Peraturan Gubernur Provinsi Aceh Nomor: 49 Tahun 2017

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka pengendalian, pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang saat ini berindikasi dapat menyebabkan menurunnya permukaan tanah dan terganggunya konservasi air tanah di Provinsi Aceh sehingga perlu menetapkan kembali Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Penggunaan Pajak Air Tanah;

b.

bahwa Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

9.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

10.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pengelolaan Air Tanah;

11.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2001 Nomor 76);

12.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 58 Seri E Nomor 5).

 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH.

 

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang­-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2.

Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing­-masing.

3.

Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4.

Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

5.

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penutup lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.

6.

Pajak Air Tanah adalah pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

7.

Lebih Debit adalah pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

8.

Denda Lebih Debit adalah denda yang ditetapkan atas Kelebihan Volume Pemakaian per bulan dari Luas/Debit yang diizinkan/ditetapkan.

9.

Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPAT adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.

10.

Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.

11.

Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah dibagi dengan volume produksinya (m³).

12.

Faktor Nilai Air yang selanjutnya disebut FNA adalah suatu bobot dari suatu komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan peruntukan dan pengelolaan, yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.

13.

Subyek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah, terdiri dari Non Niaga, Niaga Kecil, Industri Kecil, Niaga Besar dan Industri Besar.

14.

Kompensasi Pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi sebagai akibat pengambilan air tanah.

15.

Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang dengan pengambilan air tanah dari subyek kelompok pengguna air.

16.

Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.

17.

Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.

18.

Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.

19.

Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

 

 

 

 

 

BAB II
KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
 

(1)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Air Tanah adalah NPAT.

(2)

Besarnya NPAT ditentukan oleh sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut:

 

a.

jenis sumber air;

 

b.

lokasi sumber air;

 

c.

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

 

d.

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

 

e.

kualitas sumber air; dan

 

f.

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(3)

NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung 2 (dua) komponen yaitu:

 

a.

Volume air yang diambil; dan

 

b.

Harga Dasar Air (HDA).

(4)

Volume air yang diambil adalah besarnya volume air yang diambil dan dihitung dalam satuan kubik (m³).

(5)

Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagai berikut:

 

a.

0 m³ s.d 50 m³;

 

b.

51 m³ s.d 250 m³;

 

c.

251 m³ s.d 500 m³;

 

d.

501 m³ s.d 750 m³;

 

e.

751 m³ s.d 1000 m³;

 

f.

1001 m³ s.d 2500 m³; dan

 

g.

> 2500 m³.

 

 

 

 

 

(1)

HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung dalam satuan rupiah yang memuat komponen sebagai berikut:

 

a.

sumber daya alam air; dan

 

b.

kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan.

(2)

Komposisi komponen HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

(1)

Besarnya HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan oleh:

 

a.

HAB; dan

 

b.

FNA.

(2)

HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya eksploitasi atau investasi untuk mendapatkan air tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) dalam masa umur ekonomis.

(3)

HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebesar Rp4.815,00/m³ (empat ribu delapan ratus lima belas rupiah per meter kubik).

 

 

 

 

 

BAB III
KOMPONEN DAN BOBOT FAKTOR NILAI AIR
 

(1)

FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, memuat komponen sebagai berikut:

 

a.

sumber daya alam air tanah;

 

b.

kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; dan

 

c.

peruntukan dan pengelolaan air tanah.

(2)

Kriteria komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan oleh faktor:

 

a.

Jenis air yang terdiri dari:

 

 

1.

air tanah dangkal;

 

 

2.

air tanah dalam; dan

 

 

3.

mata air.

 

b.

Lokasi sumber air tanah, meliputi:

 

 

1.

Ada sumber daya air alternatif seperti jaringan PDAM, air permukaan; atau

 

 

2.

Tidak ada sumber daya air alternatif.

 

c.

Kualitas air tanah, meliputi:

 

 

1.

kualitas baik;

 

 

2.

kualitas sedang; atau

 

 

3.

kualitas jelek.

(3)

Komponen kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan biaya kompensasi bagi semua jenis pengambilan air tanah dan bagi semua tingkat dampak pengambilan air tanah baik yang telah maupun belum menimbulkan kerusakan lingkungan, yang meliputi:

 

a.

biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka air tanah;

 

b.

biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya salinisasi;

 

c.

biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence); dan

 

d.

biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya pencemaran air tanah.

(4)

Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibedakan berdasarkan subyek pemakai atau kelompok pemakai air tanah yang ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:

 

 

1.

Usaha Kecil Skala Rumah Tangga;

 

 

2.

Lembaga Swasta Non Komersial;

 

 

3.

Bank/Lembaga Keuangan; dan

 

 

4.

Institut/Perguruan/Lembaga Kursus.

 

b.

Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:

 

 

1.

Losmen/Pondokan/Penginapan/Rumah Sewa;

 

 

2.

Tempat Hiburan;

 

 

3.

Rumah Makan/Restoran Kecil;

 

 

4.

Bengkel Kecil/Cuci Mobil;

 

 

5.

Gudang Pendingin;

 

 

6.

Rumah Sakit Swasta/Poliklinik/Laboratorium/Praktik Dokter;

 

c.

Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:

 

 

1.

Hotel Bintang 1 dan Hotel Bintang 2;

 

 

2.

Pabrik Es Skala Kecil;

 

 

3.

agro industri;

 

 

4.

Cafe/restoran besar;

 

 

5.

Bengkel besar/service station;

 

 

6.

Perusahaan terbatas/BUMN/BUMD;

 

 

7.

Industri Kecil dan Menengah lainnya.

 

d.

Kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:

 

 

1.

Industri tekstil dan produk tekstil;

 

 

2.

Pabrik makanan olahan;

 

 

3.

Hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;

 

 

4.

Pabrik kimia;

 

 

5.

Industri farmasi;

 

 

6.

PT. Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kerja Sama (K3S) Migas;

 

 

7.

Pabrik pengolahan kelapa sawit;

 

 

8.

Pabrik semen;

 

e.

Kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa air, meliputi:

 

 

1.

Pemasok Air Baku;

 

 

2.

Perusahaan Air Minum;

 

 

3.

Industri Air Minum dalam kemasan;

 

 

4.

Pabrik Es Kristal; dan

 

 

5.

Pabrik Minuman Olahan.

(5)

Subyek pemakai atau kelompok pemakai air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah.

(6)

Biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibedakan besarnya biaya kompensasi pada setiap subyek pemakai atau kelompok pemakai air tanah.

(7)

Biaya kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan satu menjadi biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

 

 

 

 

 

(1)

Untuk menentukan besarnya FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya.

(2)

Bobot komponen sumber daya alam air tanah yang terdiri dari jenis sumber daya air, lokasi sumber daya air dan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibedakan berdasarkan kriteria sumber air tanah dalam atau air tanah dangkal, ada/atau tidak sumber daya alternatif seperti PDAM, serta kualitas air baik atau sedang atau jelek.

(3)

Komponen sumber daya alam air tanah yang bersumber dari air tanah dangkal diberi bobot yang lebih besar dibandingkan dengan komponen sumber daya alam air tanah yang bersumber dari air tanah dalam.

(4)

Pemberian bobot lebih besar untuk komponen sumber daya alam yang bersumber dari air tanah dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan agar subyek pemakai atau kelompok pemakai air tanah lebih memanfaatkan sumber air alternatif maupun memakai sumber daya air tanah dalam, agar tidak mengganggu keseimbangan air tanah dangkal yang banyak dipakai untuk kebutuhan air minum dan air rumah tangga.

(5)

Bobot komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

(6)

Bobot komponen biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) ditetapkan berdasarkan subyek pemakai atau kelompok pemakai air tanah dan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung secara progresif, sebagai berikut:

(1)

Besarnya FNA diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen yang berasal dari sumber daya alam air dengan bobot komponen yang berasal dari biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

(2)

Besarnya FNA komponen sumber daya alam air diperoleh dengan cara mengalikan bobot komposisi komponen HDA yang berasal dari sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bobot komponen sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

(3)

Besarnya FNA komponen pemulihan pengambilan dan pemanfaatan air tanah diperoleh dengan cara mengalikan bobot komponen pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bobot biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

(4)

Contoh perhitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

 

BAB IV
PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR
 

(1)

NPAT sebagai dasar pengenaan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (m³) dengan HDA.

(2)

Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

(3)

HDA diperoleh dengan mengalikan FNA dengan HAB.

(4)

Cara perhitungan NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

(5)

HDA ditetapkan dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

 

BAB V
PAJAK AIR TANAH
 

(1)

Besarnya pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak dengan NPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2)

Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

(3)

Cara perhitungan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah tanpa kelebihan debit menggunakan rumus sebagai berikut:

 

Pajak PABT = (Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) x Volume Pemakaian).

(4)

Cara perhitungan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dengan kelebihan debit menggunakan rumus sebagai berikut:

 

Pajak PABT = (Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air (NPAT) x volume Pemakaian).

 

Denda Kelebihan Debit = 50% (lima puluh persen) x tarif Pajak x Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) x (volume pemakaian - Luas Volume yang diizinkan).

 

Pajak PABT dengan kelebihan debit = Pajak PABT + denda kelebihan debit.

(5)

Penjelasan golongan tarif dan contoh perhitungan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

 

BAB Vl
KETENTUAN PERALIHAN
 

Terhadap pajak air tanah yang tertuang dalam masa pajak sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, perhitungan pajaknya dilakukan sesuai Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 13 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

 

 

 

 

 

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 26).

 

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 23 Agustus 2017 (1 Dzulhijjah 1438)
GUBERNUR ACEH,
ttd.
IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 24 Agustus 2017 (2 Dzulhijjah 1438)
SEKRETARIS DAERAH ACEH,
ttd.
DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 47