Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor: 42 Tahun 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengatur Karcis sebagai Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung;

b.

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Karcis sebagai Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 Nomor 1);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 70);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15).

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG KARCIS SEBAGAI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Temanggung.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Temanggung.

4.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.

5.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah selaku pemungut retribusi.

6.

Karcis adalah alat atau benda yang dapat digunakan sebagai Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan tanda bukti lunas membayar Retribusi oleh Wajib Retribusi.

7.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah dan atau nominal retribusi terhutang yang wajib memuat keterangan tentang Wajib Retribusi Daerah yang meliputi nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah serta tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi Daerah.

9.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

10.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

11.

Porporasi adalah pemberian tanda tertentu pada Karcis sebagai tanda bukti bahwa Karcis yang bersangkutan syah digunakan sebagai tanda bukti pembayaran Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Maksud dikeluarkan Peraturan Bupati ini adalah:

 

a.

Memberikan landasan hukum yang kuat bagi SKPD;

 

b.

Melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kepada SKPD;

 

c.

Memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya.

(2)

Tujuan dikeluarkan Peraturan Bupati ini adalah:

 

a.

Terwujudnya suatu pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

 

b.

Terlaksananya pelayanan kepada masyarakat pengguna Jasa sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;

 

c.

Terpungutnya Retribusi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Karcis diberlakukan sebagai SKRD atas jasa yang diberikan oleh Daerah kepada orang pribadi atau badan pada jenis Retribusi tertentu;

(2)

Jenis Retribusi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:

 

a.

Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum, dan Retribusi Pelayanan Pasar;

 

b.

Retribusi Jasa Usaha yang terdiri dari Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

 

c.

Retribusi lainnya yang tidak dapat diterbitkan SKRD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Karcis sebagai SKRD wajib memuat keterangan sebagai berikut:

 

a.

Lambang Daerah dan tulisan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

 

b.

Jenis Retribusi;

 

c.

Nomor dan Tahun Peraturan Daerah;

 

d.

Nominal Retribusi; dan

 

e.

Nomor Seri dan Nomor Urut.

(2)

Karcis sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) wajib diberi Porporasi oleh PPKD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karcis yang telah diberi Porporasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dapat digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah membayar lunas Retribusi bersangkutan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petugas pungut Retribusi atau yang disebut dengan nama lain atau pengarcis berkewajiban untuk menyampaikan Karcis yang telah diberi Porporasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 kepada Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petugas pungut Retribusi atau yang disebut dengan nama lain atau pengarcis dilarang menyampaikan Karcis yang tidak diberi Porporasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 kepada Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah dengan Karcis diatur oleh PPKD.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 1m dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 Juli 2009
BUPATI TEMANGGUNG,
ttd.
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal            2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
ttd.
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2009 NOMOR