Peraturan Walikota Kota Banjarmasin Nomor: 49 Tahun 2017

 

 

a.

bahwa dalam rangka pemungutan terhadap retribusi pelayanan pasar di Kota Banjamasin, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor Tahun 2017 tentang perubahan peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 61 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 13 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a perlu dibuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

 

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tal1un 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dat1 Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 1);

13.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

14.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

 

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Banjarmasin;

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;

3.

Walikota adalah Walikota Banjarmasin;

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kota Banjarmasin;

5.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin;

6.

Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kota Banjarmasin adalah Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kota Banjarmasin;

7.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Banjarmasin;

8.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

9.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, badan usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

10.

Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli barang dan jasa terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar Tradisional dan Pasar Modern, atau tempat-tempat tertentu di dalam kawasan Pasar khusus disediakan untuk pedagang baik yang dikelola oleh Pemerintah Kota Sanja1masin;

11.

Lokasi Pasar adalah tempat atau ruangan yang selanjutnya disebut pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kota Banjarmasin pada lahan atau tanah milik Pemerintah Kota Banjarmasin;

12.

Fasilitas pasar adalah fasilitas yang ada dalam lingkungan pasar berupa Toko, Kios, Los, Peralatan dan fasilitas pendukung lainnya seperti, Payung, Gerobak Tempat Bongkar muat barang, fasilitas air bersih dan MCK serta fasilitas lainnya seperti lapangan, jalan dan gang yang disediakan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk masyarakat umum/pedagang untuk memperjualbelikan barang dagangan;

13.

Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di pasar atau di tempat tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan atau fungsi lain penunjang pasar;

14.

Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antara ruang atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa;

15.

Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha berjualan;

16.

Toko adalah bangunan di lingkungan pasar, yang beratap dan dilengkapi dengan dinding mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;

17.

Pungutan adalah satu rangkaian kegiatan dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, besarnya retribusi yang datang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi data pengawasan penyetorannya;

18.

Lingkungan Pasar adalah tempat di sekitar pasar yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai akses terhadap keberadaan pasar yang dipergunakan untuk berjualan barang dan/atau jasa yang berbentuk toko, kios, warung dan PKL yang ditata sesuai dengan peruntukannya untuk pasar yang pengelolaannya menjadi kewenangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin atau sebutan lainnya;

19.

Retribusi Pelayanan pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar dan lingkungannya;

20.

Jasa umum adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

21.

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi Jasa Umum;

22.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Banjarmasin;

23.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;

24.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;

25.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

26.

Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

27.

Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu rnembuat terang tindak pidana di bidang retribusi daeral1 yang te1jadi serta menemukan tersangkanya;

28.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yru1g diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;

29.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;

30.

Pemindahan hak adalah pengalihan hak pemakaian tempat berjualan atau pedagang di pasar baik sementara maupun selama berlakunya hak pemakaian tempat kepada orang atau badan usaha;

31.

Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha adalah izin tertulis dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin atas pemakaian tempat usaha di pasar;

32.

Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha adalah bukti kepemilikan hak pemakaian tempat usaha yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun yang dapat dijadikan bagnunan;

33.

Hak Pemakaian Tempat Usaha adalah hak memakai tempat usaha di pasar untuk jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar hak pemakaian tempat usaha di pasar dan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Walikota;

34.

Hak Sewa adalah hak yang diberikan kepada seseorang dan/atau badan usaha untuk menggunakan tempat usaha dengan jangka waktu tertentu dan diikat dengan perjanjian;

 

 

Ke las pasar ditetapkan sebagai berikut:

a.

Kelas A

 

1.

Pasar Baru Permai Lantai Dasar

 

2.

Pasar Baru Permai Lantai 1

 

3.

Pasar Baru Permai Lantai Dasar Miring

 

4.

Pasar Baru Permai Lantai 1 Miring

 

5.

Pasar Baru Permai Khusus

 

6.

Pasar Niaga Timur Lantai 1

 

7.

