Peraturan Walikota Kota Banjar Nomor: 59 Tahun 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penetapan, Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11.

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17 Seri E);

12.

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 07 Seri E);

13.

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;

14.

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 3);

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENETAPAN, PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Banjar.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.

3.

Walikota adalah Walikota Banjar.

4.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

5.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

6.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

7.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

9.

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

10.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.

11.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

12.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

13.

Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat DHKP adalah Buku himpunan yang memuat data lokasi objek pajak, alamat subjek pajak, besar pajak terutang dan pembayaran pajak setiap kelurahan.

14.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

15.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

16.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

18.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

19.

Tempat Pembayaran adalah tempat yang ditetapkan Walikota sebagai tempat pembayaran untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

20.

Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima dan menatausahakan setoran penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

 

 

 

 

 

 

(1)

SPPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 12 menggunakan formulir kertas.

(2)

Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut:

 

a.

Halaman depan:

 

 

1.

Nomor seri formulir;

 

 

2.

Nama Kantor Wilayah DJP dan Kantor Penetapan dan Keberatan Pajak;

 

 

3.

Informasi berupa tulisan “SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak;

 

 

4.

Kode Akun;

 

 

5.

Tahun Pajak dan jenis sektor PBB;

 

 

6.

Nomor Objek Pajak (NOP);

 

 

7.

Letak objek pajak;

 

 

8.

Nama dan alamat Wajib Pajak;

 

 

9.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

 

 

10.

Luas bumi dan/atau bangunan;

 

 

11.

Kelas bumi dan/atau bangunan;

 

 

12.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m² bumi dan/atau bangunan;

 

 

13.

Total NJOP bumi dan/atau bangunan;

 

 

14.

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB;

 

 

15.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);

 

 

16.

NJOP untuk penghitungan PBB;

 

 

17.

Tarif;

 

 

18.

PBB yang terhutang;

 

 

19.

PBB yang harus dibayar;

 

 

20.

Tanggal jatuh tempo; dan

 

 

21.

Tempat Pembayaran.

 

b.

Halaman belakang:

 

 

1.

Nama petugas penyampai SPPT;

 

 

2.

Tanggal penyampaian;

 

 

3.

Tanda tangan petugas; dan

 

 

4.

Informasi lainnya.

 

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan hasil penyusunan data awal dan/atau pemutakhiran data objek dan subjek PBB, SKPKD menghitung dan menetapkan besarnya Pajak terutang sebagai dasar penetapan Pajak pada SPPT PBB.

(2)

Pengadministrasian Objek PBB dikelompokan berdasarkan besarnya pokok ketetapan PBB, sebagai berikut:

 

a.

Buku I dengan besar pokok ketetapan dari Rp0 (nol rupiah) sampai dengan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

 

b.

Buku II dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

 

c.

Buku III dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

 

d.

Buku IV dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000 (lima juta rupiah); dan

 

e.

Buku V dengan besar pokok ketetapan lebih dari Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

 

 

 

 

 

 

(1)

Penandatanganan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB P2) dilakukan oleh Kepala SKPKD.

(2)

Penandatanganan SPPT PBB, dapat dilakukan dengan:

 

a.

tanda tangan basah;

 

b.

cap tanda tangan; atau

 

c.

cetakan tanda tangan.

(3)

SPPT PBB dapat diterbitkan melalui:

 

a.

pencetakan massal; atau

 

b.

pencetakan dalam rangka:

 

 

1.

pembuatan salinan SPPT PBB;

 

 

2.

penerbitan SPPT PBB sebagai tindak lanjut suatu keputusan, yaitu keputusan keberatan, keputusan pengurangan ketetapan, atau keputusan pembetulan; dan

 

 

3.

selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, antara lain sebagai tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru dan mutasi objek dan/atau subjek pajak.

(4)

Penandatanganan SPPT PBB hasil cetak massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat dilakukan dengan:

 

a.

tanda tangan basah, untuk objek PBB dengan ketetapan PBB Buku IV dan Buku V; dan

 

b.

cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan, untuk objek PBB dengan ketetapan PBB Buku I sampai dengan Buku III.

(5)

Penandatanganan SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2, dapat dilakukan dengan:

 

a.

tanda tangan basah, untuk objek PBB dengan ketetapan PBB Buku IV dan Buku V; dan

 

b.

cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan, untuk objek PBB dengan ketetapan PBB Buku I sampai dengan Buku III.

(6)

Penandatanganan SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3, dapat dilakukan dengan:

 

a.

tanda tangan basah, untuk objek PBB dengan ketetapan PBB Buku IV dan Buku V; dan

 

b.

cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan, untuk objek PBB dengan ketetapan PBB Buku I sampai dengan Buku III.

(7)

Penandatanganan SPPT PBB yang dilakukan dengan tanda tangan basah harus dibubuhi paraf basah Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setelah masing-masing Objek pajak dihitung dan ditetapkan besarnya Pajak yang terutang, selanjutnya SKPKD menerbitkan SPPT PBB.

(2)

SPPT PBB diterbitkan dalam rangkap 1 (satu) yang ditandatangani oleh Kepala SKPKD.

