Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor: 213 Tahun 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

WALIKOTA BANDUNG,

 

 

 

 

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (5), Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (6), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu diatur tentang petunjuk penyelenggaraan reklame dalam Peraturan Walikota;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

3.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

4.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

5.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME.

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Bandung.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.

3.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

4.

Walikota adalah Walikota Bandung.

5.

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan reklame dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.

6.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

7.

Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

8.

Titik Reklame adalah tempat di mana bidang reklame didirikan dan/atau ditempatkan.

9.

Peletakan reklame adalah tempat tertentu di mana titik reklame ditempatkan baik di dalam maupun di luar ruangan.

10.

Pola penyebaran peletakan reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk peletakan reklame.

11.

Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.

12.

Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perseorangan atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.

13.

Di atas bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan di atas bangunan/gedung.

14.

Menempel pada bangunan/bangun-bangunan adalah titik reklame yang menempel/menyatu pada bangunan, baik mempergunakan konstruksi maupun tidak.

15.

Halaman adalah bagian ruang terbuka yang terdapat di dalam persil.

16.

Bahu jalan/berm adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.

17.

Median adalah suatu pemisah fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalu lintas.

18.

Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.

19.

Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.

20.

Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur dengan baik dalam suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.

21.

Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan yang selanjutnya disingkat gambar RTBB adalah gambar rencana teknis bangun bangunan reklame megatron, videotron, light emitting diode dan papan atau billboard termasuk jenis reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan menjelaskan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika, dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.

22.

Reklame papan atau billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, collibrite, vynil termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyeberangan orang (JPO), dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Walikota.

23.

Reklame Megatron, Videotron, Light Emitting Diode (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

24.

Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu, seperti bandir, umbul-umbul, dan spanduk.

25.

Reklame melekat (sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda.

26.

Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

27.

Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempelkan pada kendaraan.

28.

Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas atau alat lain yang sejenis.

29.

Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan dan/atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan/atau diperagakan melalui pesawat televisi.

30.

Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

31.

Reklame Teks Berjalan adalah jenis reklame yang menayangkan naskah dan diatur secara elektronik.

32.

Reklame Graffiti (Graffity) adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan, dengan menggunakan cat.

33.

Reklame Mural adalah reklame yang berupa gambar atau lukisan seperti lokasi tertentu yang dibuat pada dinding dan/atau pada bagian lain dari bangunan, baik bangunan kepemilikan pribadi, badan hukum maupun komersil, dengan menggunakan cat.

34.

Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungannya sebagai aksesori kota.

35.

Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame.

36.

Titik Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah titik atau lokasi di mana reklame ditempatkan yang mempunyai sudut pandang, kepadatan lalu lintas dan nilai jual yang lebih baik bila dibandingkan dengan titik atau lokasi biasa.

37.

Nilai strategis penyelenggaraan reklame adalah suatu nilai yang berdasarkan atas peletakan titik reklame di dalam dan di luar prasarana dan sarana kota pada fungsi kawasan, fungsi ruang, fungsi jalan, sudut pandang dan harga jual pasar, ketinggian dan luas bidang reklamenya yang pemanfaatannya diperoleh Pemerintah Daerah.

38.

Nilai Jual Objek Reklame, yang selanjutnya disingkat (NJOR), adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame.

39.

Lokasi Konservasi adalah tempat pengelolaan sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui di mana pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan.

40.

Lokasi preservasi adalah tempat untuk melakukan pelestarian hal-hal yang langka dan juga usaha meningkatkan daya dukung lingkungan.

41.

Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD yang mempunyai kewenangan untuk memberikan saran dan rekomendasi mengenai sesuatu perizinan kepada Kepala SKPD dan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

 

 

 

 

BAB II
POLA PENYEBARAN DAN PELETAKAN REKLAME

Bagian Pertama
Ketentuan Umum Pola Penyebaran
 

(1)

Pola penyebaran dan peletakan titik reklame dikenakan nilai sewa reklame.

(2)

Pola penyebaran dan peletakan titik-titik reklame strategis dikenakan nilai strategis penyelenggaraan reklame tambahan sebesar 35 kali dari Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame (NSPR);

(3)

Untuk Penempatan Reklame pada lahan milik Pemerintah Daerah di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ukuran ≥ 32 m² dikenakan nilai penyelenggaraan reklame tambahan sebesar 5 kali dari Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame (NSPR);

(4)

Jarak titik reklame dengan titik reklame strategis ditetapkan paling kurang 50 meter.

