Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 12 Tahun 2012

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (5), Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13.

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);

14.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 3);

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

5.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.

6.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan persetujuan bersama Gubernur Kalimantan Timur.

8.

Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.

9.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

10.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

11.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

12.

Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarannya retribusi terhutang.

13.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

14.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

15.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

16.

Perizinan Tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin, permohonan, rekomendasi dan surat keterangan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

17.

Pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/ata untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah

18.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.

19.

Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.

20.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

21.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

22.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

23.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

24.

Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

25.

Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.

26.

Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

27.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

28.

Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

29.

Kinerja tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

30.

Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

 

 

 

 

 

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

a.

Retribusi Izin Trayek; dan

b.

Retribusi Izin Usaha Perikanan.

 

 

 

 

 

(1)

Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD Pemungut yang bertugas dan bertanggung jawab untuk:

 

a.

melakukan inventarisasi objek Retribusi;

 

b.

mengusulkan Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan, Gubernur;

 

c.

melaksanakan pemungutan dan penyetoran Retribusi;

 

d.

melaksanakan koordinasi dalam melaksanakan pungutan Retribusi; dan

 

e.

penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur dan Dinas Pendapatan Daerah.

(2 )

Dinas Pendapatan Daerah selaku koordinator pemungutan Retribusi bertugas untuk:

 

a.

melakukan evaluasi pelaksanaan pungutan Retribusi bersama dengan SKPD Pemungut; dan

 

b.

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

 

 

 

 

 

Tata cara penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi meliputi:

a.

pendaftaran dan pendataan Objek Retribusi;

b.

penetapan Retribusi;

c.

pembayaran Retribusi; dan

d.

pembukuan dan pelaporan Retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi yang memperoleh pelayanan Retribusi dari Pemerintah Daerah wajib mendaftarkan dan mengisi formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau mengajukan surat permohonan berdasarkan jenis Objek retribusi.

(2)

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdomisili di Daerah atau di luar Daerah.

(3)

Formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dikembalikan kepada petugas, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor induk.

(4)

Bentuk formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

Jangka waktu pengembalian formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penerimaan formulir SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan alau surat permohonan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2 )

Apabila terjadi kelalaian dan/atau keterlambatan penyampaian kembali SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan dari Wajib Retribusi, maka SKPD yang melakukan pemungutan Retribusi menerbitkan SKRD secara Jabatan dengan ketetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3 )

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(4)

Bentuk dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD Pemungut.

(5)

SKRD dan/atau SKRDKBT ditandatangani oleh petugas penetapan yang ditunjuk oleh Kepala SKPD Pemungut.

(6 )

Bentuk formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2)

Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pelayanan Retribusi diberikan.

(3)

Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling lambat 2 (dua) hari kerja dan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.

(4)

Berdasarkan SKRD/SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar Retribusi kepada Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD dan UPT Pemungut.

(5 )

Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu pada SKPD dan UPT Pemungut membuat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti lain yang sah untuk diberikan kepada Wajib Retribusi.

(6 )

Bendaharawan Penerima paling lambat 1 (satu) hari sejak uang kas diterima, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sedangkan Bendaharawan Penerima Pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, wajib menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

(7 )

Penyetoran ke Rekening Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran.

(8)

Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penerimaan Retribusi.

(9 )

Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

(10)

Setiap SKPD Pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(11)

Bentuk, formulir Tanda Bukti Pembayaran dan Surat Tanda Setoran sebagaimana dicantum dalam lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

(1)

Kepada SKPD Pemungut, atas nama Gubernur dapat memberikan Izin pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2)

Tata cara pengajuan permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran ditetapkan oleh Kepala SKPD Pemungut.

 

 

 

 

(1)

Pemberian izin pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diberikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 2 (dua) kali pembayaran dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRD.

(2)

Pemberian izin pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas ketetapan Retribusi senilai diatas Rp1.500.000,­ (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(3)

Pemberian izin penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) hanya diberikan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan SKRD.

(4)

Pemberian izin penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) diberikan atas ketetapan Retribusi senilai diatas Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

 

 

 

 

 

(1)

SKPD Pemungut melakukan pembukuan atas SKRD, SKRD Secara Jabatan, SKRDKBT dan STRD yang diterbitkan.

(2)

Arsip dokumen yang telah dicatat tersendiri untuk setiap jenis dan disusun secara berurutan sesuai tanggal penerbitan dan nomornya.

