Peraturan Walikota Kota Batam Nomor: 33 Tahun 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Batam dipandang perlu untuk membuat Tata Laksana sebagai petunjuk operasional;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Batam;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) ;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 - 2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52 Seri E);

11.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 40);

12.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam ( Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);

14.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2009 tentang Menara Telekomunikasi di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 62);

15.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

16.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPSD) Kota Batam Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 8),

17.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Batam ( Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 77);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG TATA LAKSANA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BATAM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Batam.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.

3.

Walikota adalah Walikota Batam.

5.

Badan Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Badan Kominfo adalah Badan Komunikasi dan informatika Kota Batam.

6.

Kepala Badan Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

7.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

8.

Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.

9.

Bangunan gedung yang selanjutnya disebut bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,budaya, maupun kegiatan khusus.

10.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

12.

Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah nilai jual objek pajak yg digunakan sebagai dasar perhitungan PBB Menara telekomunikasi.

13.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut dengan retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

14.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.

15.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

16.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

17.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

18.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam atau unit kerja di dalam lingkungan Pemko Batam yang diberi wewenang dan tanggungjawab oleh Walikota sebagai pemegang kas daerah Kota Batam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obyek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Subyek retribusi adalah orang/badan yang menggunakan/menikmati ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

(2)

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka memenuhi kewajiban pelayanan retribusi, maka Badan kominfo melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Badan Kominfo secara berkala melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap obyek retribusi dan lokasi-lokasi menara telekomunikasi.

(2)

Dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi, Badan Kominfo dapat melibatkan instansi teknis terkait.

(3)

Dalam rangka pengawasan obyek retribusi, Badan Kominfo bersama instansi teknis terkait lainnya melakukan pemeriksaan terhadap sarana pendukung dan identitas obyek retribusi.

(4)

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari antara lain:

 

a.

sarana pertanahan (grounding);

 

b.

penangkal petir;

 

c.

catu daya;

 

d.

lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light);

 

e.

Marka Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Marking).

(5)

Identitas obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari antara lain:

 

a.

nama pemilik menara;

 

b.

kontraktor menara;

 

c.

nama pengguna menara;

 

d.

tinggi menara;

 

e.

lokasi dan koordinat menara;

 

f.

tahun pembuatan/pemasangan menara;

 

g.

beban maksimum menara;

 

h.

izin mendirikan bangunan menara;

 

1.

sertifikat laik fungsi obyek retribusi;

 

j.

asuransi obyek retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tata cara pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah sebagai berikut:

 

a.

badan kominfo menyampaikan SKRD kepada wajib retribusi dengan melampirkan lembaran SSRD;

 

b.

wajib Retribusi mengIsI lembaran SSRD dan melakukan pembayaran di kas daerah melalui Bank Riau-Kepri;

 

c.

pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan bukti pembayaran;

 

d.

wajib retribusi wajib menyampaikan bukti pembayaran SSRD kepada Badan Kominfo;

 

e.

bentuk SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini;

 

f.

alur pembayaran retribusi sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan ini.

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Wajib retribusi dapat melakukan pembayaran melalui transfer elektronik ke rekening kas daerah.

(4)

Bukti transfer disampaikan kepada Badan Kominfo untuk dibuatkan SSRD baru oleh bendahara penerima.

(5)

Salinan SSRD dari bendahara penerima diberikan kepada wajib retribusi sebagai arsip.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas ketetapan retribusi adalah sebagai berikut:

 

a.

wajib retribusi mengajukan Surat Permohonan Angsuran dan atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan Kominfo;

 

b.

mengisi surat pernyataan angsuran dan/atau penundaan pembayaran dan ditandatangani oleh wajib retribusi sendiri yang berkepentingan dan diketahui/disahkan oleh Kepala Badan Kominfo;

 

c.

apabila wajib retribusi yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Surat Pernyataan Angsuran dan atau Penundaan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Batam.

(2)

Syarat-syarat pembayaran angsuran dan atau penundaan:

 

a.

diajukan setelah wajib retribusi menerima SKRD;

 

b.

menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan atau penundaan;

 

c.

menyatakan besarnya jumlah retribusi yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walikota dapat mengabulkan atau menolak permohonan wajib retribusi untuk mengangsur dan/atau menunda pembayarannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.

(2)

Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 14 (empat belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(3)

Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

(4)

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

(5)

Bentuk STRD dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa adalah sebagai berikut:

a.

hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

b.

kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

1.

diterbitkan Surat Teguran; atau

 

2.

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

c.

dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;

d.

pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

e.

pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata cara pemeriksaan retribusi adalah sebagai berikut:

a.

pemeriksaan secara teknis untuk pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD dilakukan petugas Badan Kominfo yang ditunjuk oleh Kepala Badan;

b.

wajib retribusi yang diperiksa wajib:

 

1.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

 

2.

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

 

3.

memberikan keterangan yang diperlukan.

c.

setelah dilakukan pemeriksaan, jika ditemukan ketidakpatuhan wajib retribusi akan dikenakan mekanisme penagihan retribusi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata Cara Pembekuan Atau Pencabutan Izin Usaha/Kegiatan, Penyegelan Menara Dan Pemutusan Aliran Listrik Menara adalah sebagai berikut:

a.

walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan peringatan pertama setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban melunasi retribusi terhutang dan bunga;

b.

apabila 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib retribusi tidak melaksanakan kewajiban pelunasan retribusi terhutang dan bunga, maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan peringatan kedua kepada Wajib Retribusi untuk melunasi retribusi dan bunga;

c.

apabila 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib retribusi tidak melaksanakan kewajiban pelunasan retribusi terhutang dan bunga, maka wajib retribusi dapat diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata cara pembatalan pembekuan atau pencabutan izin usaha/kegiatan, pelepasan segel dan penyambungan kembali aliran listrik menara adalah sebagai berikut:

a.

wajib retribusi yang telah melunasi seluruh kewajibannya, yaitu retribusi terutang dan bunga, sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan penyegelan menara dan pemutusan aliran listrik menara telekomunikasi maka dilakukan pelepasan segel oleh petugas Badan Kominfo yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan penyambungan kembali aliran listrik menara oleh petugas yang berwenang;

b.

apabila dalam melaksanakan Pelepasan Segel, Dan Penyambungan Kembali Aliran Listrik Menara timbul biaya yang diperlukan maka sepenuhnya menjadi tangungan wajib retribusi;

c.

apabila wajib retribusi telah melunasi seluruh kewajibannya, yaitu retribusi terutang dan bunga sebelum 30 (tiga puluh) hari sejak pembekuan atau pencabutan izin usaha dan/atau izin kegiatan yang diterbitkan Pemerintah Daerah oleh Pejabat yang berwenang, maka dilakukan Pembatalan Pembekuan atau Pencabutan Izin Usaha/Kegiatan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

d.

apabila wajib retribusi melunasi seluruh kewajibannya, yaitu retribusi terutang dan bunga setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pembekuan atau pencabutan izin usaha dan/atau izin kegiatan yang diterbitkan Pemerintah Daerah oleh Pejabat yang berwenang, maka pencabutan izin usaha dan/atau izin kegiatan yang diterbitkan Pemerintah Daerah oleh Pejabat yang berwenang tidak dapat dibatalkan sehingga wajib retribusi harus mengurus perizinan yang baru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 19 Desember 2011
WALIKOTA BATAM,
ttd.
Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 19 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM
ttd.
AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2011 NOMOR 190