(5)

Gambar detail pola penyebaran dan peletakan titik-titik reklame strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

Bagian Kedua
Pembagian Kawasan
 

(1)

Pola penyebaran peletakan reklame didasarkan pada kawasan (zoning) yang terdiri dari:

 

a.

Kawasan Penyelenggaraan Reklame:

 

 

1.

Kawasan Khusus, yaitu kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel di bagian depan bangunan;

 

 

2.

Kawasan selektif adalah kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame terpilih yang meliputi lokasi bersejarah, lokasi konservasi dan preservasi, lokasi lain yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan rekomendasi Tim Teknis;

 

 

3.

Kawasan Umum, yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame di luar kawasan khusus, kawasan selektif dan kawasan bebas;

 

b.

Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame (Kawasan Bebas) adalah kawasan yang tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yaitu gedung dan/atau halaman kantor pemerintahan, tempat pendidikan, tempat-tempat ibadah, lintasan jalan kereta api, rumah sakit, kantor militer/kepolisian, taman kota, Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, Jalan R.A.A Wiranatakusumah, Jalan Pajajaran, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Dr. Junjunan, dan Jalan Pasteur.

 

c.

Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah reklame pada jembatan penyeberangan orang (JPO), reklame yang menunjukkan identitas bangunan/kegiatan serta reklame yang tidak berhubungan dengan identitas bangunan/kegiatan dengan cara penempatan pada halaman, bangunan atau bangun-bangunan pada Kawasan Bebas yang berbatasan dengan kawasan lainnya.

(2)

Perincian kawasan selektif dan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

Bagian Ketiga
Pembagian Kelas Jalan
 

(1)

Berdasarkan kategori peletakan titik reklame, terdapat 5 jenis kelas jalan:

 

a.

Jalan arteri primer (Jalan Nasional);

 

b.

Jalan arteri sekunder (Jalan Propinsi);

 

c.

Jalan Kolektor (Jalan Kota);

 

d.

Jalan Lokal/lingkungan;

 

e.

Jalan tol.

 

 

 

 

BAB III
TEKNIS PENEMPATAN DAN PEMASANGAN REKLAME

Bagian Pertama
Teknis Penempatan dan Pemasangan Reklame
 

Titik-titik reklame di dalam sarana dan prasarana kota, adalah titik reklame yang ditempatkan pada:

a.

Bahu jalan/berm jalan, median jalan, jembatan dan jalan layang;

b.

Shelter;

c.

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);

d.

Bando Jalan;

e.

Pos jaga polisi/pos gatur;

f.

Jam Kota;

g.

Terminal dan Pangkalan Angkutan;

h.

Gelanggang/Gedung Olah Raga;

i.

Pasar; dan

j.

Ditempat/ruang yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

Titik-titik reklame di luar sarana dan prasarana kota, adalah titik reklame yang ditempatkan pada:

a.

menempel pada bangunan/bangun-bangunan, menggantung pada bangunan/bangun-bangunan dan/atau dipancang di atas bangunan/bangun-bangunan;

b.

di halaman;

c.

di ruas jalan tol dan jembatan kereta api di wilayah daerah;

d.

di kendaraan atau ruang udara.

 

 

 

 

Penempatan dan pemasangan reklame harus berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a.

Tidak mengganggu atau membahayakan pejalan kaki, pengendara atau pengguna jalan yang lain, seperti:

 

1.

Konstruksi yang tepat, kuat dan tidak membahayakan;

 

2.

Struktur yang permanen;

 

3.

Tidak melintang jalan, kecuali yang terpasang pada jembatan dan/atau Bando Jalan;

 

4.

Untuk reklame yang terpancang pada persil, proyeksi bidang reklame tidak melewati batas persil dan/atau pagar;

 

5.

Untuk reklame yang terpancang pada berm atau median jalan, proyeksi bidang reklame tidak melewati batas berm atau median jalan;

 

6.

Tidak rancu dan tidak menghalangi rambu-rambu lalu lintas dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL);

 

7.

Pencahayaan tidak menyilaukan pengendara dan pengguna jalan;

 

8.

Efektif dalam menyampaikan informasi.

b.

Tidak mengganggu keindahan visual wajah kota seperti:

 

1.

Tidak menghalangi/menutupi/merusak bangunan-bangunan khusus, diantaranya yang mempunyai arsitektur baik bangunan bersejarah, bangunan yang dilestarikan dan lain-lain);

 

2.

Terintegrasi dengan ukuran yang layak dan proposional sesuai kawasannya/lingkungannya.

c.

Tidak merusak lingkungan alami yang sudah ada seperti:

 

1.

Tidak menempel dengan cara dipaku di pohon, tidak menebang pohon, dipasang di tiang listrik, tiang telepon, tiang lampu Penerangan Jalan Umum, rambu lalu lintas dan lampu Traffic Light,

 

2.

Tidak menghalangi pandangan, sinar matahari dan udara segar.

d.

Tidak mengorbankan kepentingan umum dan utilitas umum;

e.

Naskah dan gambar reklame tidak mengganggu ketertiban umum, tidak melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan.

 

 

 

 

(1)

Pola Penyebaran dan Peletakan Bando Jalan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(2)

Penyelenggaraan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) direkomendasikan pada Kawasan umum dan Kawasan Selektif.

(3)

Bando Jalan dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) merupakan Konstruksi Berat, sehingga gambar konstruksi harus ditandatangani oleh tenaga ahli di bidang konstruksi.

(4)

Penempatan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dengan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) lain diperkenankan dalam satu ruas jalan, dengan jarak paling kurang 500 meter, kecuali untuk Jembatan penyeberangan Orang (JPO) yang sudah berdiri dan/atau Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang sudah memiliki Surat Persetujuan Pemanfaatan ruang (SPPR)/Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Kota/Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR).

(5)

Penempatan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dengan Bando Jalan diperkenankan dalam satu ruas jalan, dengan jarak paling kurang 200 meter.

(6)

Penempatan Bando Jalan dengan Bando Jalan diperkenankan dalam satu ruas jalan, dengan jarak paling kurang 100 meter.

(7)

Penempatan JPO paling kurang pada jarak 50 m dari perempatan jalan dan penempatan Bando Jalan paling kurang pada jarak 25 m dari perempatan jalan kecuali untuk JPO dan Bando Jalan yang sudah berdiri dan/atau yang sudah mempunyai Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang/Perjanjian Kerja sama (PKS) dengan Pemerintah Kota/Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR).

 

 

 

 

Bagian Kedua
Ketentuan Peletakan Reklame

Paragraf 2
 

(1)

Ketentuan peletakan reklame adalah:

 

a.

Reklame yang diizinkan meliputi produk, jasa, komersial dan sosial;

 

b.

Reklame layar diperbolehkan pada lokasi yang sudah ditentukan.

(2)

Ketentuan Penempatan Reklame yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:

 

a.

Pada halaman hanya diperbolehkan pada satu titik penempatan konstruksi reklame, kecuali yang ada di lahan perkantoran dan/atau perdagangan;

 

b.

pada bangunan:

 

 

1.

Ukuran maksimal proyeksi reklame pada muka (fasade) bangunan adalah 50% (lima puluh persen) dari luas keseluruhan muka (fasade) bangunan;

 

 

2.

Menempel/menggantung atau dipancang pada bangunan/bangun-bangunan.

 

c.

Pada atap dengan tinggi konstruksi paling tinggi 10 meter untuk umum dan 5 meter untuk kawasan selektif dari atap bangunan/bangun-bangunan.

 

 

 

 

(1)

Penempatan Reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Bando Jalan pada sarana dan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diperkenankan paling besar 4 meter kali lebar perkerasan jalan.

(2)

Penempatan Reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Bando Jalan diperkenankan untuk videotron/megatron/LED paling besar 4 meter x 8 meter.

 

 

 

 

Bagian Ketiga
Jenis, Naskah, Ukuran dan Pemasangan Reklame
 

(1)

Penyelenggaraan reklame menurut jenisnya adalah:

 

a.

Reklame papan atau billboard, megatron, videotron dan Light Emitting Diode (LED);

 

b.

Reklame layar;

 

c.

Reklame melekat, (sticker, grafitty, dan mural);

 

d.

Reklame selembaran/brosur;

 

e.

Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;

 

f.

Reklame udara;

 

g.

Reklame film/slide;

 

h.

Reklame running text;

 

i.

Reklame neon box.

(2)

Reklame layar terdiri dari:

 

a.

Spanduk;

 

b.

Umbul-umbul;

 

c.

Banner/Baliho;

 

d.

Bandir;

 

e.

Balon Udara.

(3)

Penyelenggaraan reklame menurut ukuran adalah:

 

a.

1 meter x 2 meter;

 

b.

2 meter x 4 meter;

 

c.

3 meter x 5 meter;

 

d.

4 meter x 6 meter;

 

e.

4 meter x 8 meter;

 

f.

5 meter x 10 meter;

 

g.

dan ukuran lainnya.

(4)

Yang dimaksud dengan ukuran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g adalah khusus untuk reklame neon box, identitas kegiatan/bangunan dan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)/Bando Jalan.

 

 

 

 

Naskah reklame harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, bahasa lain dapat digunakan dengan memperhatikan norma-norma agama, aspek estetis dan kesopanan yang sesuai dengan kultur Bangsa Indonesia.

 

 

 

 

Penempatan dan pemasangan reklame harus dilengkapi dengan lampu penerangan listrik dengan memenuhi syarat teknis yang berlaku serta dipelihara secara berkala.

 

 

 

 

Penempatan dan pemasangan reklame pada bangunan/bangun-bangunan yang berdekatan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Lepas Landas Pangkalan Udara, dipersyaratkan ditempel di bangunan/bangun-bangunan.

 

 

 

 

(1)

Pemasangan reklame yang berdekatan dengan jaringan PLN untuk jarak bebas dengan papan reklame, diatur sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

(2)

Apabila tiang konstruksi terbuat dari bahan konduktif maka tiang tersebut harus dilengkapi alat pengaman.

 

 

 

 

BAB IV
PROSEDUR PENYELENGGARAAN REKLAME
 

(1)

Penyelenggara reklame harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

 

a.

Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang salah satu bidang usahanya adalah reklame/jasa periklanan kecuali untuk identitas bangunan/kegiatan.

 

b.

Surat Izin Perusahaan;

 

c.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

(2)

Setiap permohonan Penyelenggaraan Reklame wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:

 

a.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan/atau KTP Pemilik Advertising;

 

b.

Foto copy Surat Lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;

 

c.

Foto copy izin pemancangan tiang pancang dari Pemerintah untuk reklame yang ditempatkan di sarana dan prasarana Pemerintah;

 

d.

Foto copy izin pemakaian sewa tanah/lahan/bangunan dari pemilik;

 

e.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah pemohon;

 

f.

Gambar konstruksi reklame;

 

g.

Naskah reklame dan Data visual;

 

h.

Ukuran reklame;

 

i.

Gambar lokasi yang dimohon;

 

j.

Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;

 

k.

Memiliki Surat Izin Perusahaan.

(3)

Khusus penyelenggaraan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

 

a.

penyelenggara mengajukan permohonan tertulis untuk membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kepada Walikota;

 

b.

terhadap permohonan tersebut Walikota melakukan pengkajian yang dilaksanakan oleh SPKPD terkait dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

 

c.

hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Walikota;

 

d.

apabila permohonan tersebut disetujui maka diterbitkan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR) oleh Walikota;

 

e.

setelah Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR) sebagaimana dimaksud dalam huruf d diterbitkan, penyelenggara mengajukan permohonan untuk dilakukan kerja sama pembangunan Penyeberangan Orang (JPO) kepada Walikota;

 

f.

terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Walikota melalui Dinas Pemakaman dan Pertamanan melakukan pengkajian dan penyusunan kerja sama dengan melibatkan SKPD terkait;

 

g.

setelah perjanjian kerja sama ditandatangani, penyelenggara selanjutnya dapat mengajukan permohonan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)

Khusus perjanjian kerja sama Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), mekanismenya tidak melalui Tim Koordinasi Kerja sama Daerah.

 

 

 

 

BAB V
PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME
 

(1)

Setiap penyelenggaraan reklame wajib terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Walikota.

(2)

Setiap penyelenggara reklame tidak diperkenankan untuk memindahtangankan izin penyelenggaraan reklame tanpa izin tertulis dari Walikota.

 

 

 

 

(1)

Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah 1 (satu) tahun kecuali untuk reklame layar, minimal 1 (satu) hari, maksimal 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang kembali.

(2)

Masa berlaku pemanfaatan dan pengelolaan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) selama 5 tahun dan masa berlaku pemanfaatan dan Pengelolaan Bando Jalan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

 

 

 

 

BAB VI
TATA CARA PERMOHONAN IZIN
 

(1)

Lama proses perizinan Penyelenggaraan Reklame adalah selama 14 (empat belas) hari kerja apabila persyaratannya lengkap.

(2)

Proses permohonan Penyelenggaraan Reklame adalah sebagai berikut:

 

a.

Pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

 

b.

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan proses permohonan perizinan;

 

c.

Dinas/Instansi yang terkait memberikan pertimbangan teknis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

 

d.

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin tertulis penyelenggaraan reklame.

(3)

Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan dalam menentukan ukuran, konstruksi dan penyajiannya.

 

 

 

 

Bagan alur mekanisme proses pelayanan izin dan pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tercantum dalam Lampiran IV.

 

 

 

 

BAB VII
PEMASANGAN REKLAME
 

(1)

Sebelum mendapat izin penyelenggaraan reklame, penyelenggara terlebih dahulu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

a.

Untuk yang ditempatkan di prasarana dan sarana kota:

 

 

1)

Reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Bando Jalan meliputi Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR) dan izin pemancangan tiang pancang;

 

 

2)

Reklame Billboard meliputi izin pemancangan tiang pancang.

 

b.

Untuk yang ditempatkan di jalan Nasional, jalan provinsi, jalan tol dan lahan PJKA:

 

 

Izin/rekomendasi/sewa dari pemilik/Pembina jalan yang bersangkutan.

 

c.

Untuk yang ditempatkan di lahan/persil perorangan/swasta:

 

 

Izin/rekomendasi/surat dari pemilik lahan/persil yang bersangkutan.

(2)

Reklame yang terpasang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberi tanda lunas/jangka waktu izin tertulis penyelenggaraan reklame yang dapat dilihat dengan jelas dalam keadaan utuh dan tidak rusak, dan apabila terjadi kerusakan menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.

(3)

Kerusakan tanda lunas/jangka waktu izin tertulis penyelenggaraan reklame harus segera dilaporkan kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk berikut keterangan kerusakan biaya penggantian tanda waktu izin tertulis penyelenggaraan reklame di bebankan kepada penyelenggaraan reklame.

(4)

Tata cara pemasangan Reklame diatur sebagai berikut:

 

a.

Pemasangan alat perlengkapan reklame baik konstruksinya maupun ukurannya tidak mengganggu pemandangan lalu lintas, keindahan, keamanan, keselamatan, kesehatan dan ketertiban umum;

 

b.

Bahasa yang digunakan baik untuk reklame suara maupun tulisan adalah Bahasa Indonesia, dengan ketentuan jika reklame tulisan menggunakan Bahasa Asing harus dicantumkan tulisan dalam Bahasa Indonesia;

 

c.

Tulisan, suara dan gambar yang digunakan tidak bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, ketertiban umum, keagamaan, kesehatan dan keindahan;

 

d.

Pemasangan wajib memelihara reklame yang bersangkutan agar tetap terawat dengan baik sehingga tidak mengganggu keindahan, keamanan, keselamatan, kesehatan dan ketertiban umum;

 

e.

Reklame yang dilarang dipasang pada bangunan Pemerintah yaitu kantor, rumah sakit, rumah dinas, tempat ibadah, tiang listrik/telepon, tiang penerangan jalan umum, gardu, pohon jalur hijau, rambu-rambu lalu lintas, petunjuk jalan dan kendaraan dinas;

 

f.

Memenuhi tata cara pemasangan konstruksi dan dimensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(5)

Setiap konstruksi reklame yang berukuran ≥ 18 m² diwajibkan untuk diasuransikan, dan apabila terjadi kecelakaan atau musibah yang diakibatkan oleh Penyelenggara Reklame, menjadi beban dan tanggung jawab penyelenggara reklame, dikecualikan untuk reklame layar, grafity, dan mural.

(6)

Untuk pemasangan Reklame Neon Box diatur ketentuan sebagai berikut:

 

a.

Design harus etis dan estetis;

 

b.

Neon Box harus inovatif dan proporsional;

 

c.

Jarak antar konstruksi sekurang-kurangnya 20 m dan disesuaikan dengan kondisi eksisting;

 

d.

Pencahayaan harus optimal dan memiliki Kwh meter tersendiri yang menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame.

(7)

Khusus untuk pemasangan reklame jenis tertentu diatur juga ketentuan sebagai berikut:

 

a.

Untuk Reklame jenis Layar:

 

 

1.

Harus menggunakan bahan dari kain atau sejenisnya;

 

 

2.

Dipasang membujur jalan;

 

 

3.

Dilarang dikaitkan pada tiang listrik, telepon, tiang bendera, pagar, tiang penerang jalan umum, rambu lalu lintas, lampu pengatur lalu lintas dan pohon;

 

 

4.

Dilarang melintang jalan.

 

b.

Dilarang menggunakan lampu berwarna yang menyala menyerupai lampu pengatur lalu lintas;

 

c.

Untuk reklame yang menggunakan suara:

 

 

1.

Harus menghentikan suara jika melewati tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit pada jarak 50 meter, sebelum dan sesudah tempat tersebut;

 

 

2.

Dilarang menggunakan suara yang menyerupai Sirine Ambulance, petugas lalu lintas dan/atau pemadam kebakaran.

 

d.

Untuk selebaran:

 

 

1.

Semua jenis reklame berupa poster, selebaran, brosur, pamphlet, dan sejenisnya harus ada cap/legalisir Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

 

 

2.

Harus dilakukan dengan cara diberikan langsung kepada khalayak umum yang dituju;

 

 

3.

Dilarang di sebar di jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas, dan keselamatan umum;

 

 

4.

Dilarang dikaitkan pada tiang listrik, telepon, tiang bendera, pagar, dan pohon;

 

 

5.

Dilarang ditempel di tempat umum antara lain tembok, pintu toko, dan fasilitas umum lainnya.

 

 

 

 

BAB VIII
PERPANJANGAN IZIN
 

(1)

Setiap penyelenggara reklame yang akan memperpanjang izin, tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap ukuran, konstruksi, lokasi reklame, jenis reklame dan naskah reklame kecuali ada izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

(2)

Untuk perpanjangan reklame pada bando dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang Surat Persetujuan Pemanfaatan ruang (SPPR) telah habis masa berlakunya, penyelenggara harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kembali Surat Persetujuan Pemanfaatan ruang (SPPR) dengan melampirkan hasil penelitian kelayakan/keandalan konstruksi kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

 

 

 

 

Permohonan perpanjangan izin yang disertai perubahan sebagaimana proses permohonan izin reklame baru sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3).

 

 

 

 

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK
 

(1)

Pembayaran Pajak dilakukan setelah ada persetujuan atas izin diterbitkan.

(2)

Reklame yang sudah dibayar penuh pajaknya diberi tanda lunas/jangka waktu izin penyelenggaraan reklame.

(3)

Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja wajib pajak tidak juga memenuhi kewajiban membayar Pajak dan/atau izin dan denda yang telah diperhitungkan, maka terhadap penyelenggara semua jenis reklame, akan diterbitkan tagihan Surat Paksa.

(4)

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Paksa diterima, wajib pajak juga tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diterbitkan Surat Perintah Penyitaan.

(5)

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Surat Perintah Penyitaan diterima, wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diadakan pelelangan terhadap barang yang disita.

(6)

Pelaksanaan penyitaan oleh juru sita dibuat Berita Acara Penyitaan.

 

 

 

 

BAB X
PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN
 

(1)

Izin penyelenggaraan reklame dapat dibatalkan apabila penyelenggara reklame yang telah mendapatkan izin tertulis tetapi belum melaksanakan pembangunan dan/atau diisi naskah reklame sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

(2)

Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut berikut:

 

a.

Reklame pada billboard batas waktunya paling lama 1 (satu) bulan;

 

b.

Reklame pada Bando Jalan batas waktunya paling lama 3 (tiga) bulan;

 

c.

Reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) batas waktunya paling lama 6 (enam) bulan.

(3)

Apabila pemilik/pemegang izin melakukan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan reklame, maka sebelum diadakan pencabutan izin kepada pemilik/pemegang izin diberikan Surat Peringatan/teguran terlebih dahulu agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajiban dengan diberi jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat dimaksud diterima.

(4)

Apabila sampai batas waktu tersebut dalam Surat Peringatan/teguran yang bersangkutan tidak juga memenuhi kewajibannya maka akan diterbitkan Keputusan Pencabutan Izin dan sekaligus dilakukan pembongkaran reklame dimaksud.

(5)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku untuk penyelenggaraan reklame layar.

 

 

 

 

Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan dan Surat Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

BAB XI
PENGAWASAN/PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN/PEMBONGKARAN REKLAME
 

(1)

Pengawasan/pengendalian reklame dilaksanakan menurut tugas pokok dan fungsi yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing, yaitu:

 

a.

Pengawasan/pengendalian terhadap aspek estetika, naskah, dan ukuran reklame ada pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan;

 

b.

Pengawasan/pengendalian terhadap aspek konstruksi ada pada Dinas Bina Marga dan Pengairan;

 

c.

Pengawasan/pengendalian terhadap aspek pajak ada pada Dinas Pendapatan.

(2)

Pengawasan/pengendalian dilakukan secara reguler dan hasil dari pada Pengawasan/pengendalian disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk ditindaklanjuti.

 

 

 

 

(1)

Reklame yang tidak berizin akan ditertibkan/dibongkar tanpa pemberitahuan/peringatan/teguran terlebih dahulu kepada penyelenggara reklame.

(2)

Setiap penertiban/pembongkaran reklame harus dibuatkan dalam Berita Acara.

 

 

 

 

(1)

Penertiban/Pembongkaran Reklame dilaksanakan apabila:

 

a.

Penyelenggaraan Reklame telah habis masa berlakunya tanpa diperpanjang lagi;

 

b.

Penyelenggaraan Reklame dilakukan tanpa memperoleh izin tertulis terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

 

c.

Penyelenggaraan Reklame dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan izin tertulis yang tidak berlaku;

 

d.

Pembayaran pajak kurang dari yang seharusnya dibayar dan/atau belum dibayar pajaknya.

(2)

Penertiban/pembongkaran Reklame harus dibuatkan dalam Berita Acara Pembongkaran.

(3)

Konstruksi/Materi Reklame yang telah ditertibkan/dibongkar menjadi milik Pemerintah Daerah dan dapat dihapuskan/dimusnahkan dan harus dibuatkan dalam Berita Acara Pemusnahan.

(4)

Penertiban/Pembongkaran Reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan hasil penertiban/pembongkaran menjadi milik Pemerintah Daerah.

 

 

 

 

BAB XII
KONTRIBUSI DAN PARTISIPASI PENYELENGGARA REKLAME
 

(1)

Penyelenggara reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), bando jalan, halte/shelter, Pos Jaga/Posgatur, serta fasilitas umum lainnya, agar berpartisipasi dalam kebersihan dan keindahan bangunan, taman dan sekitar media reklame.

(2)

Partisipasi dari pihak penyelenggara reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama yang ditandatangani bersama oleh Walikota dan penyelenggara reklame.

 

 

 

 

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
 

(1)

Evaluasi pola penyebaran dan peletakan titik reklame dilaksanakan paling lambat setiap 3 (tiga) tahun sekali, dengan mempertimbangkan aspek estetika kota, ketertiban umum, keamanan dan rencana detail tata ruang kota.

(2)

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka setiap Perjanjian Kerja sama, Surat Persetujuan Pemanfaatan ruang (SPPR), serta izin yang telah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izinnya dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
 

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

1.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 407 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 758 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 758 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame;

2.

Keputusan Walikota Bandung Nomor 510.12/Kep.055-DISTARCIP/2010 tentang Penetapan Rumusan Penghitungan Nilai Posisi Ruang (NPR) Dalam Rangka Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pelelangan Titik Reklame;

3.

Keputusan Walikota Bandung Nomor 510.12/Kep.011-DisKamTam/2011 tentang Panitia Lelang Pemanfaatan Titik Reklame.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

 

 

 

 

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Maret 2012
WALIKOTA BANDUNG,
ttd.
DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 22 Maret 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
ttd.
EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 10