Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor: 17 Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu mengatur tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2012 Nomor 8);

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah daerah Kabupaten Subang.

2.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Subang.

4.

Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang­-undangan atau akibat lainnya yang sah.

7.

Penyisihan Piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

8.

Penghapusan adalah tindakan menghapus piutang melalui penghapusbukuan dan/atau penghapus tagihan dari catatan piutang daerah.

9.

Penghapusbukuan Piutang adalah pengurangan piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih yang tercatat dalam neraca.

10.

Penghapus tagihan Piutang adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana piutang.

11.

Umur Piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.

12.

Nilai Realisasi Bersih (net realizable value) Piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.

13.

Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan umur piutang dan/atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitur.

14.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

15.

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO.

16.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

17.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

18.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, 3 (tiga) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama tanggal 1 (satu) oktober untuk PBB-P2, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

19.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

20.

Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

21.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­-undangan perpajakan daerah.

22.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

23.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

24.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

25.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

26.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

27.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

28.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

29.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

Piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak daerah yang tercantum dalam:

a.

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);

b.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

c.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);

d.

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);

e.

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); dan

f.

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak daerah yang masih harus dibayar bertambah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:

 

a.

Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;

 

b.

Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;

 

c.

hak untuk melakukan pajak sudah kedaluwarsa;

 

d.

dokumen sebagai dasar penagihan pajak daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

 

e.

hak untuk melakukan penagihan pajak daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2)

Piutang pajak daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Wajib Pajak badan adalah piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena:

 

a.

Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;

 

b.

hak untuk melakukan pajak sudah kedaluwarsa;

 

c.

dokumen sebagai dasar penagihan pajak daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

 

d.

hak untuk melakukan penagihan pajak daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2)

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau

 

b.

ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa tersebut.

(4)

Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

(6)

Dalam hal ada pengakuan utang pajak daerah dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah.

(2)

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(3)

Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

(4)

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan hasil penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tim Verifikasi membuat usulan penghapusan pajak daerah.

(2)

Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah.

(3)

Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah:

 

a.

menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak daerah sesuai kewenangannya; atau

 

b.

mengusulkan penghapusan piutang pajak daerah kepada Bupati.

 

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

(2)

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menghapus piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d serta ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.

 

 

 

 

 

 

Jenis dan bentuk surat, dokumen dan/atau daftar yang diperlukan dalam rangka pengusulan dan tindak lanjut penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah melakukan:

a.

Penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak daerah; dan

b.

Hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyisihan piutang pajak daerah bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan.

(2)

Nilai bersih piutang pajak daerah yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari piutang pajak dikurangi dengan penyisihan piutang pajak.

(3)

Penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penghapusan piutang pajak daerah.

 

 

 

 

 

 

 

Tata cara penyisihan piutang pajak dilakukan dengan tahapan:

a.

penentuan kualitas piutang pajak;

b.

penentuan besaran penyisihan piutang pajak;

c.

pencatatan penyisihan piutang pajak;

d.

pelaporan penyisihan piutang pajak; dan

e.

penghapusan piutang pajak daerah.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah, wajib menilai kualitas piutang pajak daerah agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga hasil penagihan piutang yang telah disisihkan dapat direalisasikan

(2)

Penilaian kualitas piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kondisi piutang pajak pada tanggal laporan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

 

a.

penilaian kualitas piutang pajak dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:

 

 

1.

jatuh tempo piutang pajak; dan/atau

 

 

2.

upaya penagihan.

 

b.

menetapkan kriteria kualitas piutang pajak:

 

 

1.

kualitas lancar, ditentukan dengan kriteria:

 

 

 

a)

umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau

 

 

 

b)

masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau

 

 

 

c)

Wajib Pajak kooperatif; dan/atau

 

 

 

d)

Wajib Pajak liquid; dan/atau

 

 

 

e)

Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

 

 

 

f)

Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

 

 

2.

kualitas kurang lancar, ditentukan dengan kriteria:

 

 

 

a)

umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau

 

 

 

b)

apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau

 

 

 

c)

Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau

 

 

 

d)

Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

 

 

 

e)

Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

 

 

3.

kualitas diragukan, ditentukan dengan kriteria:

 

 

 

a)

umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau

 

 

 

b)

apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal STPD Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau

 

 

 

c)

Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

 

 

 

d)

Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

 

 

 

e)

Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan khusus untuk Pajak Daerah yang dibayar sendiri oleh wajib Pajak.

 

 

4.

kualitas macet, ditentukan dengan kriteria:

 

 

 

a)

umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau

 

 

 

b)

apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau

 

 

 

c)

Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau

 

 

 

d)

Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure); dan/atau

 

 

 

e)

Wajib Pajak mengalami musibah.

 

 

 

 

 

 

 

Besaran penyisihan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditentukan sebagai berikut:

a.

kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari piutang dengan kualitas lancar;

b.

kualitas kurang lancar, sebesar 100% (sepuluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;

c.

kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d.

kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pencatatan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan piutang.

(2)

Pencatatan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (brutto).

(3)

Jurnal pencatatan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPK-SKPD/PPK-SPKKD dalam media buku jurnal umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaporan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

 

a.

beban penyisihan piutang; dan

 

b.

penyisihan piutang tidak tertagih.

(2)

Beban penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional (LO).

(3)

Penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disajikan dalam neraca.

(4)

Format laporan Operasional (LO) dan neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

Penghapusan piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:

a.

penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang; dan

b.

penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

 

a.

piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau

 

b.

Wajib Pajak tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau

 

c.

Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure); dan/atau

 

d.

Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau

 

e.

Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau

 

f.

Wajib Pajak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau

 

g.

Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena:

 

 

1.

pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/pernyataan dari Pejabat yang berwenang; dan/atau

 

 

2.

telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan pernyataan dari Pejabat yang berwenang; dan/atau

 

h.

dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada Wajib Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan sebagaimana berdasarkan surat keterangan/pernyataan Bupati; dan/atau

 

i.

objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

(2)

Tata cara penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan hak tagih dan terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan dengan pertimbangan antara lain:

 

a.

penghapus tagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/Wajib Pajak kepada Daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar; atau

 

b.

penghapus tagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit; atau

 

c.

penghapus tagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal dan tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas penyertaan, dijual, jaminan dilelang; atau

 

d.

penghapus tagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

(2)

Penghapus tagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjumlahan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 11 Maret 2019
BUPATI SUBANG,
ttd.
RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 11 Maret 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,
ttd.
AMINUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR 17