Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor: 19 Tahun 2022

 

 

 

 

 

 

 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Keuangan;

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukkan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7.

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 11);

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

2.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.

5.

Badan adalah Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

6.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD-P3D adalah unit pelaksana teknis daerah pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

7.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

8.

Kepala UPTD-P3D adalah kepala unit pelaksana teknis daerah pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

9.

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap selanjutnya disingkat SAMSAT.

10.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

11.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

12.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

13.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

14.

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

15.

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

16.

Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

17.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

18.

Koordinator SAMSAT adalah PNS jabatan analis penagihan dan pengembalian pada Samsat pembantu yang tugasnya mengkoordinir pelaksanaan penatausahaan PKB-BBNKB.

 

 

 

 

 

(1)

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pelayanan Pajak Daerah (UPTD-P3D) pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

(2)

UPTD-P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

 

a.

UPTD-P3D Kota Gorontalo;

 

b.

UPTD-P3D Kabupaten Gorontalo;

 

c.

UPTD-P3D Kabupaten Boalemo;

 

d.

UPTD-P3D Kabupaten Pohuwato;

 

e.

UPTD-P3D Kabupaten Bone Bolango; dan

 

f.

UPTD-P3D Kabupaten Gorontalo Utara.

(3)

UPTD-P3D yang memiliki lebih dari satu pelayanan Kantor Bersama Samsat maka ditetapkan Koordinator pemungutan Samsat.

(4)

Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

 

 

 

 

 

 

UPTD-P3D merupakan unsur pelaksana teknis daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

 

 

 

 

 

UPTD-P3D melaksanakan tugas pengendalian, perencanaan, pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan penatausahaan serta sebagian tugas teknis daerah dalam hal pendataan, penetapan, pengawasan, penagihan, dan pemungutan pajak daerah.

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD-P3D menyelenggarakan fungsi:

a.

Penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah;

b.

pelayanan pendaftaran, pendataan penetapan pajak daerah;

c.

pelayanan penilaian, penerimaan dan penagihan pajak daerah;

d.

pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dengan instansi terkait di setiap wilayah;

e.

pelaksanaan pendataan perusahaan pengguna bahan bakar minyak dan SPBU baik subsidi maupun non subsidi;

f.

pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan pengguna bahan bakar minyak dan SPBU baik subsidi maupun non subsidi;

g.

melaksanakan pendataan atas penggunaan Pajak Air Permukaan (PAP);

h.

melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan Pajak Air Permukaan (PAP);

i.

mengoordinasikan hasil penggunaan Pajak Air Permukaan (PAP) di lapangan;

j.

melaksanakan pendataan atas penggunaan cukai rokok ilegal atau rokok tanpa cukai;

k.

melaksanakan pengawasan penggunaan cukai rokok ilegal atau rokok tanpa cukai pada sentra perekonomian;

l.

mengawasi pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik motor;

m.

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat;

n.

melaksanakan koordinasi dengan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pemungutan pendapatan asli daerah;

o.

melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan;

p.

melaksanakan pelayanan masyarakat; dan

q.

melaksanakan tugas-tugas penunjang yang diberikan oleh kepala badan.

 

 

 

 

 

(1)

Susunan organisasi UPTD-P3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:

 

a.

Kepala UPTD-P3D;

 

b.

Sub Bagian Tata Usaha;

 

c.

Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah; dan

 

d.

Seksi Penagihan dan Penerimaan Pajak Daerah.

(2)

UPTD-P3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Gorontalo.

(3)

UPTD-P3D yang memiliki lebih dari satu pelayanan Kantor Bersama Samsat maka ditetapkan Koordinator Samsat.

(4)

Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(5)

Struktur Organisasi UPTD-P3D sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala UPTD-P3D mempunyai tugas membantu Kepala Badan memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta sebagian tugas teknis daerah dalam hal pendataan, pengawasan dan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Kepala UPTD-P3D wajib melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dengan prinsip efektivitas dan efisien dalam menyelenggarakan pengelolaan UPTD-P3D.