(3)

Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan, penerimaan, penyetoran, tunggakan per jenis Retribusi dan secara berkala dibuatkan laporan penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi.

 

 

 

 

Laporan Penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) diatur sebagai berikut:

a.

bendaharawan penerima pembantu UPT Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola kepada Bendaharawan Penerima pada SKPD dan tembusan laporan kepada UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

b.

bendaharawan penerima pada SKPD Pemungut setiap bulan paling lambat tanggal 4 (empat) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan laporan kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

c.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan penerimaan Retribusi dan tergabung dalam laporan pendapatan daerah lainnya kepada Gubernur.

 

 

 

 

 

Kepala SKPD dan UPT Pemungut dapat menerbitkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan apabila:

a.

retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD, SKRD Secara Jabatan dan SKRDKBT setelah jatuh tempo pembayaran tidak dibayar;

b.

dari hasil penerbitan SPTRD atau dokumen lain yang diPersamakan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

c.

Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

 

 

 

 

(1)

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(3)

Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD dan/atau UPT Pemungut.

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada Wajib Retribusi setelah mendapat saran pertimbangan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

(2)

Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 20% (dua puluh persen) dari jumlah ketetapan Retribusi.

(3)

Tata cara pemberian keringanan pengurangan dan pembebasan Retribusi melalui permohonan dari Wajib Retribusi kepada SKPD Pemungut, selanjutnya SKPD Pemungut membuat saran pertimbangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang Retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

a.

diterbitkan Surat Teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2)  huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4)

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2 )

Kepala SKPD dan/atau Satuan Kerja yang melakukan pungutan Retribusi Daerah mengajukan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

 

 

 

 

 

(1)

SKPD Wajib menetapkan persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan penerbitan izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab penuh atas penerbitan izin.

 

 

 

 

 

(1)

Kepala SKPD meneliti, menganalisa setiap izin yang berlaku dan mengusulkan pencabutan kepada Gubernur jika:

 

a.

terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 

b.

tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan.

(2)

Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan peringatan terlebih dahulu dan disertai alasan-alasan yang mendasari pencabutan izin.

 

 

 

 

Izin dinyatakan batal apabila:

a.

ganti pemilik dan/atau nama usaha;

b.

hilang/hapusnya hak penguasaan atas tanah/tempat usaha;

c.

hilang/hapusnya hak atas hak paten.

 

 

 

 

(1)

Terhadap perubahan atas izin yang telah diberikan, wajib mengajukan permohonan izin perubahan.

(2)

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

memperluas tempat usaha, memperbaharui tempat usaha atau mengadakan cara-cara baru dalam sistem pengerjaannya sehingga terjadi perubahan sifat tempat usaha tersebut;

 

b.

pindah tempat usaha;

 

c.

ganti pemilik/nama atau alih usaha;

 

d.

habis masa berlakunya.

 

 

 

 

(1)

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya izin, pemegang izin harus mengajukan permohonan izin kembali.

(2)

Orang pribadi atau badan pemegang izin yang kehilangan surat izin dapat memperoleh duplikatnya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui Pejabat yang ditunjuk pada SKPD.

 

 

 

 

 

(1)

Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala SKPD dan UPT Pemungutan dalam pengelolaan Insentif pemungutan.

(2)

Kepada SKPD dan UPT Pemungut yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif sebesar 3% (tiga persen) dari Rencana Penerimaan Retribusi.

(3)

Besaran Insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun yang berkenaan dan dijabarkan secara triwulan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Pemungut.

(4)

Perhitungan besaran persentase pencapaian rencana penerimaan Retribusi per triwulan sebagai dasar pembayaran insentif ditetapkan oleh Kepala SKPD Pemungut. Dan Insentif dapat dibayarkan setelah mencapai rencana penerimaan Retribusi dan masuk triwulan.

(5)

Besaran insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai SKPD Pemungut ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD Pemungut.

 

 

 

 

 

(1)

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis untuk mendanai kegiatan yang berkaitan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2)

Kepala SKPD Pemungut membuat alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

Bentuk formulir laporan Tunggakan Retribusi Daerah, Laporan Penerimaan dan Penyetoran Retribusi Daerah, Laporan Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, V, VI, VII dan VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Gubernur yang lama berkaitan langsung dengan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Pelaksana teknis pemungutan retribusi diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD Pemungut.

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 21 Mei 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

 

Diundangkan di Samarinda

pada tanggal 20 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 14.