Peraturan Walikota Kota Banjar Nomor: 83 Tahun 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa Tata Cara Penetapan, Penerbitan Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 59 Tahun 2012;

b.

bahwa dalam rangka penyempurnaan Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 59 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan, Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7.

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

8.

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 15);

9.

Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan, Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 59);

 

 

 

 

 

 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 59 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan, Penerbitan Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 menggunakan formulir kertas.

 

(2)

Formulir SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi sebagai berikut:

 

 

a.

halaman depan, dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

1.

Nomor seri formulir;

 

 

 

2.

Nama Kantor “PEMERINTAH KOTA BANJAR BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH”;

 

 

 

3.

Informasi berupa tulisan “SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak;

 

 

 

4.

Tahun Pajak dan jenis sektor PBB;

 

 

 

5.

Nomor Objek Pajak (NOP);

 

 

 

6.

Letak objek pajak;

 

 

 

7.

Nama dan alamat Wajib Pajak;

 

 

 

8.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

 

 

 

9.

Luas bumi dan/atau bangunan;

 

 

 

10.

Kelas bumi dan/atau bangunan;

 

 

 

11.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m² bumi dan/atau bangunan;

 

 

 

12.

Total NJOP bumi dan/atau bangunan;

 

 

 

13.

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;

 

 

 

14.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);

 

 

 

15.

NJOP untuk penghitungan PBB;

 

 

 

16.

Tarif;

 

 

 

17.

PBB yang terhutang;

 

 

 

18.

PBB yang harus dibayar;

 

 

 

19.

Tanggal jatuh tempo;

 

 

 

20.

Judul Tabel ”INFORMASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN”;

 

 

 

21.

Tahun Pajak Piutang;

 

 

 

22.

Tanggal Jatuh Tempo Piutang;

 

 

 

23.

Pokok Piutang;

 

 

 

24.

Denda Administrasi Piutang

 

 

 

25.

Jumlah Piutang;

 

 

 

26.

 

 

 

27.

Tempat Pembayaran;

 

 

 

28.

Kepala Kantor

 

 

 

29.

Nama Wajib Pajak;

 

 

 

30.

Letak objek pajak;

 

 

 

31.

Nomor Objek Pajak (NOP);

 

 

 

32.

SSPT Tahun/Rp;

 

 

 

33.

Tanggal diterima oleh Wajib Pajak;

 

 

 

34.

Tanda Tangan Wajib Pajak; dan

 

 

 

35.

Nama Terang Wajib Pajak.

 

 

b.

Halaman belakang:

 

 

 

1.

Nama petugas penyampai SPPT;

 

 

 

2.

Tanggal penyampaian;

 

 

 

3.

Tanda tangan petugas; dan

 

 

 

4.

Informasi lainnya.

2.

Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Formulir SPPT PBB-P2 yang telah dicetak tetap dapat digunakan khusus untuk objek PBB-P2 yang tidak memiliki piutang.

 

(2)

SPPT PBB-P2 yang diterbitkan menggunakan formulir SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SPPT yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Lampiran VI Nomor urut 9 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Banjar

pada tanggal 26 Nopember 2020

WALI KOTA BANJAR,

ttd.

ADE UU SUKAESIH

 

Diundangkan di Banjar

pada tanggal 26 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd.

ADE SETIANA

 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 83