Pasar Niaga Timur Lantai Il

 

8.

Pasar Niaga Timur Lantai lII

 

9.

Pasar Blok Anda Optikal.

 

10.

Pasar Muka Jembatan Sudimampir

 

11.

Pasar Sudimampir Lantai III,

 

12.

Pasar Blok Keramik.

13.

Pasar Blok Kembang

 

14.

Pasar Samping Sudimampir

 

15.

Pas ar Kuripan

 

16.

Pasar Pekauman (toko)

 

17.

Pasar Blok Hanifah

 

18.

Pasar Teluk Dalam Lantai Dasar

 

19.

Pasar Teluk Dalam Ex PKL

b.

Kelas B

 

1.

Pasar Sandang Pangan

 

2.

Pasar Lima Beton

 

3.

Pasar Lima Beton Lantai 11

 

4.

Pasar Lima Tahap II

 

5.

Pasar Lima Tahap lII

 

6.

Pasar Lima Tahap IV

 

7.

Pasar Lima Tahap V

 

8.

Pasar Lima Tahap VI

 

9.

Pasar Lima Laut

 

10.

Pasar Blok Ansyar

 

11.

Pasar Blok Samping KapitoI

 

12.

Pasar Atom Kilat

 

13.

Pasar Samping Atom Kilat

 

14.

Pasar Abadi Beton

 

15.

Pasar Kuripan Lantai l

 

16.

Pasar Telawang 

17.

Pasar Gedang

 

18.

Pasar Pekanan (bak)

 

19.

Pasar Pandu

 

20.

Pasar Malabar

 

21.

Pasar Teluk Dalam Lantai 1 (toko)

 

22.

Pasar Teluk Dalam Lantai 1 (bak)

 

23

Pasar Jahri Saleh

 

24.

Pasar Cemara

 

25.

Pasar Ex Pompa Bensin

c.

Kelas C

 

I.

Pasar Samping Cempaka

 

2.

Pasar Lima Tahap 1

 

3.

Pasar Blok Odi

 

4.

Pasar Abadi Miring/Kayu/Laut

 

5.

Pasar Telawang Lantai 1

 

6.

Pasar Blok Permata

 

7.

Pasar Pandu Lantai 1

 

8.

Pasar Malabar Lantai 1

 

9.

Pasar Induk Banjar Raya

 

10.

Pasar Titipan Sepeda

 

11 

Pasar Rawasari

d.

Kelas D

 

1.

Pasar Daging

 

2.

Pasar Samping Pasar Ayam

 

3.

Pasar E Pasar Ujung Murung/Pasar Kapuk

e.

Pasar untuk Pedagang Kaki Lima/toko/Kios (Retribusi Harian)

 

1.

Pasar Sentra Antasari (Kelas A)

 

2.

Pasar Lingkungan UPT III (Kelas A)

 

3.

Pasar Tungging (Kelas A)

 

4.

Pasar Teluk Tiram

 

5.

Pasar Gawi Manuntung

 

6.

Pasar Kesatrian

 

7.

Pasar Buah Pengambangan

 

8.

Pasar Batuah

f.

Pasar yang dikelola Dewan Kelurahan (LKMD)

g.

Pasar yang dikelola swasta.

 

 

(1)

Retribusi pelayanan pasar untuk toko/kios/bak/los dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sedangkan retribusi untuk pedagang pelataran/kaki lima dipungut dengan menggunakan karcis retribusi pelayanan pasar harian sebagai tanda pembayaran yang sah.

(2)

Hasil Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan setiap hari secara bruto/keseluruhan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

(3)

Bukti penerimaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

(4)

Dalam hal pungutan maka hasil retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan paling lama 1 x 24 jam.

 

 

(1)

Persyaratan pemberian izin pemakaian tempat usaha adalah:

 

a.

setiap pedagang dan/atau badan usaha yang menggunakan fasilitas pasar wajib memperoleh izin pemakaian tempat usaha terlebih dahulu dari Walikota atau Pejabat yru1g ditunjuk.

 

b.

atas pemberian izin pemakaian tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari retribusi pasar selama 12 (dua belas) bulan.

(2)

Sistem, mekanisme dan prosedur pemberian izin pemakaian tempat usal1adiatm sebagai berikut

 

a.

pemegang izin pemberian tempat usaha (pedagang) datang ketempat-tempat pembayaran yang telah ditunjuk dengan membawa kartu pedagang dan pas photo;

 

b.

data pemegang izin pemberian tempat usaha (pedagang) akan diperiksa oleh petugas penerima kemudian data tersebut dicocokan dengan data yang ada pada sistem aplikasi Penerimaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

 

c.

apabila telah sesuai dengan data pembayaran pada sistem aplikasi maka petugas penerima akan memproses izin pemakaian tempat usaha:

 

d.

pedagang membayar izin pemakaian tempat usaha;

 

e.

petugas penerima akan mencetak Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) untuk ditandatangani Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan terlebih dahulu diparaf oleh Kasi Pengelolaan Pasar dan Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar;

 

f.

setelah selesai ditandatangani oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian maka Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SJPTU) diserahkan kepada pedagang beserta bukti pembayaran;

 

g.

apabila dalam waktu 4 (empat) bulan toko/kios/bak/los tidak ditempati atau tidak digunakan untuk usaha maka akan segera diambil alih oleh Walikota Banjarmasin atau Pejabat yang ditunjuk;

 

(1)

Pembayaran pemberian sertifikat hak pemakaian tempat usaha adalah:

 

a.

setiap pedagang dan/atau badan usaha yang berada di wilayah pasar yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) bisa mengajukan penerbitan sertifikat hak pemakaian tempat usaha dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

 

b.

atas penerbitan sertifikat hak pemakaian tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya berdasarkan kelas pasar;

(2)

Sistem, mekanisme dan prosedur pemberian sertifikat hak pemakaian tempat usaha diatur sebagai berikut:

 

a.

pemohon datang ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan membawa berkas permohonan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;

 

b.

berkas permohonan yang telah diisi kemudian diperiksa oleh Kepala Seksi Pengelolaan;

 

c.

petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengecek lokasi fisik bangunan yang dimohonkan dan apabila sudah sesuai dengan formulir isian maka akan diproses sertifikat hak pemakaian tempat usaha;

 

d.

pemohon membayar biaya penerbitan hak pemakaian tempat usaha ke petugas penerima;

 

e.

petugas penerima menyerahkan bukti pembayaran yang sah kepada pemohon;

 

(1)

Setiap pedagang dan/atau badan usaha yang akan membayar retribusi pelayanan pasar bulanan untuk toko/kios/bak/los wajib membawa bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar bulan terakhir;

(2)

Sistem, mekanisme, dan prosedur pembayaran retribusi pelayanan pasar bulan diatur sebagai berikut:

 

a.

pemegang surat izin pemberian tempat usaha (pedagang) datang ketempat-tempat pembayaran yang telah ditunjuk dengan membawa kartu pedagang dan/atau bukti pembayaran terakhir yang sah yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

 

b.

bukti pembayaran terakhir akan diperiksa oleh petugas penerima kemudian data tersebut dicocokan dengan data yang ada pada system aplikasi penerimaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

 

c.

apabila telah sesuai dengan data pambayaran pada sistem aplikasi maka petugas penerima akan menghitung jumlah pembayaran retribusi yang harus dibayai;

 

d.

pedagang membayar retribusi pelayanan pasar ke petugas penerima;

 

e.

petugas penerima menyerahkan bukti pembayaran yang sah kepada pedagang;

 

 

(1)

Setiap pedagang dan/atau badan usaha yang akan melakukan pemindahan hak (balik nama) wajib mengisi formulir permohonan pemindahan hak (balik nama);

(2)

Formulir yang diisi dengan lengkap dan benar wajib ditandatangani oleh kedua belah pihak (penyewa lama dan penyewa baju) yang akan melakukan pemindahan hak (balik nama) serta 2 (dua) orang saksi dari kedua belah pihak;

