Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor: 1 Tahun 2018

 

 

 

 

a.

bahwa Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 75 Tahun 2016;

b.

bahwa sehubungan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Tangerang sebagaimana dimaksud huruf perlu diganti;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Tata Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa.

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28510);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0108);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014, Tambahan Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0914).

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA, DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA DESA.

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Tangerang.

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

7.

Camat adalah seorang kepala kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

8.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

11.

Kepala Desa adalah Kepala pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

12.

Perangkat Desa adalah Pegawai Desa yang diangkat dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan oleh Kepala Desa yang bertugas sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

13.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah yang diperuntukan bagi Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

15.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.

16.

Bantuan Keuangan adalah bantuan berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang digunakan untuk percepatan pembangunan Desa yang pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

17.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

18.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

19.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

20.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

21.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

22.

Rencana pembangunan tahunan desa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah hasil Musyawarah Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

23.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

24.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

25.

Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.

26.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

27.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

28.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

29.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

Alokasi Dana Desa;

b.

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan

c.

Bantuan Keuangan Kepada Desa.

 

 

(1)

Pemerintah Daerah menganggarkan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam APBD.

(2)

Bupati melalui OPD yang membidangi Desa menyampaikan informasi rencana Alokasi Dana Desa kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama DPRD.

(3)

Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

 

 

(1)

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.

(2)

ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

(3)

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:

 

a.

kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

 

b.

jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

 

(1)

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan berdasarkan ketentuan:

 

a.

paling sedikit 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;

 

b.

paling banyak 10% (sepuluh perseratus), dihitung Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan;

(2)

Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:

 

a.

30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;

 

b.

20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan

 

c.

50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.

(3)

pengalokasian ADD secara proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan cara ADD Proporsional untuk suatu Desa = Pagu ADD Proporsional kabupaten x 30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Daerah) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Daerah) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial Desa di Daerah.

(4)

Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

Besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

(1)

ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.

(2)

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD

 

(1)

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.

(2)

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

 

a.

tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus);

 

b.

tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan

(3)

Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

 

a.

APB Desa paling lambat bulan Maret; dan

 

b.

laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa semester sebelumnya.

(4)

Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD semester I.

(5)

Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

(6)

Dalam hal terjadinya penambahan Anggaran dari Pemerintah Daerah pada Alokasi Dana Desa sebagai akibat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Penyaluran Alokasi Dana Desa tersebut dilakukan secara khusus pada Bulan November.

 

 

(1)

ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

(2)

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APB Desa digunakan untuk:

 

a.

Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

 

b.

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

 

c.

Belanja Operasional Kantor Desa;

 

d.

Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

 

e.

Belanja Operasional RT.RW;

 

f.

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Desa;

 

g.

Kegiatan Penyusunan RKP Desa;

 

h.

Kegiatan Pengelolaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

 

i.

Kegiatan Penyelenggaraan Kerja sama Antar Desa;

 

j.

Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;

 

k.

Penyusunan Profil Desa;

 

l.

Penyelenggaraan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;

 

m.

Pembuatan dan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa;

 

n.

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

 

o.

Penetapan Perangkat Desa;

 

p.

Penetapan Badan Usaha Milik Desa;

 

q.

Penetapan Peraturan Desa Tentang APB Desa;

 

r.

Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APB Desa;

 

s.

Pengelolaan Arsip Desa;

 

t.

Pembangunan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa;

 

u.

Peningkatan Kompetensi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa;

 

v.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

 

w.

Pengelolaan Sistem Informasi Desa;

 

x.

Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes);

 

y.

Kegiatan pemilihan kepala Desa Antara Waktu;

 

z.

Penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat Desa;

 

aa.

Pendataan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penyandang disabilitas;

 

bb.

Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;

 

cc.

Pendataan kelompok usaha/ekonomi produktif perempuan skala Desa;

 

dd.

Pendataan potensi kerawanan pangan tingkat Desa;

 

ee.

Pendataan jenis dan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tingkat Desa;

 

ff.

Pensertifikatan Tanah Kas Desa;

 

gg.

Pendataan Penduduk Desa;

 

hh.

Pemetaan nama-nama gang/Jalan;

 

ii.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4/Ambulance Desa;

 

jj.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 dan 3;

 

kk.

Pelayanan Terpadu Desa.

(3)

Pembiayaan Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APB Desa digunakan untuk:

 

a.

Pembangunan/Pengadaan Tandon Air;

 

b.

Pembangunan Bak Penampung Air Hujan;

 

c.

Pembangunan Bak Penampung Air Bersih;

 

d.

Pemeliharaan Saluran Air Bersih dari Sumber Mata Air;

 

e.

Pembangunan Jalan Poros Desa;

 

f.

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa;

 

g.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro;

 

h.

Pembangunan Pengolahan Biogas;

 

i.

Pembangunan Poskesdes;

 

j.

Pembangunan Polindes;

 

k.

Pembangunan Balai Posyandu;

 

l.

Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Poskesdes/Polindes;

 

m.

Pengadaan Kebutuhan Medis;

 

n.

Pembangunan dan Pengembangan Gedung PAUD Desa;

 

o.

Pembangunan Sarana dan Usaha Ekonomi;

 

p.

Pembangunan/perbaikan jalan desa dan jalan lingkungan;

 

q.

Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembuangan Sampah Desa/Bank Sampah Desa;

 

r.

Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Daur Ulang Sampah;

 

s.

Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier;

 

t.

Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Pangan;

 

u.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pupuk Kandang/Kompos/Bank Kompos;

 

v.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Pertanian;

 

w.

Pembangunan Ruang Promosi Produk Hasil Pertanian;

 

x.

Pembangunan Perpustakaan Desa;

 

y.

Pembangunan Taman Seni/Museum Desa;

 

z.

Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya;

 

aa.

Pembangunan Sumur Resapan;

 

bb.

Pembangunan Tembok Laut Kawasan Wisata Laut;

 

cc.

Pembangunan Jogging Track Wisatawan;

 

dd.

