Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 10 Tahun 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu potensi penerimaan daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah dan pemungutannya perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.

2.

Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

3.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

5.

Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

6.

Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

7.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9.

Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disingkat PPAT/Pejabat Lelang, adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan Hak Atas dan/atau Bangunan.

10.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

11.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

12.

Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.

13.

Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.

14.

Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

15.

Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.

16.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

 

 

 

 

 

 

(1)

Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(2)

Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

 

b.

Prosedur pembayaran, angsuran pembayaran dan penundaan pembayaran BPHTB;

 

c.

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB);

 

d.

Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

 

e.

Prosedur pelaporan BPHTB;

 

f.

Prosedur penagihan;

 

g.

Prosedur pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;

 

h.

Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran.

(3)

Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sekaligus perhitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.

(4)

Prosedur pembayaran, angsuran pembayaran dan penundaan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.

(5)

Prosedur penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan SKPKD atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.

(6)

Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT.

(7)

Prosedur pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.

(8)

Prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB, SKPDB Kurang Bayar/SKPDB Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPD Kurang Bayar BPHTB/SKPD Kurang Bayar Tambahan BPHTB, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh SKPKD.

(9)

Prosedur penetapan Surat Keputusan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

(10)

Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan melalui PPAT atau Pejabat Lelang sesuai peraturan perundangan.

(2)

PPAT/Pejabat Lelang melakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan.

 

 

 

 

 

Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD BPHTB yang disiapkan oleh PPAT.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD BPHTB.

(2)

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank tempat pembayaran yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

(3)

Kepala Badan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak terutang berdasarkan pengajuan dari wajib pajak.

(4)

Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 6 (enam) bulan.

(5)

Angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) paling lama 12 (dua belas) bulan dengan sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali angsuran, secara teratur dan berturut-turut.

(6)

Penerimaan atau penolakan penundaan pembayaran dan atau angsuran pembayaran ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

(2)

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

Kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB;

 

b.

Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB;

 

c.

Jangka waktu penyelesaian penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(3)

Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemeriksaan lapangan.

(4)

Jangka waktu penyelesaian penelitian yang disertai penelitian lapangan ditetapkan selama 7 (tujuh) hari kerja.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

(2)

Badan dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Bidang Pertanahan dalam rangka pendaftaran pemindahan hak.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

(2)

Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya.

 

 

 

 

 

(1)

Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah menyiapkan Laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.

(2)

Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah laporan penerimaan BPHTB dari Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(3)

Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah menerima laporan pembuatan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari PPAT paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

 

 

 

 

 

 

(1)

Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

(2)

Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB.

(3)

STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan disampaikan kepada Bidang PBB dan BPHTB pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah untuk diteliti.

(2)

Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:

 

a.

membetulkan SSPD/SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

 

b.

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam. hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

 

c.

mengurangkan atau membatalkan SSPD/SKPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

 

d.

mengurangkan atau membatalkan STPD;

 

e.

membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

(3)

Pertimbangan pengurangan dan besaran pengurangan BPHTB:

 

a.

Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran dapat diberikan pengurangan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pajak terutang;

 

b.

Wajib Pajak yang dapat diberikan pengurangan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang, yaitu:

 

 

1.

Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari instansi terkait;

 

 

2.

Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah Nilai Jual Objek Pajak;

 

 

3.

Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;

 

 

4.

Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;

 

 

5.

Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di Bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;

 

 

6.

Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI) Pensiun PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau Janda/Duda-nya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Dinas Pemerintah;

 

 

7.

Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

 

 

 

 

 

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah melakukan penetapan dan pemeriksaan Atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB dari Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB sebelum melakukan pembayaran dan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang sebesar perhitungan setelah pengurangan.

(2)

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutangnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB.

(2)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak.

(3)

Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB yang diajukan dianggap dikabulkan dan Kepala Badan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung jangka waktu dimaksud berakhir.

 

 

 

 

 

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi BPHTB diajukan dengan melampirkan:

a.

fotokopi lembar 1 SSPD BPHTB;

b.

fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB untuk tahun terutangnya PBB;

c.

fotokopi Akta/Risalah lelang/keputusan Pemberian Hak baru/Putusan Hakim/sertifikat Hak atas Tanah atau hak milik/Dokumen lain;

d.

fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain;

e.

surat keterangan Kepala Desa/Keterangan lainnya yang terkait.

 

 

 

 

 

 

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran diajukan oleh Wajib Pajak kepada kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah.

 

 

 

 

 

Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diajukan secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya, nama dan alamat wajib pajak, masa pajak, besarnya kelebihan pembayaran, alasan yang jelas dan melampirkan:

a.

fotokopi lembar 1 SSPD BPHTB;

b.

fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB untuk tahun terutangnya PBB;

c.

fotokopi Akta/Risalah lelang/keputusan Pemberian Hak baru/Putusan Hakim/sertifikat Hak atas Tanah atau hak milik/Dokumen lain;

d.

fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain;

e.

surat keterangan Kepala Desa/Keterangan lainnya yang terkait.

 

 

 

 

 

(1)

Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus memberikan keputusan.

(2)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Badan Pengelola Pendapatan Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(3)

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

(4)

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(5)

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Pemerintah Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

(2)

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sistem Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 17 Januari 2017
BUPATI TASIKMALAYA,
ttd.
UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 17 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA,
ttd.
H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 10