Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor: 43 Tahun 2018

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak Kode Jenis Bumi Dalam Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

2.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah;

11.

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 2 Tahun 2012).

 

 

 

 

Berita Acara Pembahasan Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak Kode Jenis Bumi dalam Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak Nomor: 970/222/P3D Tanggal 28 Mei 2018.

 

 

 

 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK KODE JENIS BUMI DALAM SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN OBJEK PAJAK.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan yang memiliki kewenangan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

5.

Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan yang memiliki kewenangan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

6.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

7.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten/Kota.

8.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

9.

Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) adalah sebuah sistem yang dipakai oleh pengelola perpajakan baik dari pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DKP) maupun di daerah yang tanggung jawabnya dipegang oleh Badan Pendapatan Daerah.

10.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

11.

Kode atau password dalam komunikasi adalah aturan untuk mengubah suatu informasi (sebagai contoh, suatu surat, kata, atau frasa) menjadi bentuk atau representasi lain, yang tidak harus dalam bentuk yang sama.

12.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

 

 

 

 

 

(1)

Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), berisikan informasi sebagai berikut:

 

a.

halaman depan:

 

 

1.

Jenis Transaksi;

 

 

2.

Nomor Objek Pajak (NOP);

 

 

3.

Nomor Objek Pajak Bersama;

 

 

4.

Nomor Objek Pajak Asal;

 

 

5.

Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Lama;

 

 

6.

Alamat Objek Pajak;

 

 

7.

Alamat Objek Pajak;

 

 

8.

Kelurahan Objek Pajak;

 

 

9.

RW Objek Pajak;

 

 

10.

RT Objek Pajak;

 

 

11.

Status Kepemilikan Tanah;

 

 

12.

Pekerjaan Wajib Pajak (WP);

 

 

13.

Nama Wajib Pajak;

 

 

14.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

 

 

15.

Alamat Subjek Pajak;

 

 

16.

Alamat Subjek Pajak;

 

 

17.

Kelurahan Subjek Pajak;

 

 

18.

RW Subjek Pajak;

 

 

19.

RT Subjek Pajak;

 

 

20.

Kota/Kabupaten Subjek Pajak;

 

 

21.

Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP);

 

 

22.

Luas Tanah;

 

 

23.

Zona Nilai Tanah (ZNT);

 

 

24.

Jenis Tanah;

 

 

 

 

b.

halaman belakang:

 

 

25.

Jumlah Bangunan;

 

 

26.

Nama Subjek Pajak atau Yang Menerima Kuasa;

 

 

27.

Tanggal Pendaftaran;

 

 

28.

Tandatangan Subjek Pajak;

 

 

29.

Tanggal Pendataan;

 

 

30.

Tanggal Pendataan;

 

 

31.

Tandatangan Petugas Pendata;

 

 

32.

Tandatangan Pejabat Yang Berwenang;

 

 

33.

Nama Petugas Pendata;

 

 

34.

Nama Pejabat Yang Berwenang;

 

 

35.

Nomor Induk Pegawai (NIP) Petugas Pendata;

 

 

36.

Nomor Induk Pegawai (NIP) Pejabat Yang Berwenang.

(2)

Format Formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

 

 

 

 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

 

 

 

 

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 September 2018
WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap.
RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 12 September 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
Ttd/Cap.
WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 43 SERI E