Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor: 47 Tahun 2016

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka terwujudnya Kota Bekasi sebagai Bekasi Smart City, tertib administrasi pengelolaan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu dilakukan Layanan secara Elektronik berbasis internet (Web Base) Dalam Jaringan (Daring) secara Online System;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan PBB dan BPHTB Secara Elektronik Dalam Jaringan Online System.

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);

11.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);

13.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor Nomor 03 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);

14.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 2 Seri B).

 

 

 

Berita Acara Rapat Penyusunan Peraturan Walikota Bekasi tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB secara elektronik dalam Jaringan Online System Nomor 180/275.1-Huk, tanggal 7 September 2016.

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN SECARA ELEKTRONIK DALAM JARINGAN SISTEM ONLINE.

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Bekasi.

2.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Walikota adalah Walikota Bekasi.

4.

Dinas/Badan adalah Dinas/Badan yang membidangi Pajak Daerah.

5.

Kepala Dinas/Badan adalah Kepala Dinas/Badan yang membidangi Pajak Daerah.

6.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

8.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

9.

Pelayanan adalah kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, untuk memberikan penjelasan dan menyelesaikan segala urusan PBB dan BPHTB kepada Wajib Pajak terhadap laporan, pengaduan, permohonan baik langsung maupun tidak langsung.

10.

Tempat Pelayanan adalah suatu tempat/ruangan tersendiri pada Dinas/Badan yang dipergunakan khusus untuk memberikan pelayanan urusan PBB dan BPHTB kepada Wajib Pajak.

11.

Pelayanan Satu Tempat yang selanjutnya disingkat PST adalah tata cara pemberian pelayanan urusan PBB dan BPHTB kepada Wajib Pajak pada tempat yang telah ditentukan dan mudah dijangkau oleh Wajib Pajak.

12.

Pelayanan Dalam Jaringan (Daring) secara Online adalah keseluruhan rangkaian proses administrasi penatausahaan/pencatatan dan pelayanan permohonan sampai dengan penyelesaian yang mencakup segala urusan PBB dan BPHTB dilakukan secara elektronik dalam suatu system layanan dalam jaringan Online berbasis Web/internet yang dibangun Pemerintah Kota Bekasi dan dapat diakses oleh masyarakat Wajib Pajak dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan.

13.

Wajib Pajak PBB P2 yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar PBB P2 dan pemungut PBB P2, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

14.

Objek PBB P2, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

15.

Subjek PBB P2, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

16.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB P2, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak Bumi dan Bangunan perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

17.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

18.

Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB P2, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

19.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa Hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

20.

Hak atas Tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

21.

Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

22.

Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

23.

Surat Keputusan Pembetulan adalah keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT PBB P2, SKPD, SKPDKB, SKPD KBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan, atau Surat Keputusan Keberatan.

24.

Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan SPPT PBB P2, SKPD PBB, dan SKPDKB/KBT/N/LB BPHTB.

25.

Surat Keputusan Pengurangan adalah keputusan atas Pengurangan besarnya pajak terutang dalam SPPT PBB P2, SKPD, dan SSPD BPHTB.

 

 

 

 

Tujuan dari Peraturan Walikota ini, adalah:

a)

menyusun kebijakan daerah yang mengatur dan memberikan kemudahan dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya;

b)

menyederhanakan prosedur administrasi dan kegiatan urusan PBB P2 dan BPHTB, namun tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku;

c)

memberikan pelayanan yang mudah, jelas, cepat dan tepat kepada Wajib Pajak, secara Online tanpa harus melakukan tatap muka antara fiskus dan Wajib Pajak;

d)

meningkatkan koordinasi dan pengawasan atas pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak;

e)

mewujudkan Kota Bekasi sebagai Bekasi Smart City.

 

 

 

 

(1)

Tempat pelayanan bagi Wajib Pajak yang akan menyelesaikan segala urusan dan permasalahan PBB P2 dan BPHTB hanya dilakukan di Dinas/Badan.

