda tera pada UTIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Pernyataan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disertai jaminan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Pernyataan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan rekomendasi.

 

Dalam hal UITP berdasarkan pengujian tera/tera ulang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, wajib tera harus melakukan tindakan sesuai dengan rekomendasi.

 

Jika wajib tera telah melakukan tindakan sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka UITP dapat ditera/tera ulang tanpa mendaftar kembali.

 

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 

Tata cara pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang yaitu sebagai berikut:

a.

Sidang kantor:

b.

Sidang Pasar; dan

c.

di tempat UITP terpasang.

 

Pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang pada sidang kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a, dilakukan di kantor UPTD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pelayanan kemetrologian setelah wajib retribusi menerima pelayanan tera/tera ulang.

 

(1)

Pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang pada sidang Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b, dilakukan di Pasar setelah wajib retribusi menerima pelayanan tera/tera ulang.

(2)

Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pasar tempat dilaksanakannya sidang tera.

 

Pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang pada di tempat UTIP terpasang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c, dilakukan di tempat UTIP terpasang setelah wajib retribusi menerima pelayanan tera/tera ulang.

 

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­-undangan.

 

(1)

Pemungutan retribusi tera/tera ulang dilakukan dengan cara pembayaran:

 

a.

Tunai; atau

 

b.

Non tunai.

(2)

Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui rekening bank yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kemetrologian.

 

Retribusi dipungut menggunakan SKRD.

 

Wajib retribusi yang telah menerima SKRD harus membayar retribusi paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

 

Wajib retribusi wajib membayar retribusi sampai dengan batas jatuh tempo yang telah ditentukan.

 

Jika wajib retribusi tera/tera ulang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, maka wajib retribusi akan dikenakan sanksi administratif berupa denda bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 didahului dengan Surat Teguran.

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi.

(2)

Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui UPTD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pelayanan kemetrologian.

(3)

Wali Kota melalui kepala UPTD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pelayanan kemetrologian dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan keputusan.

(4)

Wali Kota melalui kepala UPTD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pelayanan kemetrologian dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

 

Dalam hal Wali Kota melalui kepala UPTD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pelayanan kemetrologian tidak memberikan keputusan sampai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) telah dilampaui, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

 

(1)

Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(2)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

 

BAB V
BENTUK NASKAH DINAS
 

(1)

Dokumen Retribusi terdiri dari STRD, SSRD, SKRD, SKRDLB, surat teguran dan kuitansi retribusi.

(2)

Bentuk STRD, SSRD, SKRD, SKRDLB, surat teguran, dan kuitansi retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

 

Bentuk:

a.

formulir pendaftaran;

b.

Bagan alur penyelesaian permohonan pendaftaran wajib retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan

c.

Bagan alur penyelesaian permohonan pelayanan tera/tera ulang di UPTD-ML atau di tempat UTTP terpasang yang tidak mudah dipindahkan atau mempunyai kekhususan (loko), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

 

BAB VI
PENYETORAN HASIL PEMUNGUTAN RETRIBUSI
 

(1)

Bendahara penerimaan retribusi wajib menyetorkan retribusi hasil penerimaan kepada rekening kas umum daerah dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak uang retribusi diterima.

(2)

Dalam hal penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, bendahara penerimaan menyetorkan retribusi pada hari kerja berikutnya.

 

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
 

Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kemetrologian melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi tera di Pemerintah Daerah.

 

(1)

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kemetrologian melaporkan pelaksanaan pemungutan retribusi tera di Pemerintah Daerah.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

 

BAB VIII
PENDANAAN
 

Pendanaan Pelaksanaan pemungutan Retribusi tera bersumber dari:

a.

APBD; dan/atau

b.

sumber lain yang sah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

 

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal
WALI KOTA CIMAHI,
Ttd.
AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI
ttd.
DIKDIK S. NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NO 494