Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor: 22 Tahun 2016

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016, dinyatakan Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan Umum Orang dan Barang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;

b.

bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2015-2019, menetapkan Wakil Gubernur Riau untuk melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014-2019;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Riau Tahun 2016.

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016;

6.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

7.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 8);

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI RIAU TAHUN 2016.

 

 

 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Riau.

2.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasi menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

3.

Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap Kendaraan yang memiliki izin Angkutan Umum Barang dan/atau Orang dengan dipungut bayaran.

4.

Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

5.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

6.

Kendaraan bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.

7.

Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

8.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.

9.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disingkat NJKBUB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.

10.

Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

11.

Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.

12.

Umur rangka/body adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.

13.

Umur motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

 

 

 

 

Jenis Kendaraan Bermotor dikelompokkan:

a.

Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di Air, Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar;

b.

Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air; dan

c.

Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.

 

 

 

 

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

a.

Mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep, minibus;

b.

Mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;

c.

Mobil barang yang terdiri dari mobil barang, pick up, light truck dan truck;

d.

Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar;

e.

Sepeda motor roda dua dan roda tiga.

 

 

 

(1)

Jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.

(2)

Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

 

a.

NJKB; dan

 

b.

Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

(3)

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(1)

NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas kendaraan bermotor.

(2)

NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

 

a.

Dalam hal diperoleh harga kosong (off the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

 

b.

Dalam hal diperoleh harga isi (on the road), NJKB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, PKB dan BBN-KB.

(3)

NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.

(4)

NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

(1)

NJKB ubah bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk.

 

(2)

NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

(1)

Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).

(2)

Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

a.

Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);

 

b.

Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);

 

c.

Jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);

 

d.

Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);

 

e.

Blind van nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);

 

f.

Pick up nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);

 

g.

Microbus nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima);

 

h.

Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);

 

i.

light truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan

 

j.

Truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).

(3)

Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.

(4)

Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

(1)

Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

(2)

Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

(3)

Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

(4)

Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

(5)

Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah/TNI/POLRI ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dan Ambulance ditetapkan sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

(6)

Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor milik Pemerintah/TNI/POLRI dan Ambulance ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan BBN­-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

(1)

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/body dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.

(2)

Nilai jual untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

(3)

Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/gross tonnage) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/body.

(4)

Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/horse power dan umur motor.

 

 

 

(1)

Nilai jual rangka/body kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/body, yaitu:

 

a.

Kayu;

 

b.

Serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan

 

c.

Besi, baja, ferrocement, dan sejenisnya.

(2)

Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:

 

a.

angkutan penumpang dan/atau barang;

 

c.

penangkap ikan;

 

d.

pengerukan; dan

 

e.

pesiar, olahraga atau rekreasi.

 

 

 

(1)

Nilai jual untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

(2)

Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

 

(1)

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor alat­-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.

(2)

NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dim aksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

 

 

 

(1)

NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

(2)

Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

 

 

 

(3)

Dasar pengenaan BBN-KB khusus Penyerahan I (Pertama) untuk Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

 

 

 

 

 

 

(4)

Dasar pengenaan BBN-KB khusus penyerahan II (kedua) dan seterusnya untuk kendaraan Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) dan untuk warisan ditetapkan sebesar 0,0075% (nol koma nol nol tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Riau Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

 

 

 

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Mei 2016
Plt. GUBERNUR RIAU,
ttd.
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 Mei 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU
ttd.
M. YAFIZ

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 22