(2)

Pelayanan dilaksanakan oleh petugas tempat pelayanan di bawah Koordinator yang dilaksanakan oleh Pejabat dan/atau Kepala Seksi yang menangani Pelayanan yang ditunjuk oleh Kepala Dinas/Badan.

(3)

Petugas tempat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas/Badan.

(4)

Pelaksanaan Pelayanan perlu memperhatikan tingkat frekuensi pelayanan yang diajukan oleh Wajib Pajak, penggunaan teknologi informasi dengan menekankan pada keluwesan pelaksanaan tugas sehingga kelambatan dan kelalaian dalam penyelesaian tugas pelayanan dapat dihindari.

(5)

Pelayanan PBB dan BPHTB menggunakan sarana pendukung antara lain pemanfaatan teknologi dan system informasi melalui jaringan Web Base, Online System, dan aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak/Sistem Informasi PBB P2 dan BPHTB (SISMIOP/SIM PBB P2 dan BPHTB) yang berbasis pada data objek dan subjek pajak, peta blok, buku klasifikasi NJOP, peta Zona Nilai Tanah (ZNT), formulir pelayanan, serta sarana administrasi lainnya.

(6)

Wajib Pajak yang mengajukan permohonan harus melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang ditentukan sesuai dengan jenis pelayanan dalam jaringan (Daring), Online System, maupun pelayanan langsung di tempat pelayanan Dinas/Badan.

(7)

Penyelesaian Urusan PBB P2 dan BPHTB dapat dilakukan secara langsung melalui elektronik Online System, Akses Web Base dan Elektronik Online Sistem, maupun melalui Elektronik Online System dengan Verifikasi Dokumen Data Pelayanan maupun melalui pelayanan langsung di tempat pelayanan.

 

 

 

 

(1)

Ruang Lingkup dari Peraturan Walikota ini, meliputi segala urusan PBB P2 dan BPHTB.

(2)

Segala Urusan PBB P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah segala jenis pelayanan yang meliputi:

 

a.

pendaftaran Objek Pajak Baru;

 

b.

mutasi Objek/Subjek PBB P2;

 

c.

surat keterangan mutasi Objek dan Subjek pajak PBB P2;

 

d.

pembetulan ketetapan;

 

e.

pembatalan ketetapan;

 

f.

pemberian salinan SPPT/SKPD/STPD PBB P2;

 

g.

keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak;

 

h.

keberatan atas besarnya pajak terutang;

 

i.

pengurangan atas besarnya pajak terutang;

 

j.

pengurangan sanksi administrasi;

 

k.

restitusi;

 

l.

kompensasi;

 

m.

penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran PBB P2;

 

n.

penentuan tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP;

 

o.

surat keterangan bebas (SKB PBB P2) atas Objek pajak yang dikecualikan pengenaan PBB P2;

 

p.

angsuran dan/atau penundaan pembayaran PBB P2;

 

q.

surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2;

 

r.

penyetoran dan pembayaran PBB P2;

 

s.

surat keterangan lunas PBB P2;

 

t.

dokumen bukti pembayaran;

 

u.

pembukaan blokir SPPT PBB P2 yang tidak terbit;

 

v.

pemberian Informasi PBB P2.

(3)

Segala urusan BPHTB sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah segala jenis pelayanan yang meliputi:

 

a.

penelitian SSPD BPHTB;

 

b.

pembetulan ketetapan;

 

c.

pembatalan ketetapan;

 

d.

salinan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTB;

 

e.

keberatan atas besarnya pajak terutang;

 

f.

pengurangan atas besarnya pajak terutang;

 

g.

pengurangan sanksi administrasi;

 

h.

restitusi;

 

i.

kompensasi;

 

j.

Surat Keterangan Bebas (SKB) BPHTB atas Objek pajak yang dikecualikan pengenaan PBB;

 

k.

angsuran dan/atau penundaan pembayaran BPHTB;

 

l.

pemberian informasi BPHTB.