Pembangunan dan Penambahan Unit Fasilitas Jamban Publik;

 

ee.

Pembangunan Panggung Hiburan di ruang Publik;

 

ff.

Pembangunan Gedung Museum Tentang Laut dan Pantai;

 

gg.

Pembangunan Fasilitasi Penunjang Acara Tradisi Sedekah Laut;

 

hh.

Pembangunan Pusat Budidaya Pembenihan dan Keramba Ikan Kerapu, Konservasi Tukik Penyu dan Terumbu Karang;

 

ii.

Pembangunan dan Perluasan Tambatan Perahu;

 

jj.

Rehab Pasar Ikan Milik Desa;

 

kk.

Pembangunan Tempat Pembibitan Cemara Laut dan Bakau;

 

ll.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Terpadu bagi Rumah Tangga dan Kawasan Wisata;

 

mm.

Pembangunan/perbaikan jalan desa dan jalan lingkungan;

 

nn.

Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;

 

oo.

Pembangunan Jembatan Desa;

 

pp.

Pembangunan Gotong Royong;

 

qq.

Hotmix Jalan;

 

rr.

Pembangunan Rabat Desa;

 

ss.

Pembangunan Tembok Penahan Tanah;

 

tt.

Pembangunan Toko/kios/Ruko;

 

uu.

Pembangunan Pondasi Bangunan;

 

vv.

pembangunan drainase Jalan desa;

 

ww.

Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;

 

xx.

Kegiatan pembangunan Lingkungan Hidup;

 

yy.

Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Resapan;

 

zz.

Pembangunan pemeliharaan Energi Baru dan Terbarukan;

 

aaa.

Pembangunan Dan pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan;

 

bbb.

Pembangunan Pembinaan dan pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;

 

ccc.

Pembersihan daerah aliran sungai;

 

ddd.

Pembangunan Pemeliharaan sarana air bersih;

 

eee.

Pembangunan dan pemeliharaan MCK dan septic tank;

 

fff.

Pembangunan sampah swadaya;

 

ggg.

Pembangunan dan pengelolaan taman Bacaan Masyarakat;

 

hhh.

Pembangunan dan pengelolaan perpustakaan desa;

 

iii.

Pembangunan dan pengelolaan sanggar belajar/kegiatan belajar;

 

jjj.

Pembangunan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;

 

kkk.

Pembangunan dan pengelolaan sanggar seni/budaya;

 

lll.

Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;

 

mmm.

Pembangunan dan pembinaan Keramba Jaring Apung;

 

nnn.

Pembangunan Rabat Beton;

 

ooo.

Pembangunan Tembok Penahan Tanah;

 

ppp.

Pembuatan Drainase;

 

qqq.

Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa, TPT;

 

rrr.

Pembangunan Los Unggas dan Ikan;

 

sss.

Pembangunan Los Kuliner;

 

ttt.

Kegiatan Pembangunan Pusat Pemberdayaan Masyarakat;

 

uuu.

Pengecoran jalan;

 

vvv.

Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa;

 

www.

Pemb. Tempat Pembuangan Akhir (TPA);

 

xxx.

pembuatan tambak garam;

 

yyy.

Pemugaran RTLH;

 

zzz.

Revitalisasi PAMSIMAS;

 

aaaa.

Normalisasi Saluran PAB;

 

bbbb.

Pembangunan Gedung KB;

 

cccc.

Pembangunan Saluran Plat Beton;

 

dddd.

Pembangunan tempat pemandian umum;

 

eeee.

Pembangunan Rabat Beton;

 

ffff.

Pembangunan lumbung desa;

 

gggg.

Pembangunan Panti Penyandang Disabilitas;

 

hhhh.

Pembangunan Pendaratan Kapal Penangkap Ikan;

 

iiii.

Pembangunan Kandang Ternak;

 

jjjj.

Pembangunan Gudang Pendingin (cold storage);

 

kkkk.

Pembangunan Pasar Sayur;

 

llll.

Pembangunan Pasar Hewan;

 

mmmm.

Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

 

nnnn.

Pembangunan Gudang Barang;

 

oooo.

Pembangunan Pondok Wisata;

 

pppp.

Pembangunan Panggung Hiburan;

 

qqqq.

Pembangunan Kios Cinderamata;

 

rrrr.

Pembangunan Wahana Permainan Anak;

 

ssss.

Pembangunan Wahana Permainan Outbound;

 

tttt.

Pembangunan Taman Rekreasi;

 

uuuu.

Pembangunan Rumah Penginapan;

 

vvvv.

Pembangunan Penggilingan Padi;

 

wwww.

Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Desa;

 

xxxx.

Pembangunan Tugu/Gapura/Batas Desa.

(4)

Pembiayaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APB Desa digunakan untuk:

 

a.

Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga;

 

b.

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK;

 

c.

Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya;

 

d.

Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;

 

e.

Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat;

 

f.

Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;

 

g.

Kegiatan Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa;

 

h.

Kegiatan Evaluasi pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan Desa;

 

i.

Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan Forum Komunikasi antar Umat Beragama;

 

j.

Kegiatan Peningkatan wawasan kerukunan umat beragama;

 

k.

Kegiatan Pembinaan bagi generasi muda dalam pencegahan bahaya narkoba;

 

l.

Kegiatan Pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan KDRT;

 

m.

Kegiatan Pembinaan bagi masyarakat dalam perlindungan anak;

 

n.

Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah;

 

o.

Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam penanganan gizi buruk pada balita;

 

p.

Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengembangan tanaman obat keluarga;

 

q.

Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengembangan budaya hidup bersih dan sehat;

 

r.

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Olahraga Melalui Senam;

 

s.

Bimtek Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R);

 

t.

Penguatan kelompok penyandang disabilitas;

 

u.

Pengembangan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana;

 

v.

Kegiatan Pembinaan Perlindungan Masyarakat;

 

w.

Kegiatan Pembinaan Karang Taruna;

 

x.

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK;

 

y.

Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Desa;

 

z.

