Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor: 68 Tahun 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk penyempurnaan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa substansi materi yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah;

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

20.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);

21.

Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 48);

 

 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Bab VIII AKUNTANSI BELANJA huruf C. AKUNTANSI BELANJA: PENGAKUAN DAN PENGUKURAN, angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

9.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya dan Laporan Keuangan sudah diterbitkan, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA periode berikutnya.Apabila diterima pada periode berikutnya dan Laporan Keuangan belum diterbitkan koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang Belanja pada periode yang sama.

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Bab XVII AKUNTANSI ASET TETAP huruf J. PENYUSUTAN, angka 64 dan angka 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

64.

Penyusutan dihitung dengan pendekatan bulanan.

 

 

Contoh: Jika suatu aset diperoleh tanggal 1 (satu) Oktober 2015 maka beban penyusutan pada tanggal 31 Desember 2015 dihitung 3 (tiga) bulan.

 

 

 

 

 

 

 

65.

Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan cara sebagai berikut:

 

 

 

 

Misalnya:

 

 

Aset Tetap Gedung tanggal perolehan adalah 1 April 2005, harga perolehan 20 Milyar dan umur ekonomis 20 tahun. Maka beban penyusutan per bulan dan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2014, adalah:

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Bab XIX AKUNTANSI DANA CADANGAN DAN ASET LAINNYA huruf J. PENGUKURAN ASET TIDAK BERWUJUD, angka 68, 69 dan 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

68.

Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas, antara lain meliputi:

 

 

a.

Perangkat Lunak (Software) Komputer;

 

 

b.

Lisensi;

 

 

c.

Waralaba (Franchise);

 

 

d.

Hak Cipta (Copyright); dan

 

 

e.

Hak Paten.

 

 

 

 

 

 

 

69.

Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan nilai amortisasi sesuai dengan masa manfaat dan Jenis Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

70.

Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, Kajian yang mempunyai nilai manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa yang akan datang, ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya) tidak boleh diamortisasi.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 22 Agustus 2016

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

RANO KARNO

 

Diundangkan di Serang

pada tanggal 22 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BANTEN,

ttd.

RANTA SOEHARTA

 

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 68.