 

 

 

 

(1)

Jenis Pelayanan PBB P2 yang dapat dilayani secara elektronik/Online system meliputi:

 

a.

pelayanan pembayaran PBB P2 melalui loket pelayanan Bank dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada Bank yang ditunjuk;

 

b.

pemberian Informasi langsung by Short Message System (SMS), BlackBerry Messenger, WhatsApp tentang status Objek dan Subjek pajak, status pembayaran dan tunggakan PBB yang terkoneksi langsung pada aplikasi sistem Online data base;

 

c.

pemberian Informasi langsung melalui telepon tentang status Objek dan Subjek Pajak, status pembayaran dan tunggakan PBB P2 yang terkoneksi langsung pada aplikasi system Online data base;

(2)

Jenis Pelayanan BPHTB yang dapat dilayani secara elektronik/Online system meliputi:

 

a.

pelayanan pembayaran BPHTB melalui loket pelayanan Bank dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada Bank yang ditunjuk;

 

b.

pemberian informasi langsung melalui telepon tentang jenis transaksi, status Objek dan Subjek pajak, dan status pembayaran terkoneksi langsung pada aplikasi system Online data base;

 

 

 

 

(1)

Jenis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang dapat dilayani dan di Akses langsung Wajib Pajak melalui Web Base dan elektronik/Online system meliputi:

 

a.

pemberian salinan SPPT/SKPD/STPD PBB P2, sebagai pengganti SPPT/SKPD/STPD PBB P2 yang rusak, hilang, tidak/belum diterima Wajib Pajak;

 

b.

dokumen bukti pembayaran, print out pembayaran untuk mengetahui tunggakan pajak/atau jumlah pajak yang telah terbayar;

 

c.

surat keterangan bebas (SKB PBB P2) atas Objek pajak yang dikecualikan pengenaan PBB, yang datanya telah terdaftar dalam basis data PBB P2;

 

d.

pemberian surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2;

 

e.

pemberian surat keterangan lunas PBB P2, karena bukti bayar/STTS yang rusak atau hilang;

 

f.

penentuan tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP Wajib Pajak, karena sebab-sebab tertentu;

 

g.

penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran PBB P2, adalah penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran PBB P2 atas permintaan Wajib Pajak karena keterlambatan diterimanya SPPT PBB P2;

 

h.

pembetulan ketetapan (SPPT/SKPD/STPD PBB P2) akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan yang tidak merubah besarnya jumlah ketetapan;

 

i.

mutasi Objek/Subjek PBB P2 berdasarkan SSPD BPHTB;

 

j.

surat keterangan mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB P2, yang data Objek pajaknya terbagi habis;

 

k.

pembukaan blokir SPPT yang tidak terbit.

(2)

Jenis Pelayanan BPHTB yang dapat dilayani dan di Akses langsung Wajib Pajak melalui Web Base dan elektronik/Online system, yaitu pemberian salinan SKPD KB/KBT/N/LB, STPD BPHTB, sebagai pengganti SKPD KB/KBT/N/LB, STPD BPHTB yang rusak/hilang.

 

 

 

 

(1)

Jenis Pelayanan PBB P2 yang dapat dilayani melalui Akses Web Base Dalam Jaringan (Daring) Secara Elektronik Online System dengan Verifikasi dokumen Pelayanan Satu Tempat (PST) PBB P2 dan BPHTB meliputi:

 

a.

pendaftaran Objek Pajak Baru, yaitu Objek Pajak PBB P2 yang belum terdaftar pada administrasi PBB P2 Dinas/Badan;

 

b.

mutasi Objek/Subjek PBB P2, yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah, dan lain-lain yang data Objek pajaknya tidak terbagi habis;

 

c.

