Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor: 91 Tahun 2010

 

 

 

 

 

 

 

bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha nelayan dan mempercepat pertumbuhan sektor usaha perikanan serta meringankan beban bagi kegiatan usaha nelayan khususnya terhadap pembayaran retribusi perizinan, perlu mengatur ketentuan mengenai pembebasan retribusi izin usaha perikanan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri C);

8.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

9.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri C);

10.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan Provinsi Jawa Timur;

11.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur;

12.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 131 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur;

13.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

 

 

 

 

Dengan Peraturan ini ditetapkan Pembebasan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

 

 

 

 

(1)

Pembebasan Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yaitu:

 

a.

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), untuk kapal/perahu ikan dengan ukuran 10 GT sampai dengan 30 GT;

 

b.

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), untuk kapal/perahu ikan dengan ukuran 10 GT sampai dengan 30 GT; dan

 

c.

Jasa Kebersihan Kolam Labuh, untuk kapal ikan dengan ukuran sampai dengan 20 GT.

(2)

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan pada Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur.

(3)

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada:

 

a.

Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPT PPPP) Bawean;

 

b.

Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Tamperan Pacitan;

 

c.

Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP Mayangan) Kota Probolinggo;

 

d.

Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Pondokdadap Malang;

 

e.

Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Muncar Banyuwangi;

 

f.

Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Lekok Pasuruan;

 

g.

Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP) Puger Jember;

 

h.

Unit Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (UPPPI) Pancer Banyuwangi; dan

 

i.

Unit Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (UPPPI) Bulu Tuban;

 

j.

Unit Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (UPPPI) Pasongsongan Sumenep.

 

 

 

 

Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

 

 

 

 

Terhadap wajib retribusi yang memanfaatkan pembebasan Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan terjadi kelebihan retribusi yang telah dibayarkan tidak dapat dimintakan restitusi.

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2010.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

 

 

 

 

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 16 November 2010

GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd.
Dr. H. SOEKARWO

 

DIUMUMKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Tanggal 16 November 2010 No. 92 Tahun 2010/E1