Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 8 Tahun 2007

 

 

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah dibentuk Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

b.

bahwa dengan terbentuknya Badan Pengelola Aset Daerah dimaksud, maka Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 27 Tahun 2005 tentang Petunjuk Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir di Tempat Khusus perlu diadakan penyesuaian dan pengaturan kembali;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir di Tempat Khusus.

 

1.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

2.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

3.

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

8.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Serie D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri D);

9.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 7 Seri D).

 

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEMPAT KHUSUS.

 

 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

2.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

3.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

4.

Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

5.

Badan Pengelola Aset Daerah adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

7.

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

8.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

9.

Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang mendapat jasa pelayanan parkir.

10.

Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

 

 

Pemungutan retribusi atas objek retribusi parkir di tempat khusus dilaksanakan oleh Badan Pengelola Aset Daerah di bawah pembinaan dan pengawasan Dinas Perhubungan yang terdiri dari:

a.

Komplek Olahraga Jakabaring yang meliputi:

 

1)

Stadion Base Ball Jakabaring;

 

2)

Gedung Olahraga Dempo;

 

3)

Gedung Olahraga Ranau;

 

4)

Arena Panjat Tebing;

 

5)

Stadion Utama Gelora Sriwijaya.

b.

Komplek Olahraga Jalan POM IX meliputi:

 

1)

Stadion Madya Sriwijaya;

 

2)

Gedung Basket Indoor;

 

3)

Gedung Lapangan Tembak Sriwijaya;

 

4)

Gedung Kolam Renang Lumban Tirta;

 

5)

Gedung Olahraga Sriwijaya.

c.

Kompleks Asrama/Mess/Wisma/Gedung Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meliputi:

 

1)

Asrama Haji Km 9,5 Sukarami;

 

2)

Asrama Haji Jalan Nyoman Ratu;

 

3)

Dekranasda Jakabaring;

 

4)

Mess Pertiwi Jalan Bay Salim;

 

5)

Gedung Wanita Sriwijaya Jalan Rajawali;

 

6)

Graha Serbaguna Jakabaring;

 

7)

Mess Wiyata Mandala Jalan Ks Tubun;

 

8)

Gedung Wanita Jalan Kapten A. Rivai.

 

 

(1)

Retribusi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayar langsung kepada Bendaharawan Khusus Penerima, atau petugas yang ditunjuk.

(2)

Setiap pelunasan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat {1) Bendaharawan Khusus Penerima wajib menerbit­kan tanda bukti penerimaan berupa formulir model Bend 26 dan masing-masing lembarnya disatukan dengan Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM) dan diparaf serta ditanda­ tangani atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

(1)

Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penerimaan, semua hasil penerimaan pemungutan retribusi yang dilakukan Badan Pengelola Aset Daerah, Bendaharawan Khusus Penerima harus sudah menyetorkan ke Kas Daerah dengan mempergunakan formulir model bend 17.

(2)

Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, wajib menyampaikan laporan pertanggung­jawabannya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(3)

Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diketahui oleh Kepala Badan Pengelola Aset Daerah dengan mempergunakan formulir model DPD-088 dalam rangkap 4 (empat).

(4)

Masing-masing lembar, dilampirkan dengan formulir model Bend 16, Bend 17 dan Bend 26 dengan perincian sebagai berikut:

 

a.

Lembar ke 1 (satu) untuk Gubernur c.q. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

 

b.

Lembar ke 2 (dua) untuk arsip;

 

c.

Lembar ke 3 (tiga) untuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai tembusan;

 

d.

Lembar ke 4 (empat) untuk Kepala Dinas Perhubungan sebagai tembusan.

 

Bendaharawan Khusus Penerima diwajibkan menyelenggarakan pembukuan dengan baik tertib dan teratur atas semua kegiatan penerimaan dan penyetoran retribusi dengan mempergunakan buku penerimaan sejenis (model Bend 16) dalam rangkap 5 (lima) dengan perincian penggunaannya sebagai berikut:

a.

Lembar ke 1 (satu) dan Lembaran ke 5 (lima) tetap tinggal pada arsip pembukuan Bendaharawan Khusus Penerima.

b.

Lembar ke 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 {empat) untuk lampiran berkas laporan bulanan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) Keputusan ini.

 

Pengadaan formulir Bend 16, model Bend 17, model Bend 26, DPD I 030, DPD 088 dan karcis parkir dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

 

 

Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan atas pembayaran retribusi parkir di tempat khusus.

 

(1)

Bagi Subyek Retribusi yang meminta keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Aset Daerah.

(2)

Gubernur berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah dapat mengabulkan atau menolak setiap permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pembayaran retribusi.

 

 

(1)

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir oleh Badan Pengelola Aset Daerah dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk aspek sistem pengelolaan parkir dan Dinas Pendapatan Daerah untuk aspek pemungutan dan pengelolaan retribusi parkir.

(2)

Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur.

 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

 

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir di Tempat Khusus, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

 

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Februari 2007
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto.
SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27 Februari 2007
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,
dto.
H. INDRA RUSDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI C