Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor: 31 Tahun 2018

 

 

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar di luar mekanisme Samsat;

 

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

3.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa .kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018;

11.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

12.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

 

1.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemeriksaan Penghitungan dan Pembayaran Pajak Daerah;

2.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;

3.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dalam Perkara Pengujian Uji Materil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ALAT BERAT/BESAR DI LUAR MEKANISME SAMSAT.

 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Lampung.

2.

Gubernur adalah Gubernur Lampung.

3.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

4.

Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

5.

Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

6.

Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

7.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBNKB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

8.

Alat berat dan alat-alat besar adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

9.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

10

Alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat­ alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.

11.

Wajib Pajak adalah Orang pribadi, Badan, Instansi Pemerintah yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

12.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

13.

Pejabat adalah pejabat atau Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak PKB dan BBNKB Alat Berat/Besar.

14.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

15.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

16.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Alat Berat/Besar kepada Pemerintah Daerah.

17.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang harus dibayar.

18.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

18.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

20.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat ketetapan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

21.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

22.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, surat atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga diajukan oleh Wajib Pajak.

23.

Penagihan PKB adalah serangkaian kegiatan pemungutan Pajak, yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat lain yang dipersamakan sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak, agar yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan pajak yang terhutang.

24.

Utang PKB adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan pajak dan/atau bunga yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­-undangan perpajakan daerah.

25.

Bendahara Penerimaan Pembantu PKB/BBNKB yang selanjutnya disingkat BPP PKB/BBNKB adalah staf yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada unit kerja Organisasi Perangkat Daerah.

26.

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

27.

Putusan banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Peraturan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

28.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data, dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah.

29.

Penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah terjadi.serta menemukan tersangkanya.

30.

Nota Perhitungan adalah surat yang berisi perhitungan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

31.

Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

 

 

(1)

Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPOPD dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan, penyerahan kepemilikan dan/atau penguasaan untuk alat berat/besar.

(2)

Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e cantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3)

Berdasarkan Surat Objek Pajak Daerah, PKB/BBNKB Alat Berat/Besar ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang ditandatangani oleh Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah.

(4)

Keterlambatan pengisian dan pendaftaran objek pajak oleh Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2% (dua persen) dari pokok PKB alat berat/besar terutang setiap bulan keterlambatan.

(5)

Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

(1)

PKB/BBNKB Alat Berat/Besar yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemanfaatan Alat Berat/Besar berada.

(2)

Pemungutan PKB/BBNKB Alat Berat/Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diborongkan.

(3)

Memberikan kewenangan kepada Kepala Badan Pendapatan untuk:

 

a.

menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB Alat Berat/Besar dan melaksanakan tagihan kepada Wajib Pajak;

 

b.

mengaudit pembayaran wajib pajak yang telah disetor ke Kas Daerah;

 

c.

melaksanakan tagihan kepada Wajib Pajak yang tidak menyetor pajak;

 

d.

melakukan tugas-tugas lain dari Gubernur yang berhubungan dengan pajak.

 

 

(1)

PKB dipungut di daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.

(2)

PKB dikenakan untuk masa tahun PKB selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

(3)

Kewajiban PKB yang karena suatu ha! masa PKB nya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan jumlah bulan berjalan.

(4)

Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari terhitung 1 (satu) bulan penuh.

(5)

PKB terhutang dalam masa PKB terjadi pada saat terbitnya SKPD.

(6)

Untuk kewajiban PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena keadaan kahar (force majeur), dapat dilakukan restitusi atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi masa PKB yang belum dilalui.

 

(1)

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB alat berat/alat besar ditetapkan berdasarkan NJKB alat berat/alat besar.

(2)

Dasar pengenaan PKB/BBNKB Alat Berat/Besar adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

 

(1)

NJKB ditentukan berdasarkan HPU pada minggu pertama pada Bulan Desember Tahun sebelumnya.

(2)

Dalam hal HPU alat berat/besar tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

 

a.

Harga alat berat/besar dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;

 

b.

Harga alat berat/besar dengan tahun pembuatan yang sama;

 

c.

Harga alat berat/besar dengan merek yang sama;

 

d.

Harga alat berat/besar dengan tahun perakitan/pembuatan yang sama;

 

e.

Harga alat berat/besar dengan alat berat/besar yang sejenis; dan

 

f.

Harga alat berat/besar berdasarkan dokumen Pengenalan Import Barang (PIB}.

(3)

Besaran pokok PKB alat berat/besar yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dengan nilai NJKB alat berat/besar.

(4)

Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah, menetapkan besaran pokok PKB alat berat/besar terutang menggunakan nota perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(5)

Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan pedoman bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran ke Bank Persepsi melalui bendahara penerimaan pembantu pada kantor bersama Samsat.

(6)

Bendahara penerimaan pembantu pada Kantor Bersama Samsat menyetorkan pajak terutang dimaksud pada ayat (3) menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada hari yang sama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini .

 

 

(1)

Dasar Pengenaan BBNKB alat berat/besar adalah NJKB.

(2)

NJKB ditentukan berdasarkan HPU pada minggu pertama pada Bulan Desember Tahun sebelumnya.

(3)

Dalam hal HPU alat berat/besar tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

 

a.

Harga alat berat/besar dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;

 

b.

Harga alat berat/besar dengan tahun pembuatan yang sama;

 

c.

Harga alat berat/besar dengan merek yang sama;

 

d.

Harga alat berat/besar dengan tahun perakitan/pembuatan yang sama;

 

e.

Harga alat berat/besar dengan alat berat/besar yang sejenis; dan

 

f.

Harga alat berat/besar berdasarkan dokumen Pengenalan Import Barang (PIB).

(4)

Besaran pokok BBNKB alat berat/besar yang terhutang dihitung dengan cara:

 

a.

atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dikalikan NJKB alat berat/besar;

 

b.

atas penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen) dikalikan NJKB alat berat/besar.

(5)

Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah, menetapkan besaran pokok BBNKB alat berat/besar terhutang menggunakan nota perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(6)

Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan pedoman bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran ke Bank Persepsi melalui bendahara penerimaan pembantu pada kantor bersama SAMSAT.

(7)

Bendahara penerimaan pembantu pada kantor bersama Samsat menyetorkan pajak terhutang dimaksud pada ayat (6) menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada hari yang sama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

(1)

Kepala Badan Pendapatan Daerah menunjuk Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai penanggung jawab pemungutan PKB alat berat/besar dibantu oleh Kasi Pendataan dan Penetapan, Kasi Penerimaan dan Penagihan, Serta Kasubag Tata Usaha, dengan supervisi Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

(2)

Kepala UPTB Pengelola Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah menerbitkan STPD apabila:

 

a.

PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

 

b.

Dari hasil penelitian SPOPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

 

c.

Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

(3)

Jumlah kekurangan PKB yang terhutang dalam STPD, ditambahkan dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya PKB alat berat/besar.

(4)

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya PKB alat berat/besar, dan ditagih dengan melalui STPD.

(5)

Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

(1)

Setelah 14 (empat belas) hari terbitnya STPD, Wajib Pajak belum melunasi PKB alat berat/besar terutang, diterbitkan Surat Peringatan Pertama.

(2)

Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Peringatan Pertama, PKB alat berat/besar terutang belum dilunasi, diterbitkan Surat Peringatan Kedua.

(3)

Kepala UPTB Pengelola Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Peringatan Kedua diterima oleh Wajib Pajak.

 

PKB alat berat/besar yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

 

Apabila PKB alat berat/besar yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan Surat Paksa diterima oleh Wajib Pajak, Kepala Badan Pendapatan segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

 

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Wajib Pajak belum juga melunasi hutang PKB alat berat/besarnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah mengajukan permohonan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

 

(1)

Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah PKB alat berat/besar yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan PKB alat berat/besar seketika dan sekaligus.

(2)

Dalam melaksanakan pemungutan, kewenangan pemungutan PKB alat berat/besar, Kepala Badan Pendapatan Daerah menunjuk Kepala UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai penanggung jawab dibantu oleh Kasi Pendataan dan Penetapan, Kasi Penerimaan dan Penagihan, Serta Kasubag Tata Usaha, dengan supervisi Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan penyuluhan, sosialisasi, dan razia kendaraan bermotor yang berhubungan dengan PKB alat berat/besar.

