Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 6.1 Tahun 2012

 

 

 

 

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu memberikan Bagi Hasil Penerimaan Dari Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota;

b.

bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah dialokasikan anggaran bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, disamping pajak daerah terhadap penerimaan dari retribusi daerah dan pajak bumi dan bangunan yang merupakan sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Desa dan Kelurahan;

c

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan dari Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Bagi Hasil Penerimaan dari Retribusi Daerah, dan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

6.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3); (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3);

7.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 42);

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN DARI PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN BAGI HASIL PENERIMAAN DARI RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN.

 

 

 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

2.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

3.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta,Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung kidul dan Kabupaten Sleman;

4.

Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

5.

Bupati/Walikota adalah Walikota Yogyakarta, Bupati Bantul, Bupati Kulon progo, Bupati Gunung kidul dan Bupati Sleman;

6.

Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

7.

KPPD Kabupaten/Kota adalah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota, Pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon progo, Kabupaten Gunung kidul dan Kabupaten Sleman;

 

 

 

 

(1)

Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan oleh Pemerintah Provinsi atas Penerimaan yang berasal dari Pos Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pajak Bumi dan Bangunan.

(2)

Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara netto setelah dikurangi hak pungut Pemerintah Provinsi sebesar 3% (tiga per seratus) atas target pendapatan.

 

 

 

Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dirinci sebagai berikut:

(1)

Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dengan berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) berdasarkan potensi.

(2)

Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dengan kriteria pembagian pada masing-masing Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh per seratus) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) berdasarkan potensi.

(3)

Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh per seratus) dengan kriteria pembagian pada masing-masing Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh per seratus) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) berdasarkan potensi.

(4)

Dalam hal penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh per seratus).

(5)

Hasil Penerimaan Retribusi Daerah dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 10% (sepuluh per seratus) dengan kriteria pembagian pada masing-masing Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh per seratus) berdasarkan pemerataan dan sebesar 50% (lima puluh per seratus) berdasarkan potensi.

(6)

Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagikan dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 10% (sepuluh per seratus) dengan kriteria pembagian pada masing-masing Kabupaten/Kota sebesar 50% (lima puluh per seratus) berdasarkan pemerataan dan sebesar 50% (lima puluh per seratus) berdasarkan potensi.

 

 

 

Rumusan penghitungan Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai dimaksud pada Pasal 3 sebagai berikut:

 

 

 

 

Dana Bagi Hasil akan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota apabila telah mencapai kinerja tertentu dan dibagikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya atau dalam 4 (empat) kali tahapan, yaitu Bulan April, Juli, Oktober dan Desember.

 

 

 

(1)

Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan waktu sebagai berikut:

 

a.

pada triwulan I (bulan Januari sampai dengan Maret) akumulasi realisasi Penerimaan sesuai pada Pasal 2 telah mencapai 15% (lima belas per seratus) atau lebih besar;

 

b.

pada triwulan II (bulan April sampai dengan Juni) akumulasi realisasi Penerimaan sesuai pada Pasal 2 telah mencapai 40% (empat puluh per seratus) atau lebih besar;

 

c.

pada triwulan III (bulan Juli sampai dengan September) akumulasi realisasi Penerimaan sesuai dalam Pasal 2 telah mencapai 75% (tujuh puluh lima per seratus) atau lebih besar;

 

d.

pada triwulan IV (bulan Oktober sampai dengan Desember) akumulasi realisasi Penerimaan sesuai pada Pasal 2 telah mencapai 100% (seratus per seratus);

(2)

Apabila target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Bagi Hasil untuk triwulan tersebut dibagikan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

 

 

 

 

Pemerintah Pemerintah Kabupaten/Kota mencatat Pendapatan dari Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012.

 

 

 

(1)

Hasil penerimaan PKB paling sedikit 20% (dua puluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transpotasi umum.

(2)

Hasil penerimaan PBBKB paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), termasuk yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk penanggulangan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan.

(3)

Hasil penerimaan PAP paling sedikit 10% (sepuluh per seratur), termasuk yang dibagihasilkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk konservasi dan penghijauan.

 

 

 

 

(1)

Besaran Dana Bagi Hasil diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan target pendapatan Pemerintah Provinsi sesuai dengan angka yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(2)

Besaran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

(3)

Dalam hal terdapat kelebihan realisasi dari target pendapatan, maka Dana Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten/Kota, dianggarkan dan diberikan pada APBD Perubahan tahun berikutnya.

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2012.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

 

 

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2012
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
TTD.
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TTD.
ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 6.1