 

 

 

 

(1)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Kepala UPTD-P3D memiliki fungsi:

 

a.

merumuskan program kerja UPTD;

 

b.

menyusun kegiatan/program kerja UPTD;

 

c.

melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait;

 

d.

membagi tugas dan pemberian petunjuk;

 

e.

menyelia dalam pemberian tugas/pelayanan;

 

f.

melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepegawaian dan keuangan;

 

g.

menyelia pembuatan laporan kegiatan;

 

h.

melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan Pajak Daerah;

 

i.

melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah;

 

j.

melaksanakan pelayanan penerimaan dan penagihan pajak daerah;

 

k.

melaksanakan pelayanan penilaian dan pengawasan pajak daerah;

 

l.

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat;

 

m.

melaksanakan koordinasi dengan pemerintah;

 

n.

melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan;

 

o.

melaksanakan pelayanan masyarakat; dan

 

p.

melaksanakan tugas-tugas penunjang yang diberikan oleh kepala badan;

 

q.

melaksanakan tugas kedinasan lain.

(2)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD-P3D mempunyai rincian tugas:

 

a.

merumuskan dan menyusun rencana operasional program kerja/kegiatan di UPTD berdasarkan program utama yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

 

b.

mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan/program kerja yang dilakukan oleh seksi Pendataan Penetapan Pajak Daerah, seksi Penagihan dan Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan renstra dan renja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

 

c.

melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing agar tercipta sinkronisasi pelayanan yang optimal;

 

d.

mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada kepala Sub Bagian/seksi berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing sub/seksi berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien dan tidak terjadi kesalahan;

 

e.

menyelia/mengawasi pelayanan administrasi sub bagian/seksi sesuai dengan standar operasional yang telah ditentukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi UPT;

 

f.

menyelenggarakan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­-undangan;

 

g.

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

 

h.

melaksanakan pelayanan pendataan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah sebagai upaya dalam meningkatkan potensi pendapatan pajak daerah;

 

i.

Melaksanakan pelayanan penagihan dan penerimaan pajak daerah dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah;

 

j.

Melaksanakan pelayanan penilaian dan pengawasan pajak daerah dalam rangka bahan evaluasi untuk pengambilan keputusan;

 

k.

membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai laporan;

 

l.

pertanggungjawaban dan akuntabilitas UPTD­-P3D; dan

 

m.

melaksanakan tugas penunjang lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

 

 

 

 

 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan kepegawaian, administrasi surat menyurat, rnemfasilitasi rapat, rnengolah bahan informasi, pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris, dokumentasi, keamanan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

(1)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki fungsi:

 

a.

menyusun rencana kegiatan;

 

b.

membagi tugas kepada bawahan;

 

c.

membimbing pelaksanaan tugas bawahan;

 

d.

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;

 

e.

melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

 

f.

menyiapkan bahan rencana kegiatan;

 

g.

melaksanakan pemantauan kegiatan;

 

h.

melaksanakan evaluasi kegiatan;

 

i.

melaksanakan analisis pelaporan kegiatan;

 

j.

mengevaluasi tugas bawahan;

 

k.

melaksanakan pelaporan kegiatan; dan

 

l.

melaksanakan tugas kedinasan lain.

(2)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

 

a.

Merencanakan kegiatan berdasarkan rencana teknis operasional dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

 

b.

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

 

c.

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

 

d.

Menyiapkan bahan penyusunan rencana teknis operasional;

 

e.

Melaksanakan pemantauan kegiatan operasional secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebagai bahan evaluasi tugas pimpinan;

 

f.

Melakukan evaluasi kegiatan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan;

 

g.

Menganalisis pelaporan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan pertimbangan pimpinan;

 

h.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

 

i.

Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana kegiatan yang akan datang;

 

j.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

 

 

 

 

 

Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan pendataan dan penetapan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengoptimalkan PAD.

 

 

 

 

(1)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah memiliki fungsi:

 

a.

menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah;

 

b.

memeriksa penetapan daftar wajib pajak daerah;

 

c.

mengawasi pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak daerah

 

d.

melaksanakan pelayanan pendaftaran dan penetapan pajak daerah

 

e.