pembetulan ketetapan (SPPT/SKPD/STPD PBB P2) akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kesalahan penerapan Zona Nilai Tanah (ZNT), dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan yang merubah besarnya jumlah ketetapan;

 

d.

pembatalan ketetapan SPPT/SKPD/STPD PBB P2 sebagai akibat penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB P2 yang tidak benar, antara lain SPPT/SKPD/STPD PBB P2 ganda, Objek pajak tidak ada, Objek/Subjek Pajak yang dinyatakan batal demi hukum, ketetapan pajak yang tidak benar, dan/atau penetapan sebagai Wajib Pajak atas suatu Objek Pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya;

 

e.

keberatan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak, yaitu ketidaksetujuan seseorang dan/atau badan atas penunjukan sebagai Wajib Pajak;

 

f.

keberatan atas besarnya pajak terutang, merupakan ketidaksetujuan Wajib Pajak atas ketetapan PBB P2 yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD PBB P2;

 

g.

pengurangan atas besarnya pajak terutang, yaitu pemberian pengurangan pembayaran PBB P2 terhadap ketetapan pajak karena sebab-sebab tertentu;

 

h.

pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, yaitu pemberian pengurangan atau penghapusan pembayaran PBB P2 terhadap sanksi administrasi pajak;

 

i.

restitusi, kelebihan pembayaran PBB P2 yang dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk uang tunai melalui pemindahbukuan;

 

j.

kompensasi, kelebihan pembayaran PBB P2 yang diperhitungkan dengan utang pajak lainnya atau diperhitungkan dengan ketetapan pajak yang akan datang;

 

k.

angsuran dan/atau penundaan pembayaran PBB P2, yang diajukan Wajib Pajak karena adanya kesulitan likuiditas keuangan Wajib Pajak.

(2)

Jenis Pelayanan BPHTB yang dapat dilayani melalui Akses Web Base Dalam Jaringan (Daring) Secara Elektronik Online system dengan verifikasi dokumen PST PBB P2 dan BPHTB meliputi:

 

a.

penelitian SSPD BPHTB, yaitu penelitian administrasi terhadap kebenaran pembayaran BPHTB yang memerlukan verifikasi lapangan;

 

b.

pembetulan ketetapan, penerbitan Keputusan Pembetulan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTB sebagai akibat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan;

 

c.

pembatalan ketetapan, penerbitan Keputusan Pembatalan SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB/STPD BPHTB yang tidak benar, antara lain Objek pajak tidak ada/transaksi batal dilakukan, Objek/Subjek pajak yang dinyatakan batal demi hukum, dan/atau ketetapan/tagihan pajak yang tidak benar;

 

d.

keberatan atas besarnya pajak terutang, yang tercantum dalam SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB;

 

e.

pengurangan atas besarnya pajak terutang, karena sebab-sebab tertentu;

 

f.

pengurangan sanksi administrasi BPHTB terhadap denda, bunga dan kenaikan;

 

g.

restitusi, kelebihan pembayaran BPHTB yang dikembalikan kepada Wajib Pajak dalam bentuk uang tunai melalui pemindahbukuan;

 

h.

kompensasi, kelebihan pembayaran BPHTB yang diperhitungkan dengan utang pajak daerah lainnya;

 

i.

surat keterangan bebas (SKB) BPHTB atas Objek pajak yang dikecualikan pengenaan BPHTB;

 

j.

angsuran dan/atau penundaan pembayaran BPHTB, karena adanya kesulitan likuiditas keuangan Wajib Pajak.

 

 

 

 

Mekanisme Pelayanan PBB P2 dan BPHTB Secara Elektronik Dalam Jaringan (Daring) Online System untuk setiap urusan PBB dan BPHTB secara lengkap sebagaimana Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan yang tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

Pelaksanaan pelayanan PBB P2 dan BPHTB pada PST yang belum diselesaikan pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

 

 

 

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2016
WALIKOTA BEKASI,
Ttd/Cap.
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 19 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 47 SERI E