Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor: 308 Tahun 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 393 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,

 

 

 

 

a.

bahwa ketentuan tentang tata cara pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan telah diatur dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 393 Tahun 2012, namun dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung yang mengakibatkan terjadinya perubahan nama dan susunan organisasi Dinas Pendapatan menjadi Dinas Pelayanan Pajak, serta guna lebih meningkatkan kelancaran pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sehingga Peraturan Walikota Bandung Nomor 393 Tahun 2012 termaksud perlu diubah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 393 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa;

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;

6.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

7.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

8.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;

9.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 393 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 393 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 393 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 26) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 34, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Kota Bandung.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

 

3.

Walikota adalah Walikota Bandung.

 

4.

Dinas adalah Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

 

5.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

 

6.

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan mendapat penugasan dari Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

7.

Bendahara Penerima yang selanjutnya disingkat BP adalah Bendahara Penerima yang berfungsi menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.

 

8.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

9.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

 

10.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

11.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

 

12.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

 

13.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan.

 

14.

Wajib pajak adalah pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

15.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administratif perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

 

16.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

 

17.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.

 

18.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

 

19.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

 

20.

Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SSPD-BPHTB, adalah bukti pembayaran atau penyetoran BPHTB yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

 

21.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang dikeluarkan Walikota, yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.

 

22.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

 

23.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

 

24.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak setelah dilakukan pemeriksaan.

 

25.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

 

26.

Keputusan Pembetulan adalah Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Keputusan Pembetulan, atau Keputusan Keberatan.

 

27.

Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

 

28.

Pemeriksaan sederhana adalah pemeriksaan lapangan untuk satu jenis pajak daerah dan bersifat bulanan, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

 

29.

Pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan lapangan untuk seluruh jenis pajak daerah untuk bulan berjalan dan/atau bulan-bulan sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

 

30.

Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan BPHTB yang dilakukan di luar kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah.

 

31.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

 

32.

Putusan Peninjauan Kembali adalah Putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh Walikota terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak.

 

33.

Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Walikota untuk menerima pembayaran BPHTB terutang dari wajib pajak.

 

34.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

 

 

 

2.

Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

3.

Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Pengajuan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

4.

Judul BAB X diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Di antara judul Bab X dan Pasal 32 disisipkan Bagian baru yakni Bagian Kesatu dan Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

hak untuk penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan daerah.

 

(2)

kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

 

a.

diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

 

 

b.

ada surat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak.

 

(3)

Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan piutang dihitung sejak penyampaian Surat Paksa.

 

(4)

Pengakuan utang baik secara langsung atau tidak langsung oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

 

(5)

Pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diketahui dari permohonan pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

 

 

 

 

6.

Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan Bagian baru yakni Bagian Kedua dan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 32A, 32B, 32C, dan 32D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Walikota dapat menerbitkan keputusan Penghapusan Pajak Daerah atas usul Kepala Dinas.

 

(2)

Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:

 

 

a.

Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;

 

 

b.

Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;

 

 

c.

hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;

 

 

d.

dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

 

 

e.

hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota.

 

(3)

Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:

 

 

a.

Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;

 

 

b.

hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;

 

 

c.

dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

 

 

d.

hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota.

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2) dan ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kepala Dinas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

 

(2)

Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32B ayat (2), Kepala Dinas menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.

 

(2)

Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada walikota dengan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan penelitian kepada Walikota.

 

(3)

Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

 

 

a.

Nomor Objek Pajak (NOP);

 

 

b.

nama dan alamat wajib pajak;

 

 

c.

alamat objek pajak;

 

 

d.

jumlah piutang;

 

 

e.

tahun pajak;

 

 

f.

alasan penghapusan piutang.

 

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (2), Walikota menerbitkan Keputusan mengenai penghapusan piutang pajak.

 

(2)

Berdasarkan Keputusan Walikota mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan:

 

 

a.

penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan

 

 

b.

hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Bentuk formulir yang berkaitan dengan BPHTB tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

8.

Ketentuan Lampiran dihapus.

 

 

 

 

9.

Di antara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB XIIA dan Pasal 43A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 330 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Darah masih dapat ditagih dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak saat terutang.

 

(2)

Pada saat Peraturan Walikota Ini berlaku, segala proses yang sedang berjalan sebagai berikut:

 

 

a.

proses penyitaan;

 

 

b.

proses pelelangan;

 

 

c.

proses permohonan pembetulan dan pembatalan pajak;

 

 

d.

proses permohonan pengurangan dan keringanan;

 

 

e.

proses keberatan dan/atau banding;

 

 

f.

proses permohonan penghapusan.

 

 

berlaku dan terikat dengan ketentuan peraturan walikota sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

 

 

 

 

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 April 2013
WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 1 April 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 28