Kegiatan Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Lainnya;

 

aa.

Kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Desa;

 

bb.

Kegiatan Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;

 

cc.

Kegiatan Pembinaan Posyandu;

 

dd.

Fasilitasi penyelesaian perselisihan atau konflik di masyarakat;

 

ee.

Pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;

 

ff.

Penyelenggaraan olah raga tingkat Desa;

 

gg.

Pelaksanaan Pembinaan Akseptor Keluarga Berencana;

 

hh.

Pengelolaan Sanggar Belajar dan Sanggar Seni Budaya;

 

ii.

Promosi Unggulan Desa;

 

jj.

Sosialisasi dan Pencegahan Narkoba/HIV/AIDS;

 

ll.

Kegiatan Sosialisasi Anti Radikalisme, Komunisme, dan Terorisme;

 

mm.

Peringatan Hari Besar Nasional;

 

oo.

Penyediaan Makanan Sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah (anak PAUD);

 

pp.

Penyediaan Makanan Sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah (Posyandu);

 

qq.

Peningkatan kesehatan ibu hamil;

 

rr.

Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;

 

ss.

Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan Keluarga Berencana;

 

tt.

Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kelompok Bina Keluarga;

 

uu.

Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong;

 

vv.

Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Poskesdes dan Polindes;

 

ww.

Kegiatan Pengembangan Sanggar Belajar, Seni Budaya dan Perpustakaan Desa;

 

xx.

Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Gotong royong Masyarakat Desa;

 

yy.

Pembinaan Polisi Anak;

 

zz.

Kegiatan Penyuluhan dan Pemeriksaan Papsmear/kanker serviks;

 

aaa.

Pengadaan Buku Panduan PAUD;

 

bbb.

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.

(5)

Pembiayaan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam APB Desa digunakan untuk:

 

a.

Pendirian dan Pengembangan BUMDesa/BUMDesa Bersama;

 

b.

Pelatihan Manajemen Usaha BUMDesa/BUMDesa Bersama;

 

c.

Bantuan Permodalan BUMDesa;

 

d.

Pelatihan Pertanian Organik;

 

e.

Pelatihan Penggunaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian dan Usaha Ekonomi Lainnya;

 

f.

Pelatihan Peningkatan Kualitas Musyawarah/Rembug Warga untuk Memfungsikan kembali Tradisi Lumbung Padi/Hasil Pertanian Lainnya;

 

g.

Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Usaha Ekonomi Lainnya;

 

h.

Pelatihan Paralegal Desa;

 

i.

Pelatihan Penyelesaian Mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan Ase Desa serta Penggunaan Keuangan dan Aset Desa;

 

j.

Sosialisasi ancaman Penyakit di Desa;

 

k.

Edukasi Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di Desa;

 

l.

Pengembangan usaha Perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa bersama;

 

m.

Meningkatkan Penyertaan Modal BUM Desa/BUM Desa bersama;

 

n.

Pelatihan Manajemen Perencanaan Bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/Bumdesa Bersama;

 

o.

Pengembangan Kerja sama Perdagangan antar BUM Desa;

 

p.

Pelatihan Pengelolaan Bahan Pangan;

 

q.

Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan untuk penerapan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Pertanian Tanaman Pangan;

 

r.

Pengadaan Induk Sapi dan Inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok Tani;

 

s.

Pameran hasil Produksi pengelolaan tanaman pangan;

 

t.

Pelatihan e-marketing dan pembuatan Website untuk pemasaran hasil produksi pertanian;

 

u.

Musyawarah/Rembug Warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya;

 

v.

Pelatihan Teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan Bahan Pangan hasil pertanian;

 

w.

Kegiatan Sosialisasi Dampak Negatif Pupuk Kimia terhadap kesehatan manusia;

 

x.

Pelatihan Pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas;

 

y.

Pelatihan Benih Kerapu, tukik, dan Budidaya cemara laut dan bakau;

 

z.

Kursus/Pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau, dan cemara laut);

 

aa.

Pelatihan Kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi wisata;

 

bb.

Pelatihan Kewirausahaan Desa untuk Pemuda;

 

cc.

Pengembangan Bisnis dan Pemetaan Kelayakan BUM Desa dan BUM Desa bersama;

 

dd.

Festival Makanan olahan hasil laut;

 

ee.

Lomba Melukis/menulis keindahan dan hidup bersih dan sehat Anak Pantai;

 

ff.

Pelatihan pengolahan Hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;

 

gg.

Membentuk/Memperbarui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang, dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut;

 

hh.

Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K, dan BKB;

 

ii.

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Bagi Masyarakat Desa;

 

jj.

Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dalam Pengembangan Tanaman Pangan;

 

kk.

Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dalam Pengembangan Tanaman Palawija;

 

ll.

Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna bidang Teknologi Informasi;

 

mm.

Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna bidang Industri;

 

nn.

Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna bidang Pertanian;

 

oo.

Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna bidang Peternakan;

 

pp.

Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna bidang Perikanan;

 

qq.

Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna bidang Otomotif;

 

rr.

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga;

 

ss.

Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha kerajinan;

 

tt.

Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya tanaman pangan;

 

uu.

Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya perikanan Air Tawar;

 

vv.

Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya Hasil Laut;

 

ww.

Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha kuliner;

 

xx.

Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam jasa servis Perbengkelan;

 

yy.

Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam jasa servis Multimedia;

 

zz.

Kegiatan Pelatihan keterampilan masyarakat dalam rancang bangun teknologi tepat guna;

 

aaa.

Kegiatan Pelatihan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;

 

bbb.

Kegiatan Pelatihan keterampilan masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna;

 

ccc.

Kegiatan Peningkatan kapasitas manajemen usaha bagi kelompok usaha ekonomi produktif;

 

ddd.

Kegiatan Peningkatan kapasitas usaha bagi kelompok perempuan;

 

eee.

Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengembangan pertanian;

 

fff.

Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin dalam pembentukan usaha baru;

 

ggg.

Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengolahan ikan hasil tangkapan;

 

hhh.

Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin dalam manajemen kualitas dan pemasaran produk;

 

iii.

Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak dalam penanganan kasus;

 

jjj.

Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok pemuda dalam pengembangan kepemudaan;

 

kkk.

Kegiatan Pembentukan BUMDesa;

 

lll.

Kegiatan Sosialisasi BUMDesa;

 

mmm.

Kegiatan Pembentukan dan Pemilihan Pengurus BUMDesa;

 

nnn.

Kegiatan Kajian Prioritas Analisa Usaha BUMDesa;

 

ooo.

Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa;

 

ppp.

Kegiatan Penyertaan Modal BUMDesa;

 

qqq.

Pelatihan Manajemen Usaha BUMDesa;

 

rrr.

Pelatihan Pengelolaan Sampah;

 

sss.

Pemberdayaan Desa Siaga;

 

ttt.

Pelatihan Usaha Ekonomi Rumahan;

 

uuu.

Pelatihan Pemasaran Hasil Pertanian;

 

vvv.

Pelatihan Penanggulangan Hama Bibit Tanaman;

 

www.

Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga;

 

xxx.

Kegiatan Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian;

 

yyy.

Pengobatan gratis;

 

zzz.

Pengembangan Usaha Perdagangan yang Dikelola oleh BUMDes/BUMDes Bersama;

 

aaaa.

Pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUMDes;

 

bbbb.

Pengembangan Bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDes dan BUMDes Bersama;

 

cccc.

Pelatihan Manajemen usaha BUMDes/BUMDes Bersama;

 

dddd.

Pelatihan Manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUMDes/BUMDes Bersama;

 

eeee.

Pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda;

 

gggg.

Pelatihan penggunaan Sarpras produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya;

 

hhhh.

Pelatihan peningkatan kualitas Musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung Padi/hasil pertanian lainnya;

 

iiii.

Pelatihan pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya;

 

jjjj.

Pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian;

 

kkkk.

Pelatihan Pengolahan bahan pangan;

 

llll.

Pembentukan pos pelayanan teknologi pedesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;

 

mmmm.

Pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani;

 

nnnn.

Pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan;

 

oooo.

Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian;

 

pppp.

Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;

 

qqqq.

Pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau, dan cemara laut);

 

rrrr.

Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi wisata;

 

ssss.

Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi wisata;

 

tttt.

Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu, daun, dll);

 

uuuu.

Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerja sama desa dengan perusahaan;

 

vvvv.

Bazar produk kerajinan tangan/produksi industri rumah tangga;

 

wwww.

Lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat anak pantai;

 

xxxx.

Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas;

 

yyyy.

Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna;

 

zzzz.

Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;

 

aaaaa.

Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;

 

bbbbb.

pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;

 

ccccc.

Membentuk/memperbarui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut;

 

ddddd.

Pengembangan, Pelatihan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);

 

eeeee.

Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri Kecil;

 

fffff.

Pengembangan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pembangunan Desa;

 

ggggg.

Pelatihan Usaha Peternakan;

 

hhhhh.

Pengembangan seni budaya lokal;

 

iiiii.

Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa;

 

jjjjj.

Pelatihan terhadap kelompok perempuan;

 

kkkkk.

Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di Desa;

 

lllll.

Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;

 

mmmmm.

Kegiatan Pelatihan Guru PAUD;

 

ooooo.

Kegiatan Pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT);

 

ppppp.

Pembersihan Daerah Aliran Sungai;

 

qqqqq.

Pengadaan Perahu dan Alat Tangkap Ikan;

 

rrrrr.

Pelatihan Kerajinan Bambu;

 

sssss.

Pelatihan Bidang Pertanian;

 

ttttt.

Pelatihan UKM, Industri Kecil.

(6)

Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 menggunakan penghitungan sebagai berikut:

 

a.

ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);

 

b.

ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);

 

c.

ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan

 

d.

ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

(7)

Insentif rukun tetangga dan rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.

(8)

Penggunaan ADD mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

 

 

Pemerintah Daerah menganggarkan DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dalam jenis belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dalam APBD.

 

(1)

Bupati melalui SKPD yang membidangi Desa menyampaikan informasi rencana DBH kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama DPRD.

(2)

Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

 

 

(1)

Pemerintah Daerah mengalokasikan DBH Pajak Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah.

(2)

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

 

a.

90% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

 

b.

10% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dari Desa masing-masing.

 

 

(1)

Pemerintah Daerah mengalokasikan DBH Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah.

(2)

Pengalokasian DBH Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:

 

a.

90% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan

 

b.

10% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional jumlah penduduk dari Desa masing-masing.

 

Besaran DBH setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

 

 

(1)

DBH disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.

(2)

Penyaluran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

 

(1)

Penyaluran DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.

(2)

Penyaluran DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

 

a.

tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (empat puluh per seratus);

 

b.

tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan

(3)

Penyaluran DBH tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

 

a.

APB Desa paling lambat bulan Maret; dan

 

b.

laporan realisasi penggunaan DBH semester sebelumnya.

(4)

Penyaluran DBH tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan DBH semester I.

(5)

Rincian DBH yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

(6)

Dalam hal terjadinya penambahan Anggaran dari Pemerintah Daerah pada Alokasi Dana Desa sebagai akibat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Penyaluran Alokasi Dana Desa tersebut dilakukan secara khusus pada Bulan November.

 

 

(1)

DBH digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.

(2)

DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

(3)

DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

(4)

Penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(5)

Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola dalam APB Desa digunakan untuk:

 

a.

Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

 

b.

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

 

c.

Belanja Operasional Kantor Desa;

 

d.

Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

 

e.

Belanja Operasional RT/RW;

 

f.

Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Desa;

 

g.

Kegiatan Penyusunan RKP Desa;

 

h.

Kegiatan Pengelolaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

 

i.

Kegiatan Penyelenggaraan Kerja sama Antar Desa;

 

j.

Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;

 

k.

Penyusunan Profil Desa;

 

l.

Penyelenggaraan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;

 

m.

Pembuatan dan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa;

 

m.