(3)

Sistem, mekanisme dan prosedur pemindahan hak (balik nama) diatur sebagai berikut:

 

a.

pemohon kedua belah pihak wajib datang ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan membawa berkas permohonan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;

 

b.

berkas permohonan yang telah diisi kemudian diperiksa oleh Kepala Seksi Pengelolaan dan apabila sudah lengkap maka akan dibuatkan Surat Penyerahan Hak dan Tanggung Jawab sebagai Penyewa toko/kios/bak/los Milik Pemerintah serta Surat Pernyataan yang berisi Hak dan Tanggung Jawab sebagai Penyewa Baru;

 

c.

se telah ditandatangani oleh pemohon maka surat tersebut dikembalikan ke Kasi Pengelolaan Pasar untuk diparaf;

 

d.

setelah di paraf Kasi Pengelolaan Pasar maka surat tersebut diparaf juga oleh Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar untuk ditandatangani Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

 

e.

setelah ditandatangani Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian surat tersebut dikembalikan ke Kasi Pengelolaan Pasar untuk diberi nomor pada buku register balik nama kemudian diberi stempel;

 

 

(I)

Setiap pedagang dan/atau badan usaha yang akan melakukan pemasangan reklame di wilayah pasar agar mengisi formulir permohonan pemasangan reklame;

(2)

Formulir yang diisi dengan lengkap dan besar serta wajib ditandatangani oleh pemohon;

(3)

Sistem, mekanisme dan prosedur pemasangan reklame diatur sebagai berikut:

 

a.

pemohon datang ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan membawa berkas permohonan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;

 

b.

berkas permohonan yang telah diisi kemudian diperiksa oleh Kepala Seksi Pengelolaan;

 

c.

petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengecek lokasi fisik bangunan yang akan dipasang reklame dan apabila sudah sesuai dengan formulir isian maka akan diproses izin pemasangan reklame;

 

d.

pedagang membayar biaya pemasangan reklame ke petugas penerima;

 

e.

petugas penerima menyerahkan bukti pembayaran yang sah kepada pedagang;

 

 

(1)

Setiap pedagang dan/atau badan usaha yang akan melakukan pemasangan promosi di wilayah pasar agar mengisi formulir permohonan pemasangan promosi;

(2)

Formulir yang diisi dengan lengkap dan benar serta wajib ditandatangani oleh pemohon;

(3)

Sistem, mekanisme dan prosedur pemasangan promosi diatur sebagai berikut:

 

a.

pemohon datang ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan membawa berkas permohonan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;

 

b.

berkas permohonan yang telah diisi kemudian diperiksa oleh Kepala Seksi Pengelolaan;

 

c.

petugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengecek lokasi fisik bangunan yang akan dipasang promosi dan apabila sudah sesuai dengan formulir isian maka akan diproses izin pemasangan promosi;

 

d.

pedagang membayar biaya pemasangan promosi ke petugas penerima;

 

e.

petugas penerima menyerahkan bukti pembayaran yang sah kepada pedagang;

 

 

(1)

Pembayaran retribusi pelayanan pasar untuk toko/kios/bak/los dibayar setiap bulan dan apabila retribusi tersebut melawati bulan berjalan maka dikenakan denda sebesar 2 (dua) persen perbulan dari besarnya retribusi toko/kios/bak/los yang terhutang;

(2)

Retribusi pelayanan pasar untuk toko/kios/bak/los dapat dilunasi sekaligus untuk tahun berjalan sedangkan untuk pedagang di pelataran/kaki lima dipungut setiap hari;

(3)

Pembayaran bulanan retribusi pelayanan pasar untuk toko/kios/bak/los dapat dilakukan loket pembayaran pada Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau kepada petugas mobil keliling pelayanan retribusi pasar dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan;

 

(1)

Walikota Banjarmasin atau pejabat yang berwenang menangani dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk membayar retribusi terhutang dengan cara:

