Peraturan Gubernur Provinsi Aceh Nomor: 31 Tahun 2019

 

 

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota, perlu melakukan Pembagian Dana Bagi Hasil yang berasal dari penerimaan Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Desember 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2019;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Berdasarkan Realisasi Penerimaan Bulan Desember 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2019;

 

1.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);.

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oqs Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9.

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan · Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

10.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 201 7 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);

11.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);

12.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penagihan Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 90);

13.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 9);

14.

Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44 Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);

15.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 76);

16.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun 2018 tentang Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 97);

17.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 133);

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2018 DAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2019.

 

Jumlah Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Desember 2018 dan Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2019 adalah sebesar Rp 76.480.743.002,00,- (tujuh puluh enam milyar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua rupiah).

 

Rincian Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil dan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti penerimaan.

 

Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini.

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

 

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 22 Mei 2019 (17 Ramadhan 1440)
Plt. GUBERNUR ACEH
ttd.
NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh,
pada tanggal 22 Mei 2019 (17 Ramadhan 1440)
Plt. SEKRETARIS DAERAH ACEH
ttd.
HELVIZAR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 32