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

 

n.

Penetapan Perangkat Desa;

 

o.

Penetapan Badan Usaha Milik Desa;

 

p.

Penetapan Peraturan Desa Tentang APB Desa;

 

q.

Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APB Desa;

 

r.

Pengelolaan Arsip Desa;

 

s.

Pembangunan, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Desa;

 

t.

Peningkatan Kompetensi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga Desa;

 

u.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

 

v.

Pengelolaan Sistem Informasi Desa;

 

w.

Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Musdes);

 

x.

Kegiatan pemilihan kepala Desa Antara Waktu;

 

y.

Penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat Desa;

 

z.

Pendataan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penyandang disabilitas;

 

aa.

Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;

 

bb.

Pendataan kelompok usaha/ekonomi produktif perempuan skala Desa;

 

cc.

Pendataan potensi kerawanan pangan tingkat Desa;

 

dd.

Pendataan jenis dan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tingkat Desa;

 

ee.

Pensertifikatan Tanah Kas Desa;

 

ff.

Pendataan Penduduk Desa;

 

gg.

Pemetaan nama-nama gang/Jalan;

 

hh.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4/Ambulance Desa;

 

ii.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 dan 3;

 

jj.

Pelayanan Terpadu Desa;

 

kk.

Operasional LPM;

 

ll.

Operasional PKK;

 

mm.

Operasional BPD,

(6)

Pembiayaan Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola dalam APB Desa digunakan untuk:

 

a.

Pembangunan/Pengadaan Tandon Air;

 

b.

Pembangunan Bak Penampung Air Hujan;

 

c.

Pembangunan Bak Penampung Air Bersih;

 

d.

Pemeliharaan Saluran Air Bersih dari Sumber Mata Air;

 

e.

Pembangunan Jalan Poros Desa;

 

f.

Pembangunan Jalan Lingkungan Desa;

 

g.

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro;

 

h.

Pembangunan Pengolahan Biogas;

 

j.

Pembangunan Poskesdes;

 

k.

Pembangunan Polindes;

 

l.

Pembangunan Balai Posyandu;

 

m.

Pengadaan Alat-alat Kesehatan untuk Poskesdes/Polindes;

 

m.

Pengadaan Kebutuhan Medis;

 

n.

Pembangunan dan Pengembangan Gedung PAUD Desa;

 

o.

Pembangunan Sarana dan Usaha Ekonomi;

 

p.

Pembangunan/perbaikan jalan desa dan jalan lingkungan;

 

q.

Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembuangan Sampah Desa/Bank Sampah Desa;

 

r.

Pengadaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Daur Ulang Sampah;

 

s.

Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier;

 

t.

Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Pangan;

 

u.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Pupuk Kandang/Kompos/Bank Kompos;

 

v.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Pertanian;

 

w.

Pembangunan Ruang Promosi Produk Hasil Pertanian;

 

x.

Pembangunan Perpustakaan Desa;

 

y.

Pembangunan Taman Seni/Museum Desa;

 

z.

Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya;

 

aa.

Pembangunan Sumur Resapan;

 

bb.

Pembangunan Tembok Laut Kawasan Wisata Laut;

 

cc.

Pembangunan Jogging Track Wisatawan;

 

dd.

Pembangunan dan Penambahan Unit Fasilitas Jamban Publik;

 

ee.

Pembangunan Panggung Hiburan di ruang Publik;

 

ff.

Pembangunan Gedung Museum Tentang Laut dan Pantai;

 

gg.

Pembangunan Fasilitasi Penunjang Acara Tradisi Sedekah Laut;

 

hh.

Pembangunan Pusat Budidaya Pembenihan dan Keramba Ikan Kerapu, Konservasi Tukik Penyu dan Terumbu Karang;

 

ii.

Pembangunan dan Perluasan Tambatan Perahu;

 

jj.

Rehab Pasar Ikan Milik Desa;

 

kk.

Pembangunan Tempat Pembibitan Cemara Laut dan Bakau;

 

ll.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Terpadu bagi Rumah Tangga dan Kawasan Wisata;

 

mm.

Pembangunan/perbaikan jalan desa dan jalan lingkungan;

 

mm.

Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;

 

nn.

Pembangunan Jembatan Desa;

 

oo.

Pembangunan Gotong Royong;

 

pp.

Hotmix Jalan;

 

qq.

Pembangunan Rabat Desa;

 

rr.

Pembangunan Tembok Penahan Tanah;

 

ss.

Pembangunan Toko/kios/Ruko;

 

tt.

Pembangunan Pondasi Bangunan;

 

uu.

pembangunan drainase jalan desa;

 

vv.

Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;

 

ww.

Kegiatan pembangunan Lingkungan Hidup;

 

xx.

Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Resapan;

 

yy.

Pembangunan pemeliharaan Energi Baru dan Terbarukan;

 

zz.

Pembangunan Dan pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan;

 

aaa.

Pembangunan Pembinaan dan pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;

 

bbb.

Pembangunan Pemeliharaan sarana air Bersih;

 

ccc.

Pembangunan dan pemeliharaan MCK dan septic tank;

 

ddd.

Pembangunan sampah swadaya;

 

eee.

Pembangunan dan pengelolaan taman Bacaan Masyarakat;

 

fff.

Pembangunan dan pengelolaan perpustakaan desa;

 

ggg.

Pembangunan dan pengelolaan sanggar belajar/kegiatan belajar;

 

hhh.

Pembangunan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;

 

iii.

Pembangunan dan pengelolaan sanggar seni/budaya;

 

jjj.

Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;

 

kkk.

Pembangunan dan pembinaan Keramba Jaring Apung;

 

lll.

Pembersihan daerah aliran sungai;

 

nnn.

Pembangunan Tembok Penahan Tanah;

 

ooo.

Pembuatan Drainase;

 

ppp.

Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa, TPT;

 

rrr.

Pembangunan Los Kuliner;

 

sss.

Kegiatan Pembangunan Pusat Pemberdayaan Masyarakat;

 

ttt.

Pengecoran jalan;

 

uuu.

Pembangunan Gedung Perpustakaan Desa;

 

vvv.

Pemb. Tempat Pembuangan Akhir (TPA);

 

www.

pembuatan tambak garam;

 

xxx.

Pemugaran RTLH;

 

yyy.

Revitalisasi PAMSIMAS;

 

zzz.

Normalisasi Saluran PAB;

 

a.

Pembangunan Gedung KB;

 

b.

Pembangunan Saluran Plat Beton;

 

c.

pembangunan tempat pemandian umum;

 

d.

Pembangunan Rabat Beton;

 

f.

pembangunan lumbung desa;

 

g.

Pembangunan Panti Penyandang Disabilitas;

 

h.

Pembangunan Pendaratan Kapal Penangkap Ikan;

 

i.

Pembangunan Kandang Ternak;

 

j.

Pembangunan Gudang Pendingin (cold storage);

 

k.

Pembangunan Pasar Sayur;

 

l.

Pembangunan Pasar Hewan;

 

m.

Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

 

n.

Pembangunan Gudang Barang;

 

o.

Pembangunan Pondok Wisata;

 

q.

Pembangunan Panggung Hiburan;

 

r.

Pembangunan Kios Cinderamata;

 

s.

Pembangunan Wahana Permainan Anak;

 

t.

Pembangunan Wahana Permainan Outbound;

 

u.

Pembangunan Taman Rekreasi;

 

v.

Pembangunan Rumah Penginapan;

 

w.

Pembangunan Penggilingan Padi;

 

x.

Fasilitasi Kegiatan Pembangunan Desa;

 

y.

Pembangunan Tugu/Gapura/Batas Desa.

(7)

Pembiayaan Pembinaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola dalam APB Desa digunakan untuk:

 

a.

Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga;

 

b.

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK;

 

c.

Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya;

 

d.

Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;

 

e.

Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat;

 

f.

Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;

 

g.

Kegiatan Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa;

 

h.

Kegiatan Evaluasi pelaksanaan fungsi lembaga kemasyarakatan Desa;

 

i.

Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan Forum Komunikasi antar Umat Beragama;

 

j.

Kegiatan Peningkatan wawasan kerukunan umat beragama;

 

k.

Kegiatan Pembinaan bagi generasi muda dalam pencegahan bahaya narkoba;

 

l.

Kegiatan Pembinaan bagi masyarakat dalam pencegahan KDRT;

 

m.

Kegiatan Pembinaan bagi masyarakat dalam perlindungan anak;

 

n.

Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pencegahan penyakit demam berdarah;

 

o.

Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam penanganan gizi buruk pada balita;

 

p.

Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengembangan tanaman obat keluarga;

 

q.

Kegiatan Pembinaan masyarakat dalam pengembangan budaya hidup bersih dan sehat;

 

r.

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Olahraga Melalui Senam;

 

s.

Bimtek Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R);

 

t.

Penguatan kelompok penyandang disabilitas;

 

u.

Pengembangan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana;

 

v.

Kegiatan Pembinaan Perlindungan Masyarakat;

 

w.

Kegiatan Pembinaan Karang Taruna;

 

x.

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK;

 

y.

Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Desa;

 

z.

Kegiatan Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Lainnya;

 

aa.

Kegiatan Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat Desa;

 

bb.

Kegiatan Pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;

 

cc.

Kegiatan Pembinaan Posyandu;

 

dd.

Fasilitasi penyelesaian perselisihan atau konflik di masyarakat;

 

ee.

Pelaksanaan pembinaan akseptor keluarga berencana;

 

ff.

Penyelenggaraan olah raga tingkat Desa;

 

gg.

Pelaksanaan Pembinaan Akseptor Keluarga Berencana;

 

hh.

Pengelolaan Sanggar Belajar dan Sanggara Seni Budaya;

 

ii.

Promosi Unggulan Desa;

 

jj.

Sosialisasi dan Pencegahan Narkoba/HIV/AIDS;

 

ll.

Keg. Sosialisasi Anti Radikalisme, Komunisme dan Terorisme;

 

mm.

Peringatan Hari Besar Nasional;

 

oo.

Penyediaan Makanan Sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah (anak PAUD);

 

pp.

Penyediaan Makanan Sehat untuk peningkatan gizi balita dan anak sekolah (Posyandu);

 

qq.

Peningkatan kesehatan ibu hamil;

 

rr.

Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;

 

ss.

Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan Keluarga Berencana;

 

tt.

Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kelompok Bina Keluarga;

 

uu.

Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong;

 

vvv.

Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Poskesdes dan Polindes;

 

www.

Kegiatan Pengembangan Sanggar Belajar, Seni Budaya dan Perpustakaan Desa;

 

xxx.

Kegiatan Pelaksanaan Pengembangan Gotong royong Masyarakat Desa;

 

yyy.

Pembinaan Polisi Anak;

 

zzz.

Kegiatan Penyuluhan dan Pemeriksaan Pap smear/kanker serviks;

 

aaaa.

Pengadaan Buku Panduan PAUD;

 

bbbb.

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.

(8)

Pembiayaan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola dalam APB Desa digunakan untuk:

 

a.

Pendirian dan Pengembangan BUMDesa/BUMDesa Bersama;

 

b.

Pelatihan Manajemen Usaha BUMDesa/BUMDesa Bersama;

 

c.

Bantuan Permodalan BUMDesa;

 

d.

Pelatihan Pertanian Organik;

 

e.

Pelatihan Penggunaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian dan Usaha Ekonomi Lainnya;

 

f.

Pelatihan Peningkatan Kualitas Musyawarah/Rembug Warga untuk Memfungsikan kembali Tradisi Lumbung Padi/Hasil Pertanian Lainnya;

 

g.

Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Usaha Ekonomi Lainnya;

 

h.

Pelatihan Paralegal Desa;

 

i.

Pelatihan Penyelesaian Mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan Ase Desa serta Penggunaan Keuangan dan Aset Desa;

 

j.

