Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor: 44 Tahun 2016

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, transparansi, serta mengoptimalkan perencanaan dan evaluasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Bogor, perlu dikembangkan Sistem Informasi Pengelolaan PBB P2;

b.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan PBB P2 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Bogor.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

14.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

15.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);

16.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1 Seri B).

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA BOGOR.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Bogor.

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Walikota adalah Walikota Bogor.

4.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemungutan pajak daerah.

5.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak atau dapat disingkat dengan PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

6.

Objek Pajak adalah objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

7.

Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan PBB P2.

8.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.

9.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

10.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

11.

Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak diberikan pada saat dilakukan pendaftaran dan/atau pendataan objek pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan dan sebagai sarana WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

12.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

13.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang kepada WP.

14.

Piutang PBB-P2 dalam basis data PBB adalah pokok ketetapan dikurangi dengan pembayaran, tidak termasuk pembayaran atas denda, per tanggal dimulainya Pemeliharaan Basis Data PBB P2.

 

 

 

 

 

 

Pengembangan sistem pengelolaan PBB P2 bertujuan untuk:

a.

mengoptimalkan perencanaan dan evaluasi penerimaan PBB P2;

b.

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemungutan PBB P2;

c.

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB P2;

d.

meningkatkan kinerja aparatur pengelola pemungutan PBB P2.

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup pengembangan pengelolaan PBB P2 meliputi:

a.

pembuatan aplikasi sistem informasi PBB P2 di Kecamatan dan Kelurahan;

b.

penyusunan kebijakan pemberian insentif pemungutan PBB P2 pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan secara proporsional berdasarkan nilai realisasi;

c.

pelaksanaan penilaian Kecamatan dan Kelurahan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemungutan PBB P2 dikembangkan Sistem Informasi Pengelolaan PBB P2.

(2)

Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun aplikasi berbasis web.

 

 

 

 

 

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyajikan:

a.

potensi, target, dan realisasi PBB P2;

b.

peringkat realisasi PBB P2:

 

1)

peringkat Kecamatan se-Daerah;

 

2)

peringkat Kelurahan se-Daerah;

 

3)

peringkat Kelurahan per-Kecamatan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka optimalisasi, tertib pengelolaan, dan kepastian hukum disusun Target Penerimaan PBB P2 di Daerah.

(2)

Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perhitungan target potensi murni dan target potensi piutang.

(3)

Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari target tingkat Kecamatan se-Daerah.

(4)

Target tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan gabungan dari target tingkat Kelurahan se-Kecamatan dimaksud.

(5)

Target Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan perhitungan target potensi murni dan target potensi piutang Kelurahan.

 

 

 

 

 

Rincian target Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Walikota, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau APBD Perubahan ditetapkan.

 

 

 

 

 

(1)

Untuk kelancaran perencanaan dan evaluasi penerimaan PBB P2 tingkat Kecamatan dan Kelurahan ditunjuk paling sedikit 1 (satu) orang aparatur Perangkat Daerah untuk menjadi Koordinator Kecamatan.

(2)

Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas antara lain memfasilitasi, menjembatani informasi, dan mengkomunikasikan kebijakan pemungutan PBB P2 antara Perangkat Daerah dengan Kecamatan dan Kelurahan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka penyusunan rencana target penerimaan PBB P2 Daerah, Kecamatan menyampaikan asumsi target penerimaan Kecamatan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah.

(2)

Asumsi target penerimaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian asumsi target penerimaan Kelurahan.

(3)

Dalam rangka penyusunan asumsi target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kecamatan dan Kelurahan berpedoman pada:

 

a.

realisasi tahun sebelumnya;

 

b.

realisasi berjalan;

 

c.

asumsi piutang yang dapat ditagih.

(4)

Asumsi target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan rencana pendapatan daerah dari sektor PBB P2 yang kemudian disandingkan dengan rencana pengelolaan pemungutan PBB P2 tingkat Kota.

 

 

 

 

 

Penyusunan target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikoordinasikan oleh Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

 

 

 

 

 

 

Evaluasi ditujukan antara lain untuk:

a.

merumuskan strategi dan kebijakan optimalisasi pemungutan PBB P2;

b.

melakukan evaluasi penerimaan;

c.

identifikasi masalah dan pemecahan masalah pengelolaan PBB P2.

