Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor: 85 Tahun 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri C, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaannya perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dalam Peraturan Gubernur;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

15.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

16.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

17.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

18.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 1987 Nomor 3 Seri D);

19.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);

20.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);

21.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri C);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Previnsi Jawa Timur.

2.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

3.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab mengelola kekayaan daerah yang menjadi obyek retribusi.

4.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertanggung jawab mengelola kekayaan daerah yang menjadi obyek retribusi.

5.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya.

6.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

7.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian dan pemanfaatan kekayaan daerah beserta fasilitas lainnya.

8.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

9.

Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi.

10.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi.

11.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengelolaan kekayaan daerah yang menjadi objek retribusi merupakan tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

(2)

Terhadap objek retribusi yang dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan membutuhkan koordinasi dengan instansi lain, maka SKPD yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan objek retribusi mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKPD yang bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2):

a.

Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur;

b.

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;

c.

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur;

d.

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur;

e.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;

f.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur;

g.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur;

h.

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur;

i.

Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur;

j.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;

k.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;

l.

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;

m.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;

m.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;

n.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;

o.

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro;

p.

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Malang;

q.

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Pamekasan;

r.

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;

s.

Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi dipungut berdasarkan ketetapan yang dituangkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Tata cara penetapan, bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

Pembayaran Retribusi dilakukan pada SKPD atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.

(3)

Penerimaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan seluruhnya kepada Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Timur paling lama 1 (satu) hari kerja.

(4)

Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, Kepala SKPD dapat menentukan batas waktu penyetoran yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala SKPD menagih retribusi terutang sebesar jumlah yang terdapat pada SKRD sejak saat terutang retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3)

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala SKPD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala SKPD dengan persyaratan:

a.

nama dan alamat Wajib Retribusi;

b.

masa retribusi;

c.

besarnya kelebihan pembayaran;

d.

alasan-alasan yang jelas;

e.

melampirkan SKRD dan SSRD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang kepada Wajib Retribusi.

(2)

Tata cara pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD.

(3)

Tata cara pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan memberikan alasan-alasan yang jelas.

(3)

Sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 14 (empat belas) hari Gubernur sudah harus menerbitkan Keputusan.

(4)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur tidak menerbitkan keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 8 November 2010
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd
Dr. H. SOEKARWO

DIUMUMKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Tgl 8-11-2010 No. 86 Tahun 2010/E1