Sosialisasi ancaman Penyakit di Desa;

 

k.

Edukasi Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di Desa;

 

l.

Pengembangan usaha Perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa bersama;

 

m.

Meningkatkan Penyertaan Modal BUM Desa/BUM Desa bersama;

 

n.

Pelatihan Manajemen Perencanaan Bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUMdesa Bersama;

 

o.

Pengembangan Kerja sama Perdagangan antar BUM Desa;

 

p.

Pelatihan Pengelolaan Bahan Pangan;

 

q.

Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan untuk penerapan Teknologi Tepat Guna Pengolahan Pertanian Tanaman Pangan;

 

r.

Pengadaan Induk Sapi dan Inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok Tani;

 

s.

Pameran hasil Produksi pengelolaan tanaman pangan;

 

t.

Pelatihan e-marketing dan pembuatan Website untuk pemasaran hasil produksi pertanian;

 

u.

Musyawarah/Rembug Warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya;

 

v.

Pelatihan Teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan Bahan Pangan hasil Pertanian;

 

w.

Kegiatan Sosialisasi Dampak Negatif Pupuk Kimia terhadap kesehatan manusia;

 

x.

Pelatihan Pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas;

 

y.

Pelatihan Benih Kerapu, tukik dan Budidaya cemara laut dan bakau;

 

z.

Kursus/Pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau, dan cemara laut);

 

aa.

Pelatihan Kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi wisata;

 

bb.

Pelatihan Kewirausahaan Desa untuk Pemuda;

 

cc.

Pengembangan Bisnis dan Pemetaan Kelayakan BUM Desa dan BUM Desa bersama;

 

dd.

Festival Makanan olahan hasil laut;

 

ee.

Lomba Melukis/menulis keindahan dan hidup bersih dan sehat Anak Pantai;

 

ff.

Pelatihan pengolahan Hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;

 

gg.

Membentuk/Memperbarui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut;

 

hh.

Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K, dan BKB;

 

ii.

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Bagi Masyarakat Desa;

 

jj.

Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dalam Pengembangan Tanaman Pangan;

 

kk.

Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dalam Pengembangan Tanaman Palawija;

 

ll.

Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna bidang Teknologi Informasi;

 

mm.

Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna bidang Industri;

 

nn.

Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna bidang Pertanian;

 

oo.

Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna bidang Peternakan;

 

pp.

Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna bidang Perikanan;

 

qq.

Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna bidang Otomotif;

 

rr.

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga;

 

ss.

Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha kerajinan;

 

tt.

Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya tanaman pangan;

 

uu.

Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya perikanan Air Tawar;

 

vv.

Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha budidaya Hasil Laut;

 

ww.

Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam usaha kuliner;

 

xx.

Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam jasa servis Perbengkelan;

 

yy.

Kegiatan Peningkatan keterampilan masyarakat dalam jasa servis Multimedia;

 

zz.

Kegiatan Pelatihan keterampilan masyarakat dalam rancang bangun teknologi tepat guna;

 

aaa.

Kegiatan Pelatihan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;

 

bbb.

Kegiatan Pelatihan keterampilan masyarakat dalam pengembangan teknologi tepat guna;

 

ccc.

Kegiatan Peningkatan kapasitas manajemen usaha bagi kelompok usaha ekonomi produktif;

 

ddd.

Kegiatan Peningkatan kapasitas usaha bagi kelompok perempuan;

 

eee.

Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengembangan pertanian;

 

fff.

Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin dalam pembentukan usaha baru;

 

ggg.

Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengolahan ikan hasil tangkapan;

 

hhh.

Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok pengrajin dalam manajemen kualitas dan pemasaran produk;

 

iii.

Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak dalam penanganan kasus;

 

jjj.

Kegiatan Peningkatan kapasitas kelompok pemuda dalam pengembangan kepemudaan;

 

kkk.

Kegiatan Pembentukan BUMDesa;

 

lll.

Kegiatan Sosialisasi BUMDesa;

 

mmm.

Kegiatan Pembentukan dan Pemilihan Pengurus BUMDesa;

 

nnn.

Kegiatan Kajian Prioritas Analisa Usaha BUMDesa;

 

ooo.

Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BUMDesa;

 

ppp.

Kegiatan Penyertaan Modal BUMDesa;

 

qqq.

Pelatihan Manajemen Usaha BUMDes;

 

rrr.

Pelatihan Pengelolaan Sampah;

 

sss.

Pemberdayaan Desa Siaga;

 

ttt.

Pelatihan Usaha Ekonomi Rumahan;

 

vvv.

Pelatihan Penanggulangan Hama Bibit Tanaman;

 

www.

Kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga;

 

xxx.

Kegiatan Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian;

 

yyy.

Pengobatan gratis;

 

zzz.

Pengembangan Usaha Perdagangan yang Dikelola oleh BUMDes/BUMDes Bersama;

 

aaaa.

Pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUMDes;

 

bbbb.

Pengembangan Bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDes dan BUMDes Bersama;

 

cccc.

Pelatihan Manajemen usaha BUMDes/BUMDes Bersama;

 

dddd.

Pelatihan Manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUMDes/BUMDes Bersama;

 

eeee.

Pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda;

 

ffff.

Pelatihan Pertanian Organik;

 

gggg.

Pelatihan penggunaan Sarpras produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya;

 

hhhh.

Pelatihan peningkatan kualitas Musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung Padi/hasil pertanian lainnya;

 

iiii.

Pelatihan pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya;

 

jjjj.

Pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian;

 

kkkk.

Pelatihan Pengolahan bahan pangan;

 

llll.

Pembentukan pos pelayanan teknologi pedesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;

 

mmmm.

Pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani;

 

nnnn.

Pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan;

 

oooo.

Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian;

 

pppp.

Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;

 

qqqq.

Pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau, dan cemara laut)

 

rrrr.

Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi wisata;

 

ssss.

Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi wisata;

 

tttt.

Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu, daun, dll);

 

uuuu.