 

a.

mengangsur pembayaran dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan secara teratur dan berturut-turut;

 

b.

apabila pembayaran retribusi sampai sampai dengan waktu 6 (enam) bulan belum dapat dilunasi kembali maka angsuran pembayaran dapat diperpanjang maksimal 6 (enam) bulan;

(2)

Dalam hal pemberian izin untuk mengangsur retribusi terhutang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan apabila;

 

a.

wajib retribusi dapat membuktikan bahwa penghasilannya tidak mencukupi untuk pembayaran secara lunas sekaligus;

 

b.

objek retribusi tidak dapat dipergunakan secara maksimal sebagai tempat usaha yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pengurus/petugas di pasar objek ret1i busi;

 

c.

menyampaikan Fotocopy Surat Izin pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) dan memperhatikan aslinya;

 

d.

menyampaikan Fotocopy KTP subjek/wajib retribusi dan memperlihatkan aslinya;

 

 

(1)

Walikota Banjarmasin dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

(2)

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dilakukan sebagai berikut:

 

a.

wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Walikota Banjarmasin melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

 

b.

wajib retribusi dapat membuktikan alasan yang diajukan untuk dilakukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;

 

c.

persetujuan pengurangan., keringanan dan pembebasan dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan;

 

d.

persyaratan untuk mengajukan permohonan sebagai berikut;

 

 

(1)

Piutang pajak dan atau retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan:

(2)

Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa ditetapkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk;

(3)

Tata cara penghapusan piutang retribusi: 

 

a.

petugas yang ditunjuk melakukan pengecekan lapangan terhadap subjek dan objek retribusi;

 

b.

petugas yang ditunjuk membuat laporan/keterangan tentang hasil pekerjaannya untuk dapat dilakukan penghapusan retribusi yang kedaluwarsa;

 

c.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian/pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan penghapusan retribusi yang kedaluwarsa;

 

 

(1)

Walikota Banjarmasin atau pejabat yang berwenang dapat memberikan hak sewa terhadap toko/kios/bak/los eks tidak aktif ke pihak lain;

(2)

Toko/kios/bak/los dinyatakan tidak aktif apabila wajib retribusi tidak melakukan aktivitas perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak membayar retribusi selama 12 (dua belas) bulan berturut- turut ;

(3)

Tata cara pemberian hak sewa terhadap toko/kios/bak/los eks tidak aktif ke pihak lain dilakukan sebagai berikut:

 

a.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengumumkan tentang pemberian hak sewa terhadap toko/kios/bak/los eks tidak aktif kepada masyarakat melalui pengumuman di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian maupun website Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

 

b.

Pihak yang berkeinginan untuk menjadi pemegang hak sewa terhadap toko/kios/bak/los eks tidak aktif mengajukan permohonan disertai dengan surat pernyataan bahwa wajib retribusi tidak memegang hak sewa sebanyak 3 (tiga) buah toko/kios/bak/los di lokasi pasar yang sama kepada Walikota Banjarmasin melalui Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

 

c.

Berkas permohonan dan surat pernyataan yang telah diisi kemudian diperiksa oleh Kepala Seksi Pengelolaan ;

 

d.

Berkas yang sudah diperiksa dan dinyatakan lengkap selanjutnya diajukan kepada Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar untuk diparaf dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mendapat persetujuan;

 

e.

Setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota kemudian dibuatkan surat pemberian hak sewa toko, kios, bak, los eks tidak aktif sebagai dasar untuk pembuatan SIPTU dan pencantuman pada data base Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

 

 

Pada surat Peraturan Walikota ini mulai berlaku semua retribusi yang terutang atau belum dibayarkan oleh wajib retribusi, tetap dapat ditagih sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku;

 

 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 61 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

 

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 November 2017
WALlKOTA BANJARMASIN,
ttd.
H. IBNU SINA.

 

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,
ttd.

H. HAMLI KURSANI.


BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR.