Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor: 22 Tahun 2014

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Perizinan Tertentu.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 7);

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Riau.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.

3.

Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Riau.

4.

Gubernur adalah Gubernur Riau.

5.

Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau.

6.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Riau selaku SKPD Pemungut.

7.

Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau seiaku SKPD Pemungut.

8.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Riau.

10.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

12.

Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarannya retribusi terhutang.

13.

Retribusi Perizinan Tertentu yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

14.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, Iasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

15.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

16.

Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

17.

Izin trayek adalah Izin yang diberikan kepada seseorang, badan hukum atau badan usaha untuk dapat melakukan suatu kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan pada lintasan Trayek tertentu.

18.

Izin usaha Perikanan yang disingkat IUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang pribadi dan perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang dicantumkan dalam Izin tersebut.

19.

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.

20.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.

21.

Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.

22.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

23.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

24.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

25.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.

26.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi daerah yang telah ditetapkan.

27.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

28.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

29.

Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

30.

Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.

31.

Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang,

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksanaan pungutan retribusi diserahkan dan menjadi tanggungjawab kepada SKPD Pemungut yang bertugas dan bertanggungjawab dalam ha:

 

a.

Melakukan inventarisasi obyek Retribusi;

 

b.

Mengusulkan Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

 

c.

Melaksanakan Pemungutan Retribusi;

 

d.

Melaksanakan koordinasi dalam melakukan pemungutan Retribusi;

 

e.

Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan.

(2)

Dinas Pendapatan selaku koordinator pemungutan Retribusi bertugas dalam hal:

 

a.

Mengkoordinir pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

 

b.

Melakukan evaluasi pelaksanaan pemungutan Retribusi bersama dengan SKPD Pemungut;

 

c.

Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Gubernur.

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi dilakukan oleh SKPD Pemungut.

(2)

Pembayaran retribusi dilunasi sekaligus.

(3)

Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran.

(4)

Isi dan bentuk tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

(1)

Pembayaran dengan cara mengangsur dan/atau ditangguhkan, dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur c/q Kepala SKPD Pemungut atas dasar permohonan tertulis dari wajib retribusi.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan dengan melampirkan:

 

a.

Identitas diri;

 

b.

SKRD serta bukti lainnya yang sah.

 

 

 

 

(1)

Penyetoran Retribusi dilakukan pada Kas daerah dalam waktu 1 x 24 jam;

(2)

Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Khusus Penerima;

 

 

 

 

Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pelayanan Retribusi diberikan.

 

 

 

 

 

(1)

Kepala SKPD Pemungut, menagih Retribusi terutang sebesar jumlah yang terdapat pada SKRD sejak saat terutang Retribusi;

(2)

Kepala SKPD Pemungul dapat menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan apabila:

 

a.

Retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, telah jatuh tempo dan tidak dibayar;

 

b.

Dari hasil penelitian SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

 

c.

Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga.

 

 

 

 

(1)

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

(3)

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD Pemungut.

 

 

 

 

 

(1)

Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi.

(2)

Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala SKPD Pemungut. 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD Pemungut paling lama I (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan dengan memberikan alasan-alasan yang jelas.

(3)

Sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling Jama 14 (empat belas) hari Gubernur sudah harus menerbitkan Keputusan.

(4)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur tidak menerbitkan keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1), tertangguh jika:

 

a.

Diterbitkan surat teguran; atau

 

b.

Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;

(4)

Pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

(5)

Pengakuan retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bb dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.

 

 

 

 

(1)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk menagih sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.

(2)

Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

 

(1)

Kepada SKPD Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu diberikan insentif sebesar 3% (tiga persen) dari rencana penerimaan Retribusi;

(2)

Besaran insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan dijabarkan secara triwulanan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemungut;

(3)

Besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai SKPD Pemungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Pemungut.

 

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

 

 

 

 

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 April 2014
GUBERNUR RIAU,
ttd.
H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 11 April 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,
ttd.
H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR 22