Pelatihan tentang hak-hak perburuhan kerja sama desa dengan perusahaan;

 

vvvv.

Bazar produk kerajinan tangan/produksi industri rumah tangga;

 

wwww.

Lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat anak pantai;

 

xxxx.

Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas;

 

yyyy.

Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna;

 

zzzz.

Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;

 

aaaaa.

Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;

 

bbbbb.

Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;

 

ccccc.

Membentuk/memperbarui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut;

 

ddddd.

Pengembangan, Pelatihan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);

 

eeeee.

Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri Kecil;

 

fffff.

Pengembangan Sistem Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pembangunan Desa;

 

ggggg.

Pelatihan Usaha Peternakan;

 

hhhhh.

Pengembangan seni budaya lokal;

 

iiiii.

Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa;

 

jjjjj.

Pelatihan terhadap kelompok perempuan;

 

kkkkk.

Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa;

 

lllll.

Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;

 

mmmmm.

Kegiatan Pelatihan Guru PAUD;

 

nnnnn.

Kegiatan Pelatihan Guru TPA;

 

ooooo.

Kegiatan Pelatihan Kelompok Wanita Tani (KWT);

 

ppppp.

Pembersihan Daerah Aliran Sungai;

 

qqqqq.

Pengadaan Perahu dan Alat Tangkap Ikan;

 

rrrrr.

Pelatihan Kerajinan Bambu;

 

sssss.

Pelatihan Bidang Pertanian;

 

ttttt.

Pelatihan UKM, Industri Kecil.

(9)

Penggunaan DBH mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.

(10)

Dalam Penggunaan Belanja Operasional Kelembagaan Desa besaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

(1)

Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan APBD kepada Desa.

(2)

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat:

 

a.

umum; dan

 

b.

khusus.

(3)

Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah di Desa.

(4)

Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

(5)

Ketentuan mengenai Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

 

Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau APBD ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian ADD, DBH untuk Desa, dan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a.

pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau

b.

pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

 

 

Pengelolaan ADD, DBH, dan Bantuan Keuangan dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

 

(1)

Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.

(2)

Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(3)

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(4)

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

(5)

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

 

(1)

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan ADD, DBH, dan Bantuan Keuangan.

(2)

Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(3)

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

(4)

Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

(5)

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

(1)

Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD, DBH, dan Bantuan Keuangan semester I dan semester II kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Desa.

(2)

Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD, DBH, dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

 

a.

semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;

 

b.

semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

 

(1)

Dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya, Bupati dapat menunda penyaluran ADD, DBH, dan Bantuan Keuangan berdasarkan laporan Camat.

(2)

Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

(3)

Dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar, Bupati dapat mengurangi penyaluran ADD, DBH, dan Bantuan Keuangan berdasarkan laporan Camat.

(4)

SiLPA ADD, DBH, dan Bantuan Keuangan yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa ADD, DBH, dan Bantuan Keuangan yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari ADD, DBH, dan Bantuan Keuangan yang diterima Desa.

(5)

Dalam hal penggunaan ADD, DBH, dan Bantuan Keuangan yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 16 dan Pasal 18, Bupati dapat menunda penyaluran tahap berikutnya.

 

 

(1)

SKPD terkait melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan ADD, DBH dan Bantuan Keuangan.

(2)

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

 

a.

penerbitan peraturan Desa tentang APB Desa;

 

b.

penggunaan ADD, DBH dan Bantuan Keuangan;

 

c.

penyampaian laporan realisasi; dan

 

d.

SILPA ADD, DBH dan Bantuan Keuangan.

(3)

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

 

a.

penghitungan pembagian besaran ADD, DBH, dan Bantuan Keuangan; dan

 

b.

realisasi penggunaan ADD, DBH, dan Bantuan Keuangan.

(4)

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD, DBH, dan Bantuan Keuangan Kepada Desa.

 

(1)

Bupati dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat membentuk Tim Fasilitasi ADD, DBH, dan Bantuan Keuangan Kepada Desa.

(2)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

 

a.

pengarah;

 

b.

penanggung jawab;

 

c.

ketua;

 

d.

sekretaris; dan

 

e.

anggota.

 

(1)

Camat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat membentuk tim pendamping ADD, DBH, dan Bantuan Keuangan Kepada Desa.

(2)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

 

a.

ketua;

 

b.

sekretaris; dan

 

c.

anggota.

 

 

(1)

Pengawasan pengelolaan dan penggunaan ADD, DBH, dan Bantuan Keuangan kepada Desa dilaksanakan secara fungsional oleh lembaga pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Masyarakat Desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan ADD, DBH, dan Bantuan Keuangan kepada Desa dan melaporkannya kepada BPD dan Camat.

 

 

(1)

Pemerintah Desa harus mencantumkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada papan pengumuman yang ada di Desa, sehingga masyarakat Desa dapat mengakses informasi ADD, DBH, dan Bantuan Keuangan dan dapat turut berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaan kegiatannya.

(2)

Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, Tim Pelaksana Tingkat Desa harus membuat papan kegiatan atau prasasti sederhana mengenai kegiatan belanja pemberdayaan masyarakat dari ADD, DBH, dan Bantuan Keuangan yang bersifat umum yang berupa kegiatan fisik, sehingga bisa diketahui oleh masyarakat dan pihak lain.

 

(1)

BPD dapat mengundang pemerintah Desa untuk mengadakan rapat dengar pendapat ketika proses pelaksanaan pengelolaan ADD, DBH, dan Bantuan Keuangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

Jika hasil rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1), terdapat hal-hal yang perlu mendapat perbaikan pada proses pelaksanaan pengelolaan ADD, DBH, dan Bantuan Keuangan, maka pemerintah Desa harus melaksanakan hasil keputusan rapat tersebut.

(3)

Hasil Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rapat dan ditandatangani masing-masing oleh Anggota BPD dan Pemerintah Desa.

 

 

Pada saat berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tangerang Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

 

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI TANGERANG,
ttd.
A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 2 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG,
ttd.
MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 01