(3)

DHKP diterbitkan dalam rangkap 4 (empat) dan ditandatangani oleh Kepala SKPKD atau pejabat yang ditunjuk, untuk didistribusikan kepada:

 

a.

SKPKD;

 

b.

Bank Persepsi atau Tempat Pembayaran yang ditunjuk;

 

c.

Kecamatan; dan

 

d.

Kelurahan.

(4)

Penerbitan SPPT PBB dan DHKP harus sudah selesai seluruhnya selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

SKPKD menyebarluaskan informasi kegiatan penyampaian SPPT PBB kepada masyarakat selama 2 (dua) minggu sebelum waktu penyampaian antara lain melalui:

 

a.

brosur-brosur;

 

b.

spanduk; dan

 

c.

penetapan dan keberatan melalui media lainnya.

(2)

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan meliputi:

 

a.

batas waktu dan tempat pengambilan/penyampaian SPPT PBB;

 

b.

SPPT PBB dapat diambil oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya;

 

c.

Jatuh tempo pembayaran PBB; dan

 

d.

SPPT PBB dapat dibayar pada Bank Persepsi dan Bank lainnya.

(3)

Pada tiap-tiap Kelurahan ditentukan tempat/posko sebagai pusat kegiatan penyampaian SPPT PBB.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

SPPT PBB Buku I sampai dengan Buku III dalam satu Wilayah Kelurahan/Desa oleh SKPKD terlebih dahulu dikelompokan ke dalam satuan Wilayah RT/Blok dan dilengkapi dengan daftar nama dan alamat Wajib Pajak pada tiap-tiap RT/Blok.

(2)

SPPT PBB Buku I sampai dengan Buku III dan DHKP secara utuh semua Wajib Pajak diserahkan oleh SKPKD kepada Lurah/Kepala Desa selaku Penanggung pelaksanaan penyampaian SPPT PBB dengan Berita Acara Penyerahan SPPT PBB.

(3)

SPPT Buku IV dan Buku V (tanpa DHKP) diserahkan kepada WP oleh SKPKD.

(4)

SKPKD membuat Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk didistribusikan kepada:

 

a.

SKPKD (lembar ke-1);

 

b.

Camat (lembar ke-2); dan

 

c.

Lurah/Kepala Desa (lembar ke-3).

(5)

Berita Acara Penyerahan SPPT PBB harus ditandatangani oleh:

 

a.

Kepala SKPKD sebagai pihak yang menyerahkan SPPT PBB;

 

b.

Lurah/Kepala Desa selaku penanggung jawab sebagai pihak penerima SPPT PBB; dan

 

c.

Camat sebagai saksi.

(6)

SPPT PBB yang telah dihimpun per Wilayah RT/BIok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh Lurah/Kepala Desa diserahkan kepada Petugas Pemungut.

(7)

SPPT PBB dapat disampaikan melalui:

 

a.

SPPT PBB disampaikan oleh petugas secara langsung kepada Wajib Pajak atau kuasanya (door to door) dalam waktu selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun pajak berjalan.

 

b.

untuk memenuhi batas waktu sebagaimana huruf a, penyampaian SPPT PBB, Lurah/Kepala Desa dapat menugaskan staf Kelurahan/Desa atau lembaga masyarakat (petugas RT/RW, Karang Taruna) untuk menyampaikan SPPT PBB kepada Wajib Pajak; dan

 

c.

penyampaian SPPT PBB Tahap Pertama dilakukan secara serentak dalam satu wilayah Kecamatan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bukti Penerimaan Penyampaian SPPT harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan mencantumkan tanggal saat SPPT PBB tersebut diterima Wajib Pajak atau kuasanya.

(2)

Bukti Penerimaan Penyampaian SPPT Buku I sampai dengan Buku III dari Wajib Pajak yang telah dihimpun oleh Kelurahan/Desa kepada SKPKD setiap hari Senin dengan menggunakan formulir penyerahan struk yang dibuat rangkap 2 (dua) untuk didistribusikan kepada:

 

a.

Kepala SKPKD (lembar ke-1 dengan dilampirkan Struk SPPT); dan

 

b.

Kecamatan (lembar ke-2).

(3)

Bukti Penerimaan Penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima dari Kelurahan/Desa dikompilasi sebagai bahan laporan disampaikan kepada SKPKD.

(4)

Bukti Penerimaan Penyampaian SPPT buku IV sampai dengan Buku V dari Wajib Pajak yang telah dihimpun oleh Petugas SKPKD yang ditunjuk setiap hari Senin dengan menggunakan formulir penyerahan struk yang dibuat rangkap 1 (satu) untuk disampaikan kepada Kepala SKPKD (dengan dilampirkan Bukti Penerimaan Penyampaian SPPT).

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala SKPKD melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

(2)

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan Tata Cara Penetapan, Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Banjar

pada tanggal 20 Desember 2012

WALIKOTA BANJAR,

ttd.

HERMAN SUTRISNO

 

Diundangkan di Banjar

pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd.

YAYAT SUPRIYATNA

 

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 59