Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor: 76 Tahun 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 101, Pasal 102 ayat (2), Pasal 104 ayat (4), Pasal 106 ayat (6), Pasal 111 ayat (3), Pasal 113 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), dan Pasal 116 ayat (3)) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.

2.

Bupati adalah Bupati Sumedang.

3.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

5.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, penerimaan dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

6.

Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka berkomunikasi.

7.

Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.

8.

Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.

9.

Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.

10.

Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola Menara untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

11.

Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.

12.

Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

13.

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

14.

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa/pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

15.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan Menara Telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan terkait.

16.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

17.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.

18.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas umum daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

19.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

20.

Kedaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

21.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)

SKRD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STRD.

(3)

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.

(4)

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikas dan informatika, persandian dan statistik.

(5)

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang untuk masing-masing surat teguran selama 1 (satu) bulan.

(6)

Ketentuan mengenai format SKRD, STRD, Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.

(2)

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang harus dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.

(3)

Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui nomor rekening kas Daerah pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

(4)

Wajib Retribusi menyampaikan foto copy bukti setoran atau bukti transfer ke Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD.

(2)

Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.

(3)

Ketentuan mengenai format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi kepada Bupati.

(2)

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik disertai dengan alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data sebagai berikut:

 

a.

nama Wajib Retribusi pengendalian Menara;

 

b.

alamat Wajib Retribusi pengendalian;

 

c.

nomor pokok Wajib Retribusi;

 

d.

ketetapan Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi; dan

 

e.

ditanda tangani Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setelah menerima tembusan permohonan dari Wajib Retribusi, kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik melakukan penelitian dan Pemeriksaan di lapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan satuan kerja Perangkat Daerah terkait.

(2)

Satuan kerja perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan Menara.

(3)

Hasil penelitian dan Pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara Pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penetapan pemberian pengurangan dan keringanan Retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan Wajib Retribusi.

(2)

Pertimbangan untuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

 

a.

aspek sosial adalah penyelenggara Menara telah melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan;

 

b.

aspek ekonomi adalah penyelenggara Menara dalam memenuhi kewajiban pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebelumnya tepat waktu; dan

 

c.

aspek lingkungan adalah penyelenggara Menara telah menyediakan ruang terbuka hijau.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembebasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diberikan kepada penyelenggara Menara Telekomunikasi yang dipergunakan untuk kepentingan negara.

(2)

Ketentuan mengenai Pembebasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penghapusan piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi meliputi kewajiban pokok Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang telah tercantum dalam SKPD, SKPDT, SKPDKB, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, surat putusan peninjauan kembali.

(2)

Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pokok Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa atau karena sebab lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi untuk wajib Retribusi orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang dapat dihapuskan adalah:

 

a.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDT, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, surat putusan peninjauan kembali;

 

b.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang yang menurut data administrasi pada Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik, tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan karena:

 

 

1.

hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa;

 

 

2.

Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris;

 

 

3.

Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

 

 

4.

Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusinya;

 

 

5.

Wajib Retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya dan telah memiliki ketetapan hukum dari instansi yang berwenang;

 

 

6.

Wajib Retribusi terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;

 

 

7.

dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dikarenakan force majeure;

 

 

8.

hak negara untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati; dan

 

 

9.

Wajib Retribusi/penanggung Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi dan/atau Wajib Retribusi/penanggung Retribusi meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

(2)

Piutang Retribusi untuk Wajib Retribusi badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang dapat dihapuskan adalah:

 

a.

Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan lagi;

 

b.

hak untuk melakukan penagihan Retribusi sudah kedaluwarsa;

 

c.

dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi tidak ditemukan dikarenakan force majeure; dan

 

d.

hak negara untuk melakukan penagihan Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

(2)

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan kepada Wajib Retribusi atas permintaan kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

(2)

Permintaan kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:

 

a.

hasil pemantauan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik, Persandian dan Statistik terhadap Wajib Retribusi yang bersangkutan;

 

b.

laporan dari pihak ketiga; atau

 

c.

permintaan Wajib Retribusi atas kelebihan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan dapat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah terkait dalam rangka Pemeriksaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2)

Apabila hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan, hasil koordinasi digunakan sebagai rekomendasi bagi Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik untuk melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi bertujuan untuk:

 

a.

menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi; dan

 

b.

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2)

Ruang lingkup Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

penyelenggaraan catatan akuntansi yang berkaitan dengan objek Pemeriksaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

 

b.

laporan keuangan beserta dokumen pendukung yang berkaitan dengan objek Pemeriksaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan

 

c.

transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan penyetoran objek Pemeriksaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan Pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi, pemeriksa berpedoman pada standar dan norma Pemeriksaan serta peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib:

 

a.

menyerahkan surat tugas kepada Wajib Retribusi yang akan diperiksa;

 

b.

menjelaskan maksud dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Retribusi yang diperiksa;

 

c.

memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Retribusi yang diperiksa tentang temuan hasil Pemeriksaan untuk ditanggapi oleh Wajib Retribusi yang diperiksa;

 

d.

membuat laporan hasil Pemeriksaan;

 

e.

memberikan petunjuk kepada Wajib Retribusi yang diperiksa mengenai pemenuhan atas kewajiban Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan tujuan agar pemenuhan atas kewajiban Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

 

f.

mengembalikan buku, catatan, bukti, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Retribusi yang diperiksa dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak selesainya Pemeriksaan; dan

 

g.

merahasiakan segala sesuai yang diketahui atau diberitahukan kepada Pemeriksa mengenai data Wajib Retribusi yang diperiksa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2)

Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berwenang:

 

a.

memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan, bukti, dan dokumen pendukung lainnya;

 

b.

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari Wajib Retribusi yang diperiksa;

 

c.

meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Wajib Retribusi yang diperiksa; dan

 

d.

memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Retribusi yang diperiksa dan/atau tempat lain yang dianggap penting serta melakukan Pemeriksaan di tempat tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wajib Retribusi yang diperiksa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang.

b.

memberikan kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan membantu kelancaran Pemeriksaan;

c.

memberikan keterangan yang diperlukan; dan

d.

menandatangani berita acara hasil Pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemeriksaan dilakukan oleh 2 (dua) orang pemeriksa atau lebih.

(2)

Pemeriksaan dilaksanakan di kantor Wajib Retribusi yang diperiksa, di kantor lainnya, di pabrik, di tempat usaha, di tempat tinggal, atau di tempat lain sepanjang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan Wajib Retribusi yang diperiksa.

(3)

Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan dalam hal tertentu dapat dilanjutkan di luar jam kerja.

(4)

Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan, Wajib Retribusi yang diperiksa tidak ada di tempat, Pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mewakili atau kuasanya.

(5)

Dalam hal Wajib Retribusi yang diperiksa atau yang mewakili atau kuasanya menolak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, dan huruf c, Wajib Retribusi atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.

(6)

Surat pernyataan penolakan Pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun laporan hasil Pemeriksaan.

(7)

Wajib Retribusi yang menghindar atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikenakan sanksi dengan penetapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang secara jabatan dan/atau sanksi lain sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) ditindaklanjuti dengan penerbitan surat peringatan kepada Wajib Retribusi.

(2)

Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.

(3)

Wajib Retribusi yang tidak bersedia menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi dengan penetapan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang secara jabatan dan/atau sanksi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Temuan hasil Pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi disampaikan oleh pemeriksa kepada Wajib Retribusi yang diperiksa secara tertulis dengan tembusan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib memberikan tanggapan tertulis atas temuan hasil Pemeriksaan kepada pemeriksa dengan tembusan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak temuan hasil Pemeriksaan diterima.

(2)

Dalam hal tanggapan atas temuan hasil Pemeriksaan tidak disampaikan sampai dengan batas jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi dianggap telah menyetujui temuan hasil Pemeriksaan dan dijadikan sebagai dasar pembahasan.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setelah Wajib Retribusi yang diperiksa memberikan tanggapan atas temuan hasil Pemeriksaan atau tidak menyampaikan tanggapan atas temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik menyelenggarakan pembahasan temuan hasil Pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi yang diperiksa dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggapan diterima atau batas waktu penyampaian tanggapan berakhir.

(2)

Dalam hal Wajib Retribusi yang diperiksa tidak menghadiri pembahasan temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa memberitahukan alasan sebelumnya, Wajib Retribusi yang diperiksa dianggap menyetujui seluruh temuan hasil Pemeriksaan.

(3)

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan pembahasan temuan hasil Pemeriksaan.

(4)

Hasil pembahasan atas temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Laporan hasil Pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik kepada kepala satuan kerja Perangkat Daerah terkait.

(2)

Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik sebagai dasar penerbitan surat ketetapan jumlah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang atau surat tagihan atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang- undangan di bidang Retribusi.

(3)

Apabila laporan hasil pemeriksaan disusun berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan, jumlah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang Terutang ditetapkan secara jabatan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan, kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik, dan inspektur, wajib menatausahakan hasil Pemeriksaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam hal pemeriksa menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam Pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi, pemeriksa merekomendasikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik untuk menindaklanjuti Pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 24 September 2017
BUPATI SUMEDANG,
ttd
EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 24 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
ttd
ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 76