 

 

 

 

 

(1)

Evaluasi realisasi penerimaan PBB P2 dilakukan secara berjenjang.

(2)

Evaluasi tingkat Kota dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Kepala Perangkat Daerah.

(3)

Evaluasi tingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat.

(4)

Evaluasi realisasi tingkat Kelurahan dilakukan oleh Lurah.

 

 

 

 

 

 

Kepada pemungut dan pembantu pemungutan PBB P2 pada tingkat Kecamatan dan Kelurahan diberikan insentif pemungutan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

(1)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan berdasarkan akumulasi realisasi tingkat Kota secara proporsional berdasarkan realisasi masing-masing Kecamatan dan Kelurahan.

(2)

Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penilaian Kecamatan dan Kelurahan bertujuan untuk:

 

a.

meningkatkan kepatuhan WP;

 

b.

memberikan apresiasi langsung kepada masyarakat.

(2)

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan melalui sistem informasi pengelolaan PBB P2.

 

 

 

 

 

(1)

Hasil penilaian Kecamatan dan Kelurahan terbaik ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2)

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

(3)

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:

 

a.

penetapan penilaian;

 

b.

Kecamatan dan Kelurahan Pencapaian PBB P2 terbaik;

 

c.

jumlah anggaran penghargaan Pencapaian PBB P2 terbaik;

 

d.

batasan kegiatan yang dapat dibiayai (penggunaan anggaran).

 

 

 

 

 

Penilaian, penetapan, dan perencanaan serta penggunaan anggaran pengelola PBB P2 terbaik dapat disimulasikan sebagai berikut:

 

 

Kriteria penilaian PBB P2 sebagaimana tabel berikut:

 

 

 

 

 

Penilaian pengelolaan PBB P2 dilakukan terhadap:

a.

Kelurahan Pencapaian PBB P2 terbaik tingkat Kecamatan se-Daerah;

b.

Kelurahan Pencapaian PBB P2 terbaik se-Daerah;

c.

Kecamatan Pencapaian PBB P2 terbaik se-Daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepada Kecamatan dan Kelurahan Pencapaian PBB P2 terbaik diberikan penghargaan.

(2)

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa:

 

a.

piagam penghargaan kepada pemangku jabatan terkait;

 

b.

anggaran penghargaan pencapaian PBB P2 terbaik.

 

 

 

 

 

(1)

Penghargaan berupa prioritas plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

 

a.

tingkat Kecamatan:

 

 

1.

Kelurahan Pencapaian PBB P2 Terbaik I tingkat Kecamatan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

 

 

2.

Kelurahan Pencapaian PBB P2 Terbaik II tingkat Kecamatan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

 

b.

tingkat Kota:

 

 

1.

Kecamatan Pencapaian PBB P2 Terbaik Tingkat Daerah:

 

 

 

a)

terbaik I sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

 

 

 

b)

terbaik II sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

 

 

2.

Kelurahan Pencapaian PBB P2 Terbaik se-Daerah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(2)

Terhadap Kelurahan Pencapaian PBB P2 Terbaik I tingkat Kecamatan yang menjadi terbaik I tingkat Daerah maka berhak atas plafon anggaran hasil penjumlahan Kelurahan Terbaik I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dengan Kelurahan Terbaik se-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 yakni sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

 

 

 

 

 

 

(1)

Plafon anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dialokasikan untuk anggaran pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan terkait yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

(2)

Anggaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d.

 

 

 

 

 

(1)

Tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan melalui Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan RKA/DPA, dan pelaksanaan DPA dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Dalam hal terjadi rasionalisasi anggaran belanja maka plafon anggaran penghargaan sebesar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak dilakukan rasionalisasi.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksanaan penilaian pengelolaan PBB P2 tahun 2016 dilakukan melalui Tim Penilai Pengelolaan PBB P2.

(2)

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan rumusan pertimbangan:

 

a.

Prosentase Realisasi Rupiah Potensi Murni 25% (dua puluh lima per-seratus);

 

b.

Prosentase Realisasi SPPT Potensi Murni 30% (tiga puluh per-seratus);

 

c.

Prosentase Realisasi Rupiah Piutang 20% (dua puluh per-seratus);

 

d.

Prosentase Realisasi SPPT Piutang 25% (dua puluh lima per-seratus).

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 19 Oktober 2016
WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 19 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2016 NOMOR 6 SERI B