Melaksanakan pendaftaran, pendataan, penetapan dan penilaian pajak daerah

 

f.

menyusun laporan harian, bulanan dan tahunan pajak daerah;

 

g.

menyusun Rencana Kegiatan;

 

h.

membagi tugas bawahan;

 

i.

membimbing pelaksanaan tugas bawahan;

 

j.

melaksanakan pendataan dan penetapan obyek dan subjek pajak daerah;

 

k.

menyiapkan surat pemberitahuan (SPT) pajak daerah;

 

l.

melaksanakan penetapan Pajak Daerah;

 

m.

penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

 

n.

perencanaan penerimaan Pajak Daerah;

 

o.

mengkoordinasikan pengurangan, penghapusan dan pembatalan penetapan pajak daerah;

 

p.

melaksanakan pelayanan administrasi dan menyediakan bahan pertimbangan terkait keberatan dan restitusi;

 

q.

melaksanakan pelayanan administrasi mutasi kendaraan bermotor;

 

r.

membuat laporan data objek dan penetapan pajak daerah;

 

s.

pemantauan kegiatan;

 

t.

melaksanakan evaluasi kegiatan;

 

u.

pelaksanaan analisis pelaporan kegiatan;

 

v.

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya.

(2)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai rincian tugas:

 

a.

Merencanakan kegiatan Pendataan dan Penetapan pajak daerah berdasarkan rencana operasional.

 

b.

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;

 

c.

Membimbing pelaksanaan tugas bawahan.

 

d.

Melaksanakan pendataan, pendaftaran, dan penetapan serta keberatan dan banding Pajak Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang­-undangan;

 

e.

Melaksanakan pemantauan pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran serta penetapan Pajak Daerah.

 

f.

Mengevaluasi kegiatan dengan membandingkan rencana kegiatan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

 

g.

Menganalisa pelaporan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

h.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang.

 

i.

Melaporkan pelaksanaan tugas;

 

j.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

 

 

 

 

 

Kepala Seksi penerimaan dan penagihan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan kegiatan penagihan dan penerimaan Pajak Daerah, dan mengawasi pelaksanaan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang­-undangan.

 

 

 

 

(1)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Seksi penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah memiliki fungsi:

 

a.

penyusunan rencana kegiatan

 

b.

Pembagian tugas bawahan

 

c.

Pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan

 

d.

Penelitian dan Penghimpunan tindasan bukti pembayaran;

 

e.

pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan Pajak Daerah

 

f.

Penerimaan dan Penghimpunan tindasan penetapan pajak daerah;

 

g.

Penerbitan surat keterangan fiskal surat keterangan pelunasan pembayaran pajak daerah;

 

h.

Penerima surat teguran, surat ketetapan pajak daerah dan Penerbitkan surat tagihan, surat peringatan serta pendistribusian kepada petugas;

 

l.

Pengecekan dan penghapusan penetapan pajak daerah dan Laporan pengaduan masyarakat;

 

j.

Penyusun laporan penerimaan kas;

 

j.

Penyusun laporan tunggakan dan penagihan tunggakan pajak daerah;

 

k.

Pelaksanaan evaluasi dan analisis pelaporan kegiatan

 

l.

Pelaporan kegiatan; dan

 

m.

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya

(2)

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala seksi Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah mempunyai rincian tugas:

 

a.

Merencanakan kegiatan berdasarkan rencana operasional sesuai ketentuan peraturan perundang­-undangan;

 

b.

Membagi dan Membimbing pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing;

 

c.

Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan;

 

d.

Melaksanakan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak;

 

e.

Melaksanakan pengawasan terhadap penerimaan pajak daerah;

 

f.

Mengevaluasi dan menganalisis kegiatan; dan

 

g.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

 

 

 

 

 

Koordinator samsat mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan penatausahaan PKB-BBNKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas, Koordinator samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaksanakan rincian tugas:

a.

melakukan kegiatan penagihan PKB-BBNKB;

b.

melaksanakan sosialisasi ke wajib pajak;

c.

menyiapkan bahan/data dalam menganalisa sumber-sumber pendapatan potensial yang belum tertagih;

d.

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pada kantor bersama samsat;

e.

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas;

f.

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;

g.

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

 

 

 

 

 

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

(1)

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2)

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3)

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

(4)

Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang­-undangan.

 

 

 

 

 

(1)

Kepala UPTD-P3D merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.

(2)

Kepala Sub Bagian dan Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

 

 

 

 

 

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

 

 

 

 

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 10 Mei 2022
GUBERNUR GORONTALO,
ttd.
Drs. H. RUSLI HABIBIE. M.AP

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 10 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
ttd.
DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 19