Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 5 Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dalam rangka memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tarif retribusi dapat ditinjau dan/atau diubah paling lama 3 (tiga) tahun sekali ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b.

bahwa besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini terutama kebutuhan biaya pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

c.

bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 2);

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);

11.

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 36);

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

 

 

 

 

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 34) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

Besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

1.

Penetapan Uji Berkala Pertama sebesar Rp100.000.-

2.

Numpang Uji ke Luar Daerah sebesar Rp60.000.-

3.

Mutasi Uji ke Luar Daerah sebesar Rp60.000.-

4.

Biaya Uji Berkala

 

a.

Mobil Penumpang sebesar Rp75.000.-

 

b.

Mobil Bus/barang dengan JBB 0-5000 kg sebesar Rp100.000.-

 

c.

Mobil Bus/barang dengan JBB 5001-8000 kg sebesar Rp110.000.-

 

d.

Mobil Bus/barang dengan JBB 8001-15000 kg sebesar Rp125.000.-

 

e.

Mobil Bus/barang dengan JBB 15000 kg sebesar Rp140.000.-

 

f.

Buku Uji sebesar Rp15.000.-

5.

Jasa Pemeriksaan Mekanik

 

a.

Mobil Penumpang sebesar Rp50.000.-

 

b.

Mobil Bus/barang dengan JBB 0-5000 kg sebesar Rp60.000.-

 

c.

Mobil Bus/barang dengan JBB 5001-8000 kg sebesar Rp70.000.-

 

d.

Mobil Bus/barang dengan JBB 8001-15000 kg sebesar Rp75.000.-

 

e.

Mobil Bus/barang dengan JBB 15000 kg sebesar Rp85.000.-

6.

Uji Emisi Gas Buang Rp30.000.-

7.

Penggantian buku uji/kartu uji hilang/rusak Rp100.000.-

8.

Penggantian Tanda Samping hilang/rusak Rp50.000.-

9.

Penggantian Plat uji hilang/rusak Rp25.000.-/keping

10.

Penilaian kondisi teknis Kendaraan Bermotor

 

a.

Sepeda Motor sebesar Rp50.000.-

 

b.

Mobil Penumpang sebesar Rp75.000.-

 

c.

Mobil Bus/barang sebesar Rp100.000.-

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

 

 

 

 

Ditetapkan di Singaparna

pada tanggal 28 Januari 2019

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H. ADE SUGIANTO

 

Diundangkan di Singaparna

pada tanggal 28 Januari 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

H. IIN AMINUDIN

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 5