 

 

(1)

Gubernur melimpahkan wewenang kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk memberikan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan PKB alat berat/besar.

(2)

Wajib Pajak dengan alasan tertentu dapat mengajukan keringanan dan pembebasan PKB alat berat/besar melalui Kepala UPTB Pengelola Pendapatan Daerah.

(3)

Pengurangan pokok pajak/denda pajak dapat diberikan terhadap alat berat/besar:

 

a.

rusak berat;

 

b.

rusak ringan; dan

 

c.

keterlambatan pengurusan di luar kesalahan wajib pajak.

(4)

Permohonan keringanan untuk alat berat/besar yang mengalami rusak berat atau rusak ringan, diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya surat keterangan pajak dengan melampirkan surat keterangan bengkel yang memiliki SITU dan SIUP.

(5)

Pengurangan keringanan dan/atau pembebasan PKB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan berdasarkan permohonan dan rekomendasi Kepala UPTS Pengelolaan Pendapatan Daerah.

 

 

(1)

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur, melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah SKPD, SKPDKB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, SKPDKST sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, SKPDLS sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, diterima.

(2)

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STPD diterima Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi, karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3)

Pengajuan keberatan hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibayar oleh wajib pajak sebesar 50% (lima puluh persen).

(4)

Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.

(5)

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberikan putusan, maka permohonan keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

(6)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pembayaran PKB alat berat/besar.

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas putusan yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan menurut cara yang ditentukan dalam Peraturan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

(2)

Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat {l) tidak menunda kewajiban membayar PKB alat berat/besar.

 

(1)

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran PKS alat berat/besar dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2)

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(3)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (3) tidak dikenakan.

(4)

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

 

 

(1)

Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya atas nama Gubernur atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

 

a.

mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan PKB alat berat/besar yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

 

b.

mengurangi atau membatalkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, STPD yang tidak benar; atau

 

c.

membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan PKB alat berat/besar yang dilaksanakan atau ditertibkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda PKB alat berat/besar, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan PKB alat berat/besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB serta tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah yang memuat sekurang-kurangnya:

 

a.

Nama dan alamat Wajib Pajak;

 

b.

Identitas alat berat/besar;

 

c.

Jumlah pengembalian;

 

d.

Bentuk pengembalian; dan

 

e.

Melampirkan bukti pembayaran PKB alat berat/besar.

(2)

Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB alat berat/besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB alat berat/besar dianggap dikabulkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran PKB alat berat/besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang PKB alat berat/besar dimaksud.

(5)

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PKB alat berat/besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

 

Apabila kelebihan pembayaran PKB alat berat/besar diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2)

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila:

 

a.

diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

 

b.

ada pengakuan utang PKB alat berat/besar dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak Langsung.

(3)

Dalam ha! diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4)

Pengakuan hutang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang BBNKB dan belum melunasinya.

(5)

Pengakuan hutang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

 

(1)

Piutang PKB yang tidak mungkin ditagih lagi karena hal untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Tata cara penghapusan piutang PKB alat berat/besar yang sudah kedaluwarsa ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

 

 

(1)

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2)

Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak didasarkan kepada Pedoman Tata Cara Pemeriksaan, Penghitungan dan Pembayaran Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2010.

(3)

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

 

a.

memperlihatkan dokumen dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang; dan

 

b.

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

 

 

(1)

Terhadap PKB alat berat/besar yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku dan belum dibayar, maka besarnya PKB alat berat/besar yang terhutang didasarkan kepada ketentuan yang berlaku sebelumnya.

(2)

Terhadap masa PKB alat berat/besar yang berakhir sebelum berakhirnya Peraturan Gubernur ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka PKB alat berat/besar dikenakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

(3)

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Kantor UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.

 

 

(1)

Menunjuk Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

(2)

Dalam pelaksanaan pengawasan, Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3)

Dalam rangka optimalisasi dan inventarisasi pelaksanaan dan penerimaan daerah dari PKB alat berat/besar dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatananya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

 

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Juli 2018
GUBERNUR LAMPUNG,
ttd.
M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 12 JULI